DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Perumahan dan Permukiman, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Asas dan Tujuan; c. Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; d. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas; e. Pembiayaan; f. Pengawasan dan Pengendalian; g. Sanksi Administrasi; h. Ketentuan Penyidikan; i. Ketentuan Pidana; j. Ketentuan Peralihan; k. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 3822);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentaang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4385); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5103); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Daerah; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2); Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 8 ); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
3.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yan selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani bidang penyediaan, pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan/permukiman.
6.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
7.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
8.Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9.Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tangungjawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10.Rencana Tapak adalah gambaran/peta rencana perletakan bangunan/kapling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
11.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
12.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13.Pengembang adalah perseorangan atau badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
14.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas. 4
15.Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan adaministrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
16.Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian Prasarana, Sarana dan Utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dan Permukiman berdasarkan asas:
1. a.Keterbukaan.
2. b.Akuntabilitas.
3. c.Kepastian hukum.
4. d.Keberpihakan.
5. e.Keberlanjutan;
6. f.Kesejahteraan.
(2)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 3

(1)Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas.
(2)Jenis dan luasan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam site plan (rencana tapak) yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

a.Prasarana, antara lain:
1. 1.jaringan jalan;
2. 2.jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. 3.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
4. 4.tempat pembuangan sampah. 5
b.Sarana, antara lain:
1. 1.fasilitas pendidikan;
2. 2.fasilitas kesehatan;
3. 3.fasilitas umum dan sosial;
4. 4.fasilitas pemakaman; dan
5. 5.fasilitas perniagaan.
c.Utilitas, antara lain:
1. 1.air bersih;
2. 2.jaringan listrik & penerangan jalan umum; dan
3. 3.hydrant air.

Pasal 5

(1)Prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
(3)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus yang dituangkan dalam perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah.
(4)Penyerahan secara bertahap atau sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
1. a.secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
2. b.sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap dan sudah tidak ada lagi aktifitas pembangunan atau seluruh kapling efektif telah terjual.

Pasal 6

(1)Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.untuk prasarana berupa tanah dan bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
2. b.untuk sarana, harus dalam bentuk lahan siap bangun atau siap pakai;
3. c.untuk utilitas, harus sudah selesai dibangun dan dipelihara.
(2)Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan harus:
1. a.sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. 6

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan melalui proses verifikasi.
(2)Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Walikota.
(3)Tim verifikasi yang dibentuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota dari unsur SKPD teknis terkait.

Pasal 8

(1)Tugas tim verifikasi adalah:
1. a.melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang secara berkala;
2. b.melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai perjanjian oleh pengembang atau permintaan dari Pemerintah Daerah untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas;
3. c.menyusun jadwal kerja;
4. d.melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
5. e.menyusun berita acara pemeriksaan;
6. f.menyusun berita acara serah terima;
7. g.menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Walikota; dan
8. h.merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas.
(2)Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
1. a.kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
2. b.kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 9

(1)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
(2)Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.berita acara serah terima administrasi; dan
2. b.berita acara serah terima fisik.

Pasal 10

(1)Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
1. a.identitas para pihak yang melakukan serah terima;
2. b.rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran objek yang akan diserahkan; 7
3. c.hak dan kewajiban para pihak yang bersepakat sebelum dilaksanakan serah terima secara fisik.
(2)Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
1. a.perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
2. b.surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
3. c.daftar dan gambar rencana tapak (site plan) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…