DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Perencanaan Dan Program Pembangunan, Program Dan Bidang Kerja, Pelaksanaan, Kelembagaan, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kota Banjar;
c.bahwa dalam rangka menciptakan kepastian dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
9.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar. 3
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perusahaan adalah perseroan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah di Daerah.
7.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
8.Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.
9.Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TJSLP adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
10.Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Duta TJSLP adalah orang yang memiliki tugas mempromosikan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSLP, dalam kerangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Pasal 2

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif;
b.kemitraan; dan
c.kesepakatan. 4

Pasal 3

(1)Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi:
1. a.sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. b.budaya, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat;
3. c.kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
4. d.pendidikan, diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal, dan informal;
5. e.peningkatan daya beli, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, agrobisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
6. f.lingkungan, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi, dan pemulihan terhadap lingkungan;
7. g.infrastruktur dan sanitasi lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
8. h.sarana dan prasarana keagamaan; dan
9. i.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait, menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan. 5

BAB III

PROGRAM DAN BIDANG KERJA

Pasal 4

(1)Program TJSLP dapat berbentuk:
1. a.bina lingkungan;
2. b.kemitraan usaha mikro dan koperasi;
3. c.pemberdayaan masyarakat;
4. d.sumbangan atau donasi; dan/atau
5. e.promosi.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
(3)Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Wali Kota melalui Tim Fasilitasi.

Pasal 5

(1)Bidang TJSLP meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.olah raga, seni, budaya, dan pariwisata;
4. d.kesejahteraan Sosial;
5. e.usaha ekonomi rakyat;
6. f.keagamaan;
7. g.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. h.pertanian, peternakan, dan perikanan;
9. i.energi baru terbarukan;
10. j.kedaruratan;
11. k.pendampingan umum;
12. l.infrastruktur; dan
13. m.bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat. 6
(2)Bidang TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP di Daerah, perlu:

a.menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain; dan
c.melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Pasal 7

(1)Perusahaan yang melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib berkoordinasi dengan Wali Kota melalui Tim Fasilitasi.
(2)Tahapan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program TJSLP;
2. b.penyusunan rencana kerjasama TJSLP;
3. c.penandatanganan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama TJSLP antara Perusahaan dan Wali Kota;
4. d.pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
5. e.pendampingan pelaksanaan TJSLP oleh Tim Fasilitasi dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
(3)Dalam pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) Perusahaan dan Tim Fasilitasi dapat berkoordinasi dengan tim fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP Provinsi Jawa Barat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 7

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP dibentuk Tim Fasilitasi oleh Wali Kota.
(2)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan.
(3)Unsur organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan aspek keterwakilan dan asal wilayah.
(4)Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
(5)Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mencerminkan keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan TSLP.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:
1. a.perencanaan fasilitasi kepada Mitra TJSLP;
2. b.pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSLP dalam melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan;
3. c.pengkoordinasian dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan TJSLP; dan
4. d.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSLP.
(3)Uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 10

(1)Tim Fasilitasi dibantu oleh Sekretariat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Fasilitasi.
(2)Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Tim Fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian TJSLP. 8
(3)Sekretariat diketuai oleh Sekretaris Tim Fasilitasi, dan beranggotakan unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(4)Sekretariat Tim Fasilitasi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Fasilitasi.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…