DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Asas, Laik Higiene Sanitasi, Masa Berlaku, Persyaratan Higiene Sanitasi,Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bentuk perlindungan terhadap makanan dan minuman dari bahaya bakteri serta bahaya kimia lainnya yang dapat mengakibatkan orang menjadi sakit serta untuk memberikan jaminan kepada masyarakat akan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi;
b.bahwa untuk memberikan landasan, arah serta menciptakan kepastian hukum dan seiring pertumbuhan kuantitas pelaku usaha makanan dan minuman, perlu pengaturan terhadap higiene sanitasi di tempat pengelolaan makanan dan tempat umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Higiene Sanitasi di Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIGIENE SANITASI DI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DAN TEMPAT UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan kesehatan.
6.Tempat Pengelolaan Makanan yang selanjutnya disingkat TPM adalah usaha pengelolaan makanan, yang meliputi jasaboga/katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin dan makanan jajanan.
7.Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah tempat atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan yang dipergunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, yang meliputi sarana kesehatan, sarana sekolah dan hotel.
8.Penanggung Jawab adalah pengusaha atau seseorang yang ditunjuk oleh pengusaha untuk bertanggung jawab mengelola TPM atau TU.
9.Asosiasi adalah kumpulan/himpunan/asosiasi pengusaha atau perorangan yang bergerak dibidang pengelolaan TPM atau TU di Daerah Kota dan memiliki struktur organisasi yang jelas dan sah secara hukum.
10.Higiene Sanitasi adalah segala upaya untuk mengendalikan faktor makanan/minuman, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
11.Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas TPM dan TU yang dilakukan melalui pembinaan secara perorangan atau kelompok berupa penyuluhan, seminar, temu karya pengusaha TPM dan TU atau temu ilmiah lainnya.
12.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan persyaratan higiene sanitasi TPM dan TU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13.Pengawasan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan TPM dan TU termasuk pemeriksaan spesimen di laboratorium dan pengukuran kualitas lingkungan.
14.Persyaratan Higiene Sanitasi adalah ketentuan- ketentuan teknis kesehatan yang ditetapkan terhadap produk makanan dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan kesehatan lingkungan yang sehat tentang bangunan, tempat usaha termasuk konstruksinya, peralatan, alat angkut, tenaga dan cara penanganan yang memenuhi syarat kesehatan dari awal hingga penyerahan kepada konsumen.
15.Pengujian adalah pemeriksaan dan analisa yang dilakukan di laboratorium terhadap contoh-contoh makanan dan spesimen untuk mendapatkan pernyataan Laik Higiene Sanitasi.
16.Laik Higiene Sanitasi adalah kondisi tempat pengelolaan makanan yang telah memenuhi persyaratan higiene.
17.Fasilitas Sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, peturasan, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja (locker), peralatan pencegahan terhadap lalat, tikus dan hewan lainnya serta peralatan kebersihan.
18.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium/instansi/institusi yang sah untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
19.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang selanjutnya disingkat SLHS adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyatakan suatu TPM atau TU memenuhi syarat Higiene Sanitasi TPM dan TTU sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
20.Kursus Higiene Sanitasi makanan adalah pelatihan keamanan pangan bagi pengelola makanan dan minuman dan/atau Penanggung Jawab Tempat Pengelolaan makanan serta penjamah makanan (food handler).
21.Penjamah Makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatannya sejak dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
22.Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenisnya kecuali obat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.Laik Higiene Sanitasi;
b.masa berlaku SLHS;
c.persyaratan higiene sanitasi;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.peran serta masyarakat.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Pengaturan Higiene Sanitasi di TPM dan TU berasaskan:

a.perikemanusiaan;
b.perikeadilan;
c.manfaat; dan
d.perlindungan.

BAB IV

LAIK HIGIENE SANITASI

Pasal 4

(1)Setiap TPM dan TU wajib memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam pemenuhan SLHS yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Dinas.
(4)TPM dan TU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pembekuan izin; atau
4. d.pencabutan izin.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

Pedagang makanan keliling dikecualikan dari kewajiban memiliki SLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2).

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

(1)SLHS berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
(2)SLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal bilamana terjadi pergantian pemilik, pindah lokasi/alamat, tutup dan/atau menyebabkan terjadinya keracunan Makanan/wabah, jasaboga/katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin dan Makanan jajanan menjadi tidak Laik Higiene Sanitasi.
(3)SLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan higiene sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Setiap TPM dan TU wajib memasang SLHS di dinding yang mudah dilihat oleh konsumen.
(2)Terhadap SLHS yang dipasang di dinding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala oleh Dinas.
(3)TPM dan TU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pembekuan izin; atau
4. d.pencabutan izin.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Penerbitan SLHS TPM dan TU tidak dipungut biaya.

Pasal 9

(1)Setiap usaha TPM wajib mempekerjakan seorang Penanggung Jawab yang mempunyai pengetahuan Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman dan memiliki Sertifikat pelatihan keamanan pangan.
(2)Sertifikat pelatihan keamanan pangan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)TPM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pembekuan izin; atau
4. d.pencabutan izin.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Tenaga Penjamah Makanan yang bekerja pada usaha jasa boga wajib berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular serta memiliki sertifikat kursus penjamah makanan.
(2)Tenaga Penjamah Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
(3)Sertifikat kursus penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tenaga Penjamah Makanan yang tidak memiliki sertifikat kursus penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat berupa:
1. a.teguran lisan; dan
2. b.teguran tertulis.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…