DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana pembangunan industri kota tahun 2025 - 2045 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang kewenangan pemerintah daerah, industri unggulan daerah, RPIK 2025 - 2045, pelaksanaan, pembiayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2025-2045; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
13.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
16.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 86);
17.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 87); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2025-2045.

BAB I

Pendahuluan Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penulisan RPIK Kota Banjar 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
6.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8.Industri Unggulan Daerah adalah setiap bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
9.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
10.Rencana Pembangunan Industri Kota Banjar 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPIK 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Kota Banjar untuk periode 20 (dua puluh tahun).

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.1. Kondisi Daerah Secara geografis Kota Banjar terletak di antara 07°19' - 07°26' Lintang Selatan dan 108°26' - 108°40' Bujur Timur. Berdasarkan pengukuran pada Peta Rupa Bumi Bakosurtanal (sekarang Badan Informasi Geospasial) tahun 2003, luas wilayah Kota Banjar adalah 131,97 km². Kota Banjar terdiri atas 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Banjar, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Pataruman, dan Kecamatan Langensari.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan rencana pembangunan Industri di Daerah.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan pengembangan Industri Daerah;
2. b.penyediaan infrastruktur dan prasarana Industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah yang diperuntukkan bagi pembangunan/ pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
7. g.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri.
(3)Pemerintah Daerah dapat membangun/mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

a.infrastruktur Industri; dan
b.infrastruktur penunjang.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANJAR, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANJAR 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Banjar Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi industri Daerah Kota Banjar yang ingin di capai. Visi Pembangunan Industri Kota Banjar dirumuskan, dibahas dan disepakati Bersama oleh seluruh pemangku kebijakan untuk kepentingan pembangunan Daerah karena visi merupakan dasar bagi para stakeholders dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan industri Daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isi-isu strategis dan permasalahan pembangunan industri Daerah untuk menemukan perwujudan visi.

Pasal 4

(1)Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan produk unggulan Daerah Kota, sebagai berikut:
1. a.Industri pangan;
2. b.Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
3. c.Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
4. d.Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa Industri.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
(3)Pengembangan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan menjadi produk unggulan Daerah berdasarkan kriteria, hasil kajian dan pertimbangan secara komprehensif.
(4)Produk unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah Kota harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah Kota menyiapkan sumber daya manusia dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANJAR 4.1. Strategi Pembangunan Industri Untuk mencapai sasaran pembangunan Industri Kota Banjar dilakukan berbagai program yang meliputi Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, Pengembangan Sentra Industri dan Pemberdayaan Industri Kecil Menengah, serta membuka peluang membuat Kawasan Industri.

Pasal 6

(1)RPIK 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN:
  1. 1.Latar Belakang
  2. 2.Dasar Hukum
  3. 3.Sistematika Penulisan
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI KOTA BANJAR TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
  1. 1.Kondisi Daerah
  2. 2.Sumber Daya Industri
  3. 3.Sarana Prasarana
  4. 4.Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANJAR, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANJAR
  1. 1.Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar
  2. 2.Tujuan Pembangunan Industri Kota Banjar
  3. 3.Sasaran Pembangunan Industri Kota Banjar
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANJAR:
  1. 1.Strategi Pembangunan Industri.
  2. 2.Program Pembangunan Industri.
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)RPIK 2025-2045 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota ini.

Pasal 7

Program pembangunan Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan melalui tahapan, sebagai berikut:

a.tahap I periode Tahun 2025-2029 untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
b.tahap II periode Tahun 2030-2034 untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
c.tahap III periode Tahun 2035-2045 untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 8

(1)RPIK Banjar Tahun 2025-2045 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK Banjar 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PENUTUP Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kota Banjar 2025- 2045, akan menjadi pedoman pembangunan industri Kota Banjar bagi semua pemangku kepentingan di tingkat Kota. Dokumen RPIK ini diharapkan untuk dapat dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam mendukung pembangunan industri untuk mencapai visi dan misi Kota Banjar. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 9

Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.pemerintah daerah lain;
4. d.swasta;
5. e.perguruan tinggi;
6. f.lembaga penelitian dan pengembangan; dan
7. g.lembaga lainnya.
(3)Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
(2)Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan produk unggulan Daerah dalam setiap aktivitas di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…