DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanggulangan penyakit menular dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang tanggung jawab dan kewenangan, asas, jenis penyakit menular, upaya penanggulangan penyakit menular, penyediaan sumber daya kesehatan, pencatatan dan pelaporan, hak dan kewajiban masyarakat, larangan, kerja sama dan kemitraan, koordinasi lintas sektor, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penanggulangan penyakit menular yang membahayakan kesehatan masyarakat diperlukan upaya pelayanan kesehatan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif dengan tetap memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penanggulangan terhadap penyakit menular diperlukan pengaturan mengenai penanggulangan penyakit menular yang diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 65); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6.Penanggulangan Penyakit Menular adalah kegiatan mencegah Penyakit Menular dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/ kematian akibat Penyakit Menular yang diselenggarakan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mempertimbangkan aspek determinan Kesehatan.
7.Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8.Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah meningkatnya kejadian luar biasa penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas.
9.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitasan akibat penyakit dan masalah Kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu.
10.Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
11.Penyakit Menular adalah Penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh mikroorganisme.
12.Sumber Penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit Penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
13.Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan.
14.Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah dan dampak buruk akibat Penyakit.
15.Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan Penyakit, pengurangan penderitaan akibat Penyakit, pengendalian Penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
16.Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
17.Upaya Kesehatan Paliatif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya yang memiliki Penyakit serius.
18.Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar Penyakit Menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab Penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
19.Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan/atau yang diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan Kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
20.Penyelidikan Penyakit Menular adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu Penyakit Menular atau dugaan adanya suatu Penyakit Menular dengan mengetahui penyebab, gambaran epidemiologi, sumber-sumber penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
21.Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi dengan maksud untuk mengetahui prevalensi dan meningkatnya kejadian Penyakit dan faktor risiko agar dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan pencegahan dan pengendalian Penyakit.
22.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, dan/atau pihak lainnya.
23.Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Dalam penyelenggaraan upaya Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
1. a.melakukan Penanggulangan Penyakit Menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya;
2. b.membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular dengan mengacu pada kebijakan dan strategi nasional Penanggulangan Penyakit Menular;
3. c.menyediakan sumber daya Kesehatan;
4. d.melakukan advokasi dan kerja sama lintas program, lintas sektor, lintas disiplin, dan Masyarakat; dan
5. e.melakukan penelitian dan pengembangan.
(2)Dalam penyelenggaraan upaya Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah berwenang untuk:
1. a.menetapkan situasi penyebaran dan penularan Penyakit Menular sebagai KLB dan Wabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.menetapkan tindakan paksa kepada Setiap Orang yang berisiko menyebabkan penularan Penyakit Menular yang berpotensi Wabah untuk menjalani Karantina dan/atau Isolasi di rumah atau di fasilitas pelayanan Kesehatan dan/atau fasilitas lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Upaya Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kemanusiaan;
b.manfaat;
c.berkeadilan;
d.perlindungan;
e.kesejahteraan;
f.partisipatif;
g.berkelanjutan;
h.nondiskriminatif; dan
i.norma agama.

BAB IV

JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 4

(1)Jenis Penyakit Menular dikelompokkan menjadi:
1. a.Penyakit Menular langsung; dan
2. b.Penyakit tular vektor dan binatang pembawa Penyakit.
(2)Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.campak;
2. b.corona virus disease 2019 (COVID-19);
3. c.difteri;
4. d.ebola;
5. e.frambusia;
6. f.hepatitis;
7. g.infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) dan infeksi menular seksual;
8. h.infeksi saluran pencernaan;
9. i.infeksi saluran pernafasan;
10. j.influenza;
11. k.kolera;
12. l.kusta;
13. m.Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS- Cov);
14. n.meningitis;
15. o.Penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
16. p.Penyakit akibat rotavirus;
17. q.Penyakit akibat pneumokokus;
18. r.pertusis;
19. s.polio;
20. t.rubella;
21. u.tetanus;
22. v.tuberkulosis;
23. w.typhoid;
24. x.monkeypox (mpox); dan
25. y.Penyakit infeksi bakteri, jamur, virus atau agen lainnya sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.
(3)Penyakit tular vektor dan binatang pembawa Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.antraks;
2. b.avian influenza;
3. c.chikungunya;
4. d.demam berdarah;
5. e.filariasis dan kecacingan;
6. f.japanese enchepalitis;
7. g.leptospirosis;
8. h.malaria;
9. i.pes;
10. j.rabies;
11. k.schistosomiasis;
12. l.toxoplasma;
13. m.yellow fever
14. n.west nile;
15. o.middle east respiratory coronavirus; dan
16. p.Penyakit Menular yang bersumber dan/atau ditularkan oleh binatang pembawa lainnya sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

