DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pemberdayaan Tenanga Kerja Daerah Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup; Informasi Pasar Kerja; Pelatihan Kerja; Peluasan Kesempatan Kerja; Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Daerah; Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Partisipasi Masyarakat; Pembiayaan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka turut mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberdayakan tenaga kerja daerah agar menjadi tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
c.bahwa agar pemberdayaan tenga kerja daerah dapat dilakukan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, sistematis, dan berkesinambungan, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam pelaksanaannya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomoor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
9. 10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22 / MEN / IX / 2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 339);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. 12.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
5.Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah adalah proses untuk memberdayakan tenaga kerja daerah agar dapat memiliki pekerjaan dan meningkatkan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan bursa/pasar kerja.
6.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
7.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat .
8.Tenaga Kerja Daerah adalah tenaga kerja yang bekerja di wilayah Kota Banjarbaru.
9.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Bursa/Pasar Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
11.Informasi Pasar Kerja adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.
12.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
14.Perusahaan adalah :

a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan Hukum baik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.Usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 15.Pengusaha adalah :
a.orang perorangan, badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perorangan, persekutuan untuk badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wiyalah Indonesia.
1. 16.Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. 17.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
3. 18.Lembaga Pelatihan Kerja, yang selanjutnya disingkat LPK, adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
4. 19.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. 20.Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas.
6. 21.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
7. 22.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/ atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam waktu tertentu atau permanen dan menghadapi lingkungan fisik dan sosial.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah adalah:

a.mendukung program pembangunan ketenagakerjaan nasional;
b.meningkatkan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja daerah;
c.menyiapkan tenaga kerja daerah yang siap pakai; dan
d.meningkatkan peran serta pemberi kerja di Daerah untuk memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.informasi pasar kerja;
b.pelatihan kerja;
c.perluasan kesempatan kerja;
d.hak dan kewajiban tenaga kerja daerah;
e.koordinasi pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja daerah;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.partisipasi masyarakat; dan
h.pembiayaan.

BAB III

INFORMASI PASAR KERJA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi pasar kerja di Daerah.
(2)Pelaksanaan pengumpulan informasi pasar kerja dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
(3)Informasi pasar kerja yang disebarluaskan terdiri atas:
1. a.informasi lowongan pekerjaan; dan
2. b.informasi tenaga kerja daerah.

Pasal 5

(1)Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)huruf a paling sedikit memuat:
1. a.jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
2. b.jenis pekerjaan, jabatan, dan syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman kerja, dan syarat lain yang diperlukan; dan
3. c.jangka waktu penerimaan lamaran kerja.
(2)Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pemberi kerja.
(3)Setiap pemberi kerja didaerah wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja selambat-lambatnya 6 (enam) hari sebelum lowongan pekerjaan tersebut diumumkan.

Pasal 6

Informasi tentang tenaga kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

a.identitas pencari kerja;
b.kompetensi kerja yang dimiliki; dan
c.kualifikasi pencari kerja.

Pasal 7

Dalam rangka menyebarluaskan informasi pasar kerja, Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.memfasilitasi tenaga kerja daerah untuk mendapat informasi lowongan pekerjaan secara cepat, mudah, dan murah;
b.melakukan pendataan tenaga kerja daerah;
c.menyelenggarakan bursa kerja.

Pasal 8

Fasilitasi penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan dapat dengan cara antara lain:

a.melakukan pendataan lowongan pekerjaan;
b.mengumumkan informasi lowongan pekerjaan di tempat strategis di seluruh wilayah Kota Banjarbaru; dan
c.mengumumkan melalui media massa atau secara online.

Pasal 9

(1)Pendataan Tenaga Kerja Daerah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai ketersediaan Tenaga Kerja Daerah yang diperlukan oleh Pemberi Kerja.

Pasal 10

Penyelenggaraan bursa kerja dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…