DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 9, penyisipan Pasal 12A, perubahan Pasal 13, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 30, Penyisipan Pasal 41A, perubahan Pasal 42, Bagian Kesepuluh BAB III, Pasal 46, penyisipan Pasal 48A, perubahan Bagian Kedua belas BAB III.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi persampahan dan/atau lingkungan hidup.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
8.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
12.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan negara.
13.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
14.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
16.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
17.Timbulan Sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter).
18.Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
19.Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
20.Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
22.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
24.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
25.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
27.Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut menaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
28.Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
29.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
30.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di RT setempat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Pengurangan Sampah meliputi:
1. a.pembatasan Timbulan Sampah;
2. b.pendauran ulang Sampah; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali Sampah.
(2)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.mengurangi atau pembatasan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam;
2. b.menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
3. c.mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Wali Kota mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 meliputi pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang :
1. a.manufaktur;
2. b.jasa makanan dan minuman; dan
3. c.ritel.
(2)Bidang manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.industri makanan dan minuman;
2. b.industri barang konsumsi (consumer goods); dan
3. c.industri kosmetik dan perawatan tubuh (personal care).
(3)Bidang jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.rumah makan;
2. b.cafe;
3. c.restoran;
4. d.jasa boga; dan
5. e.hotel.
(4)Bidang ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.pusat perbelanjaan;
2. b.toko modern; dan
3. c.pasar rakyat.
  1. 4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Pengurangan Sampah yang dilakukan oleh produsen dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang :
1. a.sulit diurai oleh proses alam;
2. b.tidak dapat didaur ulang; dan/atau
3. c.tidak dapat diguna ulang.
(2)Produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.plastik;
2. b.kaleng alumunium;
3. c.kaca; dan
4. d.kertas.
(3)Penggunaan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan paling sedikit sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan penggunaan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan secara bertahap.
(4)Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Peraturan Wali Kota mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dibentuk di tingkat RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah dapat membentuk unit kerja pengelola sampah yang berbentuk:
1. a.UPTD; dan/atau
2. b.BUMD.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

6.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), mempunyai tugas :
1. a.memfasilitasi tersedianya tempat Sampah Rumah Tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat Sampah Rumah Tangga ke TPS; dan
2. b.menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah di masing-masing rumah tangga.
(2)Lembaga Pengelola Sampah tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengkoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT; dan
2. b.mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Kepala Desa/ Lurah.
(3)Lembaga Pengelola Sampah tingkat desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengkoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah tingkat RW;
2. b.mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai RW; dan
3. c.mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Camat.
(4)Lembaga Pengelola Sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengkoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah tingkat desa/kelurahan;
2. b.mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai desa/kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
3. c.mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan TPST kepada UPTD, Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang membidangi persampahan.
(5)Lembaga Pengelola Sampah pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyediakan tempah Sampah di masing- masing kawasan;
2. b.mengangkut Sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
3. c.menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
(6)UPTD, Perangkat Daerah dan/atau BUMD persampahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi dan rencana Perangkat Daerah yang membidangi persampahan atas dasar:
1. a.terlaksananya Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Pengelolaan Sampah; dan
3. c.tertib administrasi Pengelolaan Sampah dan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
(7)UPTD, Perangkat Daerah dan/atau BUMD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai retribusi atas pelayanan kebersihan.

7.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1)Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga oleh badan usaha harus mendapatkan izin dari Wali Kota.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif; dan/atau
8. h.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

8.Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41A

(1)Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan kebersihan.
(2)Retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
(3)Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

9.Ketentuan Bagian Kedelapan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
10.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Pengelolaan sampah dapat dibiayai dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
c.anggaran pendapatan dan belanja daerah kota; dan
d.pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. 11.Ketentuan Bagian Kesepuluh BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. 12.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1)Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi persampahan meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Sampah, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan Sampah, serta pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan Sampah.

13.Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…