DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjar

regulasi_utama

Ringkasan

Beberapa Ketentuan telah diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kota Banjar, maka pengaturan mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c.bahwa besaran tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); 3
13.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8);
14.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 39);
15.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8) diubah sebagai berikut: 4
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5.Dinas adalah Dinas yang menangani di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
7.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8.Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Penguji adalah tenaga teknis yang memiliki kompetensi dan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan menandatangani hasil pemeriksaan dengan status Aparatur Sipil Negara baik berupa Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
11.Numpang Uji Masuk adalah setiap kendaraan yang berasal dari luar daerah Kota Banjar yang akan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor pada Kota Banjar berdasarkan surat Permohonan yang disertai dengan Rekomendasi dari daerah asal domisili.
12.Numpang Uji Keluar adalah setiap kendaraan bermotor yang berasal dari Kota Banjar yang akan melaksanakan penguian kendaraan bermotor di kabupaten/kota lain dengan didasarkan kepada permohonan yang bersangkutan dan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Banjar Untuk Numpang Uji.
13.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 5
14.Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus
15.Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16.Mobil Bus adalah kendaran bermotor memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
18.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
20.Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi adar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
21.Uji Pertama adalah pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah di uji sama sekali.
22.Uji Berkala/Periodik adalah pelaksanaan pemeriksaan kendaraan wajib uji untuk kedua kalinya atau berikutnya secara periodik.
23.Mutasi masuk adala proses registrasi beserta proses pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari daerah luar setelah bergantinya domisili/kepemilikan menjadi kendaraan bermotor wajib uji Kota Banjar.
24.Mutasi Keluar adalah setiap kendaraan wajib uji daerah Kota Banjar yang pindah domisili keluar Kota Banjar.
25.Kartu Uji adalah bukti tanda lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identifikasi pemilik, spesefikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
26.Kartu Uji Pintar (Smart Card) adalah kartu uji berupa bukti lulus uji berkala elektronik yang dapat menyimpan data informasi secara terintegrasi dengan teknologi informasi.
27.Uji Emisi Gas Buang adalah proses pemeriksaan atau pengukuran kandungan emisi gas buang kendaraan bermotor terhadap kepekatan asap dan/sisa partikel yang terkandung dari proses pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dengan menggunakan alat uji emisi bai kendaraan bermotor berbahan bakar solar maupun kendaraan bermotor berbahan bakar bensin. 6
28.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
29.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
31.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
32.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36.Surat pemberitahuan retribusi terutang, surat ketetapan retribusi daerah surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, sesuai ketetapan retribusi daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang di jalankan oleh wajib retribusi.
37.Putusan Bandingan adalah putusan badan peradilan retribusi atas bandingan terhadap surat keputusan keberatan yang di ajukan oleh wajib retribusi. 7
38.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang di lakukan secara teratur untuk mengumpulkkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban modal dan penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.
