DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi petani akibat adanya fluktuatif ekonomi global, risiko bencana alam dan perubahan sistem pasar sehingga perlu diatur secara komprehensif, sistematis dan holistik dalam suatu Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.
9.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
11.Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
12.Komoditas Unggulan Daerah adalah komoditas pertanian yang ada di daerah.
13.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
14.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
15.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
16.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
19.Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
20.Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
22.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
23.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25.Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani muda.
26.Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.jumlah petani;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis; dan
8. h.kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah.
(3)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan nasional;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.rencana pembangunan pertanian; dan
4. d.rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4)Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

(1)Wali Kota menetapkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
(2)Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi.

Pasal 4

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian dengan melibatkan penyuluh pertanian dan Petani.
(2)Dalam menyusun Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 5

(1)Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
1. a.penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
2. b.penyediaan lahan pertanian;
3. c.kepastian usaha;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. f.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
7. g.asuransi pertanian;
8. h.bantuan dan subsidi;
9. i.harga komoditas unggulan;
10. j.fasilitasi kekayaan intelektual; dan
11. k.perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
5. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
6. f.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
7. g.penguatan Kelembagaan Petani.

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 6

(1)Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g, diberikan kepada:
1. a.Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
2. b.Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
3. c.Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian bagi Petani.
(2)Prasarana Pertanian meliputi:
1. a.jalan Usaha Tani, jalan produksi dan jalan desa;
2. b.dam, jaringan irigasi, embung; dan
3. c.jaringan listrik, pergudangan dan pasar.
(3)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
(4)Sarana Produksi Pertanian meliputi:
1. a.benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
2. b.alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
3. c.Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 1) pengawasan penggunaan sarana pertanian; 2) pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah; 3) pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah; 4) pengawasan obat hewan di tingkat pengecer; 5) pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah; dan 6) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
(5)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 8

(1)Petani berkewajiban memelihara prasarana dan sarana Pertanian yang telah ada.
(2)Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian serta menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan jaminan penyediaan lahan Pertanian.
(2)Jaminan penyediaan lahan Pertanian dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepentingan pertanian.
(3)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi petani untuk memanfaatkan lahan terlantar yang berada dalam penguasaan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian dilakukan dengan ketentuan:
1. a.diberikan kepada Petani penggarap tanaman pangan dan/atau bagi Petani budi daya Komoditas Unggulan daerah yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi; dan
2. b.tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan Daerah.
(2)Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan menggarap paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…