DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjar

regulasi_utama

Ringkasan

Beberapa Ketentuan Telah Diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat aset daerah berupa infrastruktur sarana air bersih yang merupakan hasil kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar yang di kelola oleh Perusahan Daerah Air Minum Tirta Anom, dan telah diserahterimakan akan tetapi belum ditetapkan sebagai penyertaan modal;
c.bahwa penyertaan modal terhadap Perusahan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar yang perlu disesuaikan dengan perkembangan modal perusahaan sehingga perlu diubah;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar Pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5802);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 20);
10.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3); 3
11.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR DAN WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJAR PADA PDAM TIRTA ANOM KOTA BANJAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
4.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Banjar.
8.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.
9.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kota Banjar.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.
11.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12.Penyertaan Modal adalah setiap usaha bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, pembagian laba, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
13.P3D adalah Personal, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat P3D adalah aset milik PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis yang berada di wilayah Kota Banjar yang diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Banjar.
14.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
15.Bangunan penyadap (Intake) adalah bangunan penangkap air atau tempat air masuk sungai, danau, situ, atau sumber air lainnya.
16.Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah Sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (Influent) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diingikan sesuai standar mutu atau siap untuk di konsumsi.
17.IPA Ultra filtration adalah Instalasi Pengolahan Air dimana dalam prosesnya air baku diproses menjadi air bersih siap minum dengan menggunakan teknologi saringan/ membran. 5
18.Pipa Distribusi adalah Pipa yang mengantarkan air dari pipa transmisi ke pelanggan melalui pipa distribusi.
19.Pipa transmisi adalah Pipa yang digunakan untuk menyalurkan air dari sumber mata air atau IPA ke Reservoar pipa yang digunakan sebagai transmisi bisanya memiiki diameter 200 mm (dua ratus mili meter) ke atas.
20.Reservoir adalah tempat penyimpanan air untuk sementara sebelum didistribusikan kepada pelanggan atau konsumen suatu waktu.
21.Sambungan Rumah adalah jenis sambungan pelanggan yang mensuplai airnya langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi air melaui meter air dan instalasi pipanya di dalam rumah.
22.Jaringan Pipa Distribusi adalah ruas pipa pembawa air dari bak penampung reservoir sampai jaringan pelayanan.
2.Ketentuan Pasal 4A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1)Beberapa aset Pemerintah Daerah berupa infrastruktur sarana dan prasarana air bersih yang telah dikelola oleh PDAM yang diatur dan ditetapkan sebagai penyertaan modal.
(2)Nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.19.101.633.809,00 (sembilan belas milyar seratus satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah).

3.Ketentuan Pasal 4B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4B

Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) terdiri atas :

a.bantuan pipa dari P2SP tahun 2004 senilai Rp.9.178.359,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
b.bantuan pipa dari Distarkim Provinsi Jawa Barat senilai Rp.272.750.050,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah);
c.pembangunan dan pemasangan pipa distribusi pengelolaan pipa jaringan air minum senilai Rp.1.997.810.300,00 (satu milyar sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah); 6
d.pembangunan dan pemasangan pipa distribusi pengelolaan jaringan air minum senilai Rp.848.354.800,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
e.pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jaringan air minum senilai Rp.2.919.703.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
f.pengadaan dan pemasangan pipa air bersih balokang patrol Kota Banjar, senilai Rp.1.467.038.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
g.pengembangan sistem distribusi air minum optimalisasi SPAM Kota Banjar, senilai Rp.3.277.390.500,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
h.pengadaan dan pemasangan pipa jaringan distribusi balokang patrol, senilai Rp.1.079.952.950,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
i.pengadaan dan pemasangan pipa jaringan distribusi utama balokang patrol, senilai Rp.2.247.421.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
j.pengembangan SPAM kawasan MBR perkotaan, senilai Rp.2.592.512.000,00 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
k.optimalisasi SPAM Balokang Patrol dan Purwaharja Kota Banjar, senilai Rp.2.389.522.850,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
1. 4.Ketentuan Pasal 4C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4C