BAB V

UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 5

(1)Wali Kota melaksanakan upaya Penanggulangan Penyakit Menular.
(2)Upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
(2)Pemerintah Daerah mengembangkan strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi daerah yang terintegrasi secara nasional.
(3)Strategi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan berupa:
1. a.promotif;
2. b.preventif:
3. c.kuratif;
4. d.rehabilitatif; dan
5. e.paliatif.
(4)Upaya Kesehatan Promotif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.penyebarluasan himbauan dan ajakan untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Penyakit Menular;
2. b.penyampaian informasi melalui sosialisasi, edukasi dan penyuluhan kepada setiap individu, keluarga dan kelompok untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku Penanggulangan Penyakit Menular; dan
3. c.perilaku hidup bersih dan sehat.
(5)Upaya Kesehatan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.penyelidikan epidemiologi dan Surveilans Kesehatan pada wilayah yang ditemukan atau diduga adanya kasus Penyakit Menular yang berpotensi KLB dan Wabah;
2. b.peningkatan sistem kewaspadaan dini dan sistem deteksi dini terhadap risiko terjadinya penyebaran Penyakit Menular yang berpotensi KLB dan Wabah;
3. c.penyediaan layanan pengaduan, konsultasi dan tes;
4. d.melakukan pemantauan terhadap perubahan perilaku individu, keluarga dan Masyarakat yang berpotensi penularan Penyakit;
5. e.Surveilans Kesehatan berbasis Masyarakat dengan melakukan pemantauan keluar masuknya pergerakan Masyarakat di suatu wilayah;
6. f.Karantina dan pemeriksaan rutin hewan peliharaan dan hewan yang berpotensi sebagai sumber penularan Penyakit;
7. g.kunjungan dan penanganan penderita melalui survei kontak;
8. h.pengumpulan dan pemeriksaan bahan pemeriksaan (specimen), jika terjadi kenaikan angka kasus Penyakit Menular tertentu;
9. i.melakukan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Masyarakat secara aktif melalui program Kesehatan yang dicanangkan, baik oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah provinsi maupun Pemerintah Daerah;
10. j.meningkatkan kekebalan dan/atau perlindungan Masyarakat dari Penyakit Menular melalui imunisasi dan vaksinasi;
11. k.pemberian obat pencegahan secara massal pada Penyakit Menular yang dikategorikan Penyakit tropik yang terabaikan (Neglected Tropical Disease/NTDs) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah; dan
12. l.monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Menular.
(6)Upaya Kesehatan Kuratif dan Upaya Kesehatan Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dilaksanakan melalui ketersediaan dan akses bagi Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, baik perawatan, pengobatan maupun pemulihan Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta.
(7)Upaya Kesehatan Paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.penilaian aspek fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual;
2. b.penentuan tujuan perawatan pasien;
3. c.pemberian informasi dan edukasi perawatan pasien;
4. d.tindakan fisik;
5. e.tindakan emosional dan sosial;
6. f.tindakan spiritual;
7. g.manajemen gejala;
8. h.pemberian nutrisi dan hidrasi;
9. i.perencanaan perawatan akhir hidup; dan
10. j.dukungan keluarga.
(8)Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sesuai dengan tata laksana pengobatan, tata laksana perawatan dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan kasus yang mengarah pada KLB dan Wabah Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)KLB dan Wabah Penyakit Menular ditetapkan dan dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam keadaan KLB dan Wabah seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah atau swasta, wajib memberikan pelayanan terhadap penderita atau terduga penderita.
(4)Fasilitas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan pelayanan Kesehatan rujukan dan/atau penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Masyarakat dan fasilitas pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.peringatan tertulis; dan/atau
3. c.denda administratif.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular yang telah ditetapkan sebagai KLB dan Wabah, Wali Kota dapat melakukan pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYEDIAAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 9

(1)Dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular, diperlukan sumber daya manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.
(2)Sumber daya manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga Kesehatan; dan
3. c.tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan.
(3)Sumber daya manusia Kesehatan dapat disediakan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal terjadi KLB dan Wabah, Pemerintah Daerah melaksanakan penyediaan, distribusi dan mobilisasi sumber daya manusia Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

(1)Dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.
(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan Kesehatan;
2. b.peralatan medis dan non medis;
3. c.perbekalan obat dan farmasi;
4. d.kendaraan operasional;
5. e.gedung; dan/atau
6. f.fasilitas penunjang lainnya yang dibutuhkan.
(3)Khusus untuk rumah sakit, selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga wajib menyediakan ruang Isolasi.
(4)Sarana dan prasarana dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal terjadi KLB dan Wabah, Pemerintah Daerah melaksanakan penyediaan, distribusi dan mobilisasi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
(6)Rumah sakit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
(7)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.peringatan tertulis; dan/atau
3. c.denda administratif.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…