DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Banjarbaru Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Azaz dan Tujuan; Penanggulangan HV dan AIDS; Komisi Penanggulangan AIDS; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan; Sanksi Admistratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai sektor guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Banjarbaru; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 2
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
14.Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/l/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui 3 Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1507 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela (Voluntary Conselling and Testing);
19.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 760 Tahun 2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA);
20.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
21.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOTA BANJARBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
5.Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS melalui kegiatan kampanye, pencegahan, perawatan, pengobatan, dukungan dan pemulihan terhadap orang yang terinfeksi HIV (ODHA).
6.Human Immunodefeciency Virus yang selanjutnya disebut HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
7.Acquires Immuno Defeciency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
8.Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjarbaru.
9.Orang terinfeksi HIV yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
10.Perilaku seksual berisiko adalah perilaku banyak memiliki pasangan seksual atau sering berganti-ganti pasangan seksual (di dalam dan di luar nikah) yang hubungan seksualnya tanpa kondom, atau berhubungan seksual tanpa kondom dengan orang yang sering berganti- ganti pasangan seksual.
11.Promosi adalah Proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
12.Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama pada orang yang berperilaku seksual berisiko tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
13.Test HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah test HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
14.Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya disebut VCT adalah test HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah test.
15.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disebut IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. 5
16.Perawatan dan pengobatan adalah upaya dan pelayanan tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
17.Orang yang hidup dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut OHIDA adalah orang yang terdampak langsung dengan ODHA.
18.Dukungan adalah upaya-upaya yang diberikan pada ODHA dan OHIDA dari keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
19.Skrining HIV adalah test HIV tanpa identitas yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
20.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.
21.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
22.Terapi Substitusi adalah metode perawatan pada pengguna napza yang diberikan untuk pengalihan dari penggunaan zat opiate yang disuntikkan ke penggunaan substitusi oral dengan pemantauan secara intens oleh dokter.
23.Kondom adalah sarung karet yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki atau pada perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
24.Surveilens HIV atau sero surveilens HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana test HIV dilakukan secara tanpa diketahui identitasnya.
25.Pemilik atau pengelola tempat hiburan adalah seseorang yang memiliki usaha jasa penginapan (hotel, losmen, dll), atau yang bersifat hiburan malam (cafe, diskotik, karaoke, bilyard).
26.Pemilik atau pengelola Panti pijat adalah seseorang yang memiliki usaha jasa pemijatan bagi masyarakat umum dengan menempati suatu tempat/rumah.
27.Perusahaan adalah:

a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah;
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah. 6
1. 28.Kewaspadaaan universal adalah upaya pengendalian infeksi di sarana pelayanan kesehatan.
2. 29.Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseli/klien.
3. 30.Stigmatisasi adalah pelekatan suatu nilai yang dianggap dimiliki secara tetap oleh suatu kelompok atau komunitas tanpa melihat keragaman dan dinamika diantara anggota-anggotanya.
4. 31.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
5. 32.Anak dengan HIV dan AIDS selanjutnya disebut ADHA, adalah anak di usia kurang dari 18 tahun tetapi sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, kemitraan, dan keselarasan.

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mencegah penularan HIV baru di masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

BAB III

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 4

Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui kegiatan:

a.promosi;
b.pencegahan;
c.pemeriksaan/test sukarela;
d.pengobatan; 7
e.perawatan dan dukungan;

Pasal 5

(1)Promosi penangggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar mengenai pencegahan penularan HIV dan AIDS dan menghilangkan stigma serta diskriminasi melalui pemberian informasi, komunikasi dan edukasi secara komprehensif dan berkesinambungan.
(2)Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
1. a.penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat;
2. b.menyediakan media informasi yang bermutu, memadai dan mudah diakses oleh masyarakat;
3. c.memasukkan pendidikan kecakapan hidup tentang pencegahan HIV dan AIDS dalam materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau sektor swasta.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh masyarakat dan/atau sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama kelompok risiko tinggi.

Pasal 7

Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV dan AIDS, yaitu :

a.tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
b.hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
c.menggunakan kondom bagi pasangan yang sah dengan HIV positif; 8
d.menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif dan alat suntik;
e.meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin; dan
f.prinsip-prinsip lainnya yang sesuai dengan aturan dan tata cara pencegahan HIV dan AIDS yang baku dan klinis.

Pasal 8

(1)Pencegahan HIV dan AIDS dilaksanakan secara komprehensif, integratif, partisipatif dan berkesinambungan.
(2)Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan perilaku kelompok dan potensi risiko yang dihadapi.
(3)Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.orang tertular;
2. b.orang berisiko tertular atau rawan tertular;
3. c.orang yang rentan;
4. d.masyarakat umum.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan memakai kondom pada setiap hubungan seksual dan melakukan upaya pencegahan lainnya.
(2)Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
(3)Setiap perempuan yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV bila ingin hamil, wajib mengikuti program untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, agar bayinya terhindar dari HIV.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…