DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Tahun 2024 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang tujuan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian alokasi dana cadangan, sumber dana cadangan, penganggaran dan penggunaan, penatausahaan dana cadangan, pelaporan, pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Wali Kota Banjar dan Wakil Wali Kota Banjar Tahun 2024 yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pendanaan yang penyediaannya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJAR TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4.Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 adalah pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar untuk periode Tahun 2024-2029.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 4
10.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TUJUAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Dana Cadangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, meliputi tahapan:
1. a.persiapan; dan
2. b.pelaksanaan.
(2)Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. 5

BAB IV

BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Dana Cadangan yang dibentuk untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
(2)Jadual pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas:
1. a.APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. b.APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); dan
3. c.APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
(3)Kebutuhan dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang belum dialokasikan dalam Dana Cadangan dipenuhi dalam APBD Tahun 2024.

BAB V

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dana alokasi khusus, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 6

(1)Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, dan objek pembentukan Dana Cadangan.
(2)Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Wali Kota kepada DPRD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 6

Pasal 7

(1)Penarikan Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke dalam RKUD.
(2)Pencairan Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, dan objek pencairan Dana Cadangan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

(1)Dana Cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada bank umum yang ditetapkan Wali Kota dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.
(2)Dana Cadangan hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan pada tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(4)Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke RKUD.
(5)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
(6)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling tinggi sebesar pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
(7)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Dalam hal terdapat sisa anggaran Dana Cadangan saat tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan, sisa Dana Cadangan wajib disetorkan ke RKUD dan dilakukan penutupan rekening. 7

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Wali Kota melaporkan perkembangan rekening Dana Cadangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada DPRD.
(2)Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.jumlah pengisian;
2. b.jumlah yang telah digunakan;
3. c.sisa saldo dana cadangan;
4. d.jumlah pendapatan bunga atas penempatan Dana Cadangan; dan
5. e.penjelasan mengenai rencana penggunaan sampai dengan akhir tahun anggaran.
(3)Ketentuan mengenai format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…