DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Penerimaan Bantuan Hukum, Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan, Pengawasan, Larangan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar.
5.Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar.
6.Orang Miskin adalah orang perseorangan yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen yang menyatakan dapat diklasifikasikan sebagai Orang Miskin.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas sah sebagai penduduk Kota Banjar yang sedang menghadapi masalah hukum serta tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
10.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri. 3
15.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16.Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.
18.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
19.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau sekelompok orang miskin di daerah kota dalam menghadapi perkara hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah kota;
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
e.menjamin terfasilitasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. 4

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang terdiri dari :
1. a.litigasi; dan
2. b.non litigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Miskin dari Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Wali Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin di Daerah Kota.
(2)Penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum.
(4)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan nota kesepahaman antara perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
(5)Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5
2. b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
3. c.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
4. d.menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum; dan
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar setiap akhir tahun anggaran.

BAB V

BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 10

(1)Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
(2)Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

BAB VI

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 11

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat.
(2)Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.
(3)Dalam hal belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi, Pemerintah Daerah Kota dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi dari kabupaten/kota terdekat.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…