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp.37.472.489.601,95 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah koma sembilan puluh lima sen). 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 6 September 2019 WALI KOTA BANJAR, ADE UU SUKAESIH Diundangkan di Banjar pada tanggal 10 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, ADE SETIANA LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT (8 / 215 /2019) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJAR PADA PDAM TIRTA ANOM KOTA BANJAR I. UMUM Penghitungan biaya produksi PDAM dan rasio biaya investasi untuk Sambungan Pelanggan (SL) di Pemerintah Daerah cukup sulit untuk dihitung karena dipengaruhi oleh kondisi geografis dan cakupan wilayah yang kurang mendukung terutama sumber air yang lebih rendah dari tempat sambungan pelanggan sehingga memerlukan investasi yang cukup besar. Dengan pertimbangan tersebut, PDAM Tirta Anom memerlukan penyertaan modal cukup besar dari Pemerintah, baik Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. PDAM merupakan perusahaan yang tidak murni perusahaan profit oriented atau berorientasi mencari keuntungan semata, tetapi juga memiliki fungsi pelayanan terhadap masyarakat sehingga dalam mengembangkan usahanya tidak hanya berdasarkan pada keuntungan dari menjual produksi air minum yang dihasilkannya, melainkan dalam menentukan nilai jual produksinya harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat bahkan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, disebutkan bahwa “Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum provinsi”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya” dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa “Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar”. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar, modal Pendirian Perusahaan Daerah yang berupa kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 4.607.349.743.43 (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah koma empat puluh tiga sen), modal pendirian sebagaimana tersebut diatas merujuk pada Berita Acara Serah Terima Personal, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis, selanjutnya berdasarkan hasil audit terhadap PDAM Tirta Anom Kota Banjar, nilai buku kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp.2.902.300.030,95 (dua milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu tiga puluh rupiah koma sembilan puluh lima sen). 9 Atas dasar hasil audit tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar, dimana berdasarkan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah melakukan penyertaan modal pada PDAM yang selanjutnya disebut sebagai kekurang setor senilai Rp. 1.750.000.000.00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dengan penyertaan modal sebagaimana tersebut diatas, maka modal pendirian PDAM tetap yaitu senilai Rp. 4.607.349.743.43 (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah koma empat puluh tiga sen). Berdasarkan Neraca PDAM Tahun 2008 bahwa sampai dengan 31 Desember 2007 modal PDAM telah mencapai Rp. 9.134.300.909,31,- (sembilan milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu sembilan ratus sembilan rupiah koma tiga puluh satu sen). Untuk memenuhi kebutuhan modal PDAM dalam usahanya, Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 menyertakan modal pada PDAM berupa kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar. Dari mulai Tahun 2004 sampai Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kota Banjar telah melakukan pembangunan berupa sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air senilai sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp.37.472.489.601,95 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah koma sembilan puluh lima sen), dengan rincian sebagai berikut :

1.berdasarkan Pasal Pasal 4A ayat (2) sebesar Rp.19.101.633.809,00 (sembilan belas milyar seratus satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah); dan
2.berdasarkan Penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar Pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar sebesar Rp.18.370.855.792,95 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah koma sembilan puluh lima sen). dimana sarana dan prasarana tersebut telah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan hasil pemeriksaan dan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, sarana dan prasarana tersebut harus ditetapkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum. Atas dasar hal tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah untuk memenuhi kaidah hukum dalam penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 4A

Cukup Jelas 10

Pasal 4B

Rincian per tahun aset Pemerintah Daerah yang diatur dan ditetapkan sebagai penyertaan modal PDAM sebagai berikut:

a.Tahun 2005: Bantuan Pipa dari P2SP tahun 2004 senilai Rp.9.178.359,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
b.Tahun 2006: Bantuan Pipa dari Distarkim Provinsi Jawa Barat senilai Rp.272.750.050,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah);
c.Tahun 2011
1. 1.Pembangunan dan pemasangan pipa distribusi pengelolaan pipa jaringan air minum senilai Rp.1.997.810.300,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah); dan
2. 2.jaringan pipa transmisi dan distribusi dari APBD, lokasi di Desa Neglasari dan Kelurahan Situbatu, senilai Rp. 2.919.703.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
d.Tahun 2012 Pembangunan dan pemasangan pipa distribusi pengelolaan jaringan air minum senilai Rp.848.354.800,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
e.Tahun 2015
1. 1.Pengadaan dan pemasangan pipa jaringan distribusi Balokang patrol, senilai Rp.1.079.952.950,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. 2.Pengadaan dan pemasangan pipa jaringan distribusi utama balokang patrol, senilai Rp.2.247.421.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
3. 3.Pengembangan SPAM kawasan MBR perkotaan, senilai Rp.2.592.512.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
f.Tahun 2016
1. 1.Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Bersih Balokang Patrol Kota Banjar, senilai Rp.1.467.038.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
2. 2.Pengembangan sistem distribusi air minum Optimalisasi SPAM Kota Banjar, senilai Rp.3.277.390.500,00 (tiga milyar dua ratus Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); 11
g.Tahun 2017 Optimalisasi SPAM Balokang Patrol dan Purwaharja Kota Banjar, senilai Rp.2.389.522.850,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Pasal 4C