39.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
40.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
41.Penyidikan Tindak Pidana di Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan daerah dan bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan atas penggunaan Bukti Lulus Uji berkala dari Buku Uji menjadi Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik/Kartu Uji Pintar (Smart Card).
(2)Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan Lulus Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
(3)Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalan bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji.
(4)Kartu Uji dan Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)merupakan Perubahan dari Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping. 8
(5)Tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:
1. a.layanan pengujian pertama kali (termasuk pemberian Tanda Uji dan Kartu Uji (Smart Card) meliputi: NO. OBJEK RETRIBUSI BESARAN TARIF (Rp) 1 Mobil Penumpang dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk 120.000,00 2 Mobil Bus / Barang:
2. a.JBB sampai 0 – 5000 kg 130.000,00
3. b.JBB sampai 5001 – 8000 kg 145.000,00
4. c.JBB 8.001 – 15.000 kg 160.000,00
5. d.JBB > 15.000 kg 175.000,00
6. e.Traktor Head 120.000,00
7. f.Kereta Tempelan/ Gandeng 100.000,00
8. b.Layanan Pengujian Berkala (termasuk pemberian Tanda Uji dan Kartu Uji (Smart Card), meliputi: NO. OBJEK RETRIBUSI BESARAN TARIF (Rp) 1 Mobil Penumpang dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk 70.000,00 2 Mobil Bus / Barang:
9. a.JBB sampai 0 – 5000 kg 70.000,00
10. b.JBB sampai 5001 – 8000 kg 72.500,00
11. c.JBB 8.001 – 15.000 kg 75.000,00
12. d.JBB > 15.000 kg 82.500,00
13. e.Traktor Head 77.500,00
14. f.Kereta Tempelan/ Gandeng 57.500,00
15. c.Biaya Numpang Uji masuk dan mutasi masuk sebesar biaya uji berkala;
16. d.Layanan Pengujian Emisi Gas Buang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kendaraan; dan
17. e.Layanan Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan, meliputi: NO. OBJEK RETRIBUSI BESARAN TARIF (Rp) 1 Sepeda Motor 40.000,00 2 Mobil Penumpang 80.000,00 3 Mobil Bus / Barang:
18. a.JBB sampai 0 – 5000 kg 80.000,00
19. b.JBB sampai 5001 – 8000 kg 82.500,00
20. c.JBB 8.001 – 15.000 kg 85.000,00
21. d.JBB > 15.000 kg 92.500,00
22. e.Traktor Head 87.500,00
23. f.Kereta Tempelan/ Gandeng 87.500,00 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 25 Oktober 2021 WALI KOTA BANJAR, TTD ADE UU SUKAESIH Diundangkan di Banjar pada tanggal 25 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, TTD ADE SETIANA LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT (7/179/2021) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I. UMUM Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Kota dan Desa sehingga untuk menjamin terciptanya berlalu lintas dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan maka pemerintah daerah selain menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan juga menyediakan pelayanan parkir tepi jalan umum dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara terkoordinasi dengan para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Pada prinsipnya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dimana dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor memberikan kontribusi positif terhadap Daerah dalam upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor yang perlu dioptimalkan dengan tetap memperhatikan kondisi eksisting masyarakat di Daerah serta sarana dan prasana, kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kota Banjar. Bahwa dengan berlakunya beberapa ketentuan peraturan perundang- undangan diantaranya:
24. a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
25. b.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau kembali dan selanjutnya dilakukan perubahan. 11 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 52