Rincian jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a.penyertaan modal berdasarkan Pasal 3 ayat (2), Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 sebesar Rp.2.902.300.030,95 (dua milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu tiga puluh koma sembilan puluh lima sen).
b.penyertaan modal berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.penyertaan modal pada tahun 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. 2.penyertaan modal pada tahun 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dan
3. 3.penyertaan modal pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
c.berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 menyertakan modal pada PDAM berupa kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
d.Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp.37.472.489.601,95 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah koma sembilan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.berdasarkan Pasal Pasal 4A ayat (2) Peraturan Daerah ini sebesar Rp.19.101.633.809,00 (sembilan belas milyar seratus satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah); dan
2. 2.berdasarkan Penyertaan modal Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar Pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar sebesar Rp.18.370.855.792,95 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah koma sembilan puluh lima sen); Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 33

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat aset daerah berupa infrastruktur sarana air bersih yang merupakan hasil kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar yang di kelola oleh Perusahan Daerah Air Minum Tirta Anom, dan telah diserahterimakan akan tetapi belum ditetapkan sebagai penyertaan modal;
c.bahwa penyertaan modal terhadap Perusahan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar yang perlu disesuaikan dengan perkembangan modal perusahaan sehingga perlu diubah;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5802);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 20);
10.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3); 3
11.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR DAN WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJAR PADA PDAM TIRTA ANOM KOTA BANJAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
4.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Banjar.
8.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.
9.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kota Banjar.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.
11.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12.Penyertaan Modal adalah setiap usaha bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, pembagian laba, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
13.P3D adalah Personal, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat P3D adalah aset milik PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis yang berada di wilayah Kota Banjar yang diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Banjar.
14.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
15.Bangunan penyadap (Intake) adalah bangunan penangkap air atau tempat air masuk sungai, danau, situ, atau sumber air lainnya.
16.Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah Sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (Influent) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diingikan sesuai standar mutu atau siap untuk di konsumsi.
17.IPA Ultra filtration adalah Instalasi Pengolahan Air dimana dalam prosesnya air baku diproses menjadi air bersih siap minum dengan menggunakan teknologi saringan/ membran. 5
18.Pipa Distribusi adalah Pipa yang mengantarkan air dari pipa transmisi ke pelanggan melalui pipa distribusi.
19.Pipa transmisi adalah Pipa yang digunakan untuk menyalurkan air dari sumber mata air atau IPA ke Reservoar pipa yang digunakan sebagai transmisi bisanya memiiki diameter 200 mm (dua ratus mili meter) ke atas.
20.Reservoir adalah tempat penyimpanan air untuk sementara sebelum didistribusikan kepada pelanggan atau konsumen suatu waktu.
21.Sambungan Rumah adalah jenis sambungan pelanggan yang mensuplai airnya langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi air melaui meter air dan instalasi pipanya di dalam rumah.
22.Jaringan Pipa Distribusi adalah ruas pipa pembawa air dari bak penampung reservoir sampai jaringan pelayanan.
2.Ketentuan Pasal 4A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1)Beberapa aset Pemerintah Daerah berupa infrastruktur sarana dan prasarana air bersih yang telah dikelola oleh PDAM yang diatur dan ditetapkan sebagai penyertaan modal.
(2)Nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.19.101.633.809,00 (sembilan belas milyar seratus satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah).

3.Ketentuan Pasal 4B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4B

Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) terdiri atas :

a.bantuan pipa dari P2SP tahun 2004 senilai Rp.9.178.359,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
b.bantuan pipa dari Distarkim Provinsi Jawa Barat senilai Rp.272.750.050,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah);
c.pembangunan dan pemasangan pipa distribusi pengelolaan pipa jaringan air minum senilai Rp.1.997.810.300,00 (satu milyar sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah); 6
d.pembangunan dan pemasangan pipa distribusi pengelolaan jaringan air minum senilai Rp.848.354.800,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
e.pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jaringan air minum senilai Rp.2.919.703.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
f.pengadaan dan pemasangan pipa air bersih balokang patrol Kota Banjar, senilai Rp.1.467.038.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
g.pengembangan sistem distribusi air minum optimalisasi SPAM Kota Banjar, senilai Rp.3.277.390.500,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
h.pengadaan dan pemasangan pipa jaringan distribusi balokang patrol, senilai Rp.1.079.952.950,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
i.pengadaan dan pemasangan pipa jaringan distribusi utama balokang patrol, senilai Rp.2.247.421.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
j.pengembangan SPAM kawasan MBR perkotaan, senilai Rp.2.592.512.000,00 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
k.optimalisasi SPAM Balokang Patrol dan Purwaharja Kota Banjar, senilai Rp.2.389.522.850,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
1. 4.Ketentuan Pasal 4C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4C

1.berdasarkan Pasal Pasal 4A ayat (2) sebesar Rp.19.101.633.809,00 (sembilan belas milyar seratus satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah); dan
2.berdasarkan Penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar Pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar sebesar Rp.18.370.855.792,95 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah koma sembilan puluh lima sen). dimana sarana dan prasarana tersebut telah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan hasil pemeriksaan dan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, sarana dan prasarana tersebut harus ditetapkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum. Atas dasar hal tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah untuk memenuhi kaidah hukum dalam penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 4A

Cukup Jelas 10

Pasal 4B

Rincian per tahun aset Pemerintah Daerah yang diatur dan ditetapkan sebagai penyertaan modal PDAM sebagai berikut:

a.Tahun 2005: Bantuan Pipa dari P2SP tahun 2004 senilai Rp.9.178.359,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
b.Tahun 2006: Bantuan Pipa dari Distarkim Provinsi Jawa Barat senilai Rp.272.750.050,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah);
c.Tahun 2011
1. 1.Pembangunan dan pemasangan pipa distribusi pengelolaan pipa jaringan air minum senilai Rp.1.997.810.300,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah); dan
2. 2.jaringan pipa transmisi dan distribusi dari APBD, lokasi di Desa Neglasari dan Kelurahan Situbatu, senilai Rp. 2.919.703.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
d.Tahun 2012 Pembangunan dan pemasangan pipa distribusi pengelolaan jaringan air minum senilai Rp.848.354.800,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
e.Tahun 2015
1. 1.Pengadaan dan pemasangan pipa jaringan distribusi Balokang patrol, senilai Rp.1.079.952.950,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. 2.Pengadaan dan pemasangan pipa jaringan distribusi utama balokang patrol, senilai Rp.2.247.421.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
3. 3.Pengembangan SPAM kawasan MBR perkotaan, senilai Rp.2.592.512.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
f.Tahun 2016
1. 1.Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Bersih Balokang Patrol Kota Banjar, senilai Rp.1.467.038.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
2. 2.Pengembangan sistem distribusi air minum Optimalisasi SPAM Kota Banjar, senilai Rp.3.277.390.500,00 (tiga milyar dua ratus Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); 11
g.Tahun 2017 Optimalisasi SPAM Balokang Patrol dan Purwaharja Kota Banjar, senilai Rp.2.389.522.850,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Pasal 4C

Rincian jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a.penyertaan modal berdasarkan Pasal 3 ayat (2), Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 sebesar Rp.2.902.300.030,95 (dua milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu tiga puluh koma sembilan puluh lima sen).
b.penyertaan modal berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.penyertaan modal pada tahun 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. 2.penyertaan modal pada tahun 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dan
3. 3.penyertaan modal pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
c.berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 menyertakan modal pada PDAM berupa kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
d.Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp.37.472.489.601,95 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah koma sembilan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.berdasarkan Pasal Pasal 4A ayat (2) Peraturan Daerah ini sebesar Rp.19.101.633.809,00 (sembilan belas milyar seratus satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah); dan
2. 2.berdasarkan Penyertaan modal Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar Pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar sebesar Rp.18.370.855.792,95 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah koma sembilan puluh lima sen); Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 33

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 4C

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 4C

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 4C

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 4C

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2013