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kota Banjar, maka pengaturan mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c.bahwa besaran tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); 3
13.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8);
14.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 39);
15.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8) diubah sebagai berikut: 4
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5.Dinas adalah Dinas yang menangani di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
7.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8.Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Penguji adalah tenaga teknis yang memiliki kompetensi dan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan menandatangani hasil pemeriksaan dengan status Aparatur Sipil Negara baik berupa Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
11.Numpang Uji Masuk adalah setiap kendaraan yang berasal dari luar daerah Kota Banjar yang akan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor pada Kota Banjar berdasarkan surat Permohonan yang disertai dengan Rekomendasi dari daerah asal domisili.
12.Numpang Uji Keluar adalah setiap kendaraan bermotor yang berasal dari Kota Banjar yang akan melaksanakan penguian kendaraan bermotor di kabupaten/kota lain dengan didasarkan kepada permohonan yang bersangkutan dan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Banjar Untuk Numpang Uji.
13.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 5
14.Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus
15.Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16.Mobil Bus adalah kendaran bermotor memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
18.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
20.Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi adar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
21.Uji Pertama adalah pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah di uji sama sekali.
22.Uji Berkala/Periodik adalah pelaksanaan pemeriksaan kendaraan wajib uji untuk kedua kalinya atau berikutnya secara periodik.
23.Mutasi masuk adala proses registrasi beserta proses pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari daerah luar setelah bergantinya domisili/kepemilikan menjadi kendaraan bermotor wajib uji Kota Banjar.
24.Mutasi Keluar adalah setiap kendaraan wajib uji daerah Kota Banjar yang pindah domisili keluar Kota Banjar.
25.Kartu Uji adalah bukti tanda lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identifikasi pemilik, spesefikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
26.Kartu Uji Pintar (Smart Card) adalah kartu uji berupa bukti lulus uji berkala elektronik yang dapat menyimpan data informasi secara terintegrasi dengan teknologi informasi.
27.Uji Emisi Gas Buang adalah proses pemeriksaan atau pengukuran kandungan emisi gas buang kendaraan bermotor terhadap kepekatan asap dan/sisa partikel yang terkandung dari proses pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dengan menggunakan alat uji emisi bai kendaraan bermotor berbahan bakar solar maupun kendaraan bermotor berbahan bakar bensin. 6
28.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
29.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
31.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
32.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36.Surat pemberitahuan retribusi terutang, surat ketetapan retribusi daerah surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, sesuai ketetapan retribusi daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang di jalankan oleh wajib retribusi.
37.Putusan Bandingan adalah putusan badan peradilan retribusi atas bandingan terhadap surat keputusan keberatan yang di ajukan oleh wajib retribusi. 7
38.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang di lakukan secara teratur untuk mengumpulkkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban modal dan penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.
39.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
40.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
41.Penyidikan Tindak Pidana di Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan daerah dan bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan atas penggunaan Bukti Lulus Uji berkala dari Buku Uji menjadi Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik/Kartu Uji Pintar (Smart Card).
(2)Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan Lulus Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
(3)Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalan bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji.
(4)Kartu Uji dan Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)merupakan Perubahan dari Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping. 8
(5)Tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:
1. a.layanan pengujian pertama kali (termasuk pemberian Tanda Uji dan Kartu Uji (Smart Card) meliputi: NO. OBJEK RETRIBUSI BESARAN TARIF (Rp) 1 Mobil Penumpang dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk 120.000,00 2 Mobil Bus / Barang:
2. a.JBB sampai 0 – 5000 kg 130.000,00
3. b.JBB sampai 5001 – 8000 kg 145.000,00
4. c.JBB 8.001 – 15.000 kg 160.000,00
5. d.JBB > 15.000 kg 175.000,00
6. e.Traktor Head 120.000,00
7. f.Kereta Tempelan/ Gandeng 100.000,00
8. b.Layanan Pengujian Berkala (termasuk pemberian Tanda Uji dan Kartu Uji (Smart Card), meliputi: NO. OBJEK RETRIBUSI BESARAN TARIF (Rp) 1 Mobil Penumpang dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk 70.000,00 2 Mobil Bus / Barang:
9. a.JBB sampai 0 – 5000 kg 70.000,00
10. b.JBB sampai 5001 – 8000 kg 72.500,00
11. c.JBB 8.001 – 15.000 kg 75.000,00
12. d.JBB > 15.000 kg 82.500,00
13. e.Traktor Head 77.500,00
14. f.Kereta Tempelan/ Gandeng 57.500,00
15. c.Biaya Numpang Uji masuk dan mutasi masuk sebesar biaya uji berkala;
16. d.Layanan Pengujian Emisi Gas Buang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kendaraan; dan
17. e.Layanan Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan, meliputi: NO. OBJEK RETRIBUSI BESARAN TARIF (Rp) 1 Sepeda Motor 40.000,00 2 Mobil Penumpang 80.000,00 3 Mobil Bus / Barang:
18. a.JBB sampai 0 – 5000 kg 80.000,00
19. b.JBB sampai 5001 – 8000 kg 82.500,00
20. c.JBB 8.001 – 15.000 kg 85.000,00
21. d.JBB > 15.000 kg 92.500,00
22. e.Traktor Head 87.500,00
23. f.Kereta Tempelan/ Gandeng 87.500,00 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 25 Oktober 2021 WALI KOTA BANJAR, TTD ADE UU SUKAESIH Diundangkan di Banjar pada tanggal 25 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, TTD ADE SETIANA LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT (7/179/2021) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I. UMUM Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Kota dan Desa sehingga untuk menjamin terciptanya berlalu lintas dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan maka pemerintah daerah selain menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan juga menyediakan pelayanan parkir tepi jalan umum dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara terkoordinasi dengan para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Pada prinsipnya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dimana dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor memberikan kontribusi positif terhadap Daerah dalam upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor yang perlu dioptimalkan dengan tetap memperhatikan kondisi eksisting masyarakat di Daerah serta sarana dan prasana, kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kota Banjar. Bahwa dengan berlakunya beberapa ketentuan peraturan perundang- undangan diantaranya:
24. a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
25. b.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau kembali dan selanjutnya dilakukan perubahan. 11 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 52

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 1 Tahun 2016