DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 157

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Prinsip, Maksud dan Tujuan Kerjasama; c. Ruang Lingkup Kerja Sama; d. Tahapan Pelaksanaan Kerja Sama; e. Persetujuan DPRD; f. Keadaan Memaksa; g. Pembiayaan dan Hasil Kerja Sama; h. Berakhirnya Kerja Sama; i. Perubahan Kerja Sama; j. Penyelesaian Perselisihan; k. Pelaporan; l. Ketentuan Peralihan; m. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah tersebut adalah dengan melakukan kerjasama daerah yang efektif ,efisien ,transparan dan berkesinambungan sehingga memberikan keuntungan baik pemerintah daerah dan pihak yang bekerjsama dengan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu

Menetapkan

menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 016,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3718);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005; 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Inventasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
18.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; 4
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Investasi Pemerintah Daerah;
23.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
24.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain adalah kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain pada Pemerintah.
3.Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain adalah menteri yang memimpin kementerian atau pimpinan pada lembaga pemerintah non kementerian.
4.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pmerintah daerah.
8.Pemerintah Daerah Lain adalah pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5
9.Gubernur/Bupati/Walikota di dalam provinsi adalah gubenur /bupati/walikota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
10.Gubernur/Bupati/Walikota lain adalah gubenur /bupati/walikota di luar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Banjarbaru.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
14.Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah rangkaian kerjasama,yang prosesnya dimulai dari perencanaan, persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatangan kesepakatan ,penyiapan perjanjian, penandatangan perjanjian dan pelaksanaan.
15.Kota Kembar /Sister City adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontrak sosial antar penduduk.
16.Badan Hukum adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas,badan usaha milik negara (BUMN),badan usaha milik daerah (BUMD),koperasi,yayasan, dan lembaga di dalam negeri yang berbadan hukum.

BAB II

PRINSIP,MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

(1)Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah,Walikota berwenang untuk melakukan Kerja Sama.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana untuk:
1. a.lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain;
2. b.menyerasikan pembangunan daerah;
3. c.mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan Badan Hukum;dan
4. d.meningkatan pertukaran pengetahuan,teknologi dan kapasitas fiskal. 6

Pasal 3

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara umum harus berpegang pada prinsip:

a.Efisiensi,yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
b.Efektivitas,yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
c.Sinergi,yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah,masyarakat dan swasta untuk melakukan Kerja Sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
d.Saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
e.Kesepakatan bersama,yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
f.Itikad baik,yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja Sama;
g.Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,yaitu seluruh pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran,kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h.Persamaan kedudukan,yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama;
i.Transparansi,yaitu adanya proses keterbukaan dalam Kerja Sama;
j.Keadilan,yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakukan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama; dan
k.Kepastian hukum,yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama.

Pasal 4

Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak luar negeri, selain berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 3 juga harus memperhatikan prinsip sebagai berikut :

a.persamaan kedudukan ;
b.memberikan manfaat dan saling menguntungkan;
c.tidak menggangu stabilitas politik dan keamanan perekonomian;
d.menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e.mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
f.mendukung pengarusutamaan gender; dan
g.sesuai dengan peraturan perundang-undangan 7

Pasal 5

Kerja Sama dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia,menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Kerja Sama, bertujuan untuk :

a.meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan dan mengurangi kesenjangan;
b.memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah;
c.meningkatkan kualitas pelayanan publik;
d.mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
f.meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
g.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 7

(1)Ruang lingkup Kerja Sama meliputi :
1. a.Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain;
2. b.Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain;
3. c.Kerja Sama dengan badan hukum;
4. d.Kerja Sama dengan pihak luar negeri.
(2)Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.Kerja Sama dengan provinsi atau kabupaten /kota dalam provinsi; dan;
2. b.Kerja Sama dengan provinsi atau kabupaten/kota dalam provinsi yang berbeda.
(3)Kerja Sama dengan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.Kerja sama dengan kementerian; dan
2. b.lembaga pemerintah non kementerian. 8
(4)Kerja sama dengan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi :
1. a.Kerja Sama dengan perusahaan swasta berbadan hukum;
2. b.Kerja Sama dengan badan usaha milik negara;
3. c.Kerja Sama dengan badan usaha milik daerah;
4. d.Kerja Sama dengan koperasi;
5. e.Kerja Sama dengan yayasan; dan
6. f.Kerja Sama dengan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
(5)Kerja Sama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.Kerja Sama dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
2. b.Kerja Sama dengan perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan- badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya;
3. c.Kerja Sama dengan organisasi /lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
4. d.Kerja Sama dengan badan hukum milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri ; dan
5. e.Kerja Sama dengan swasta di luar negeri.

Pasal 8

(1)Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain adalah Walikota dengan :
1. a.gubernur/bupati/walikota dalam provinsi; atau
2. b.gubernur/bupati/walikota dalam provinsi yang berbeda.
(2)Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama dengan badan hukum adalah Walikota dengan :
1. a.direksi/pimpinan perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas;
2. b.direksi/pimpinan badan usaha milik negara;
3. c.direksi/pimpinan badan usaha milik daerah;
4. d.ketua koperasi;
5. e.ketua yayasan; atau
6. f.ketua/pimpinan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
(3)Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama dengan pihak luar negeri adalah Walikota dengan;
1. a.kepala pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
2. b.pimpinan perserikatan bangsa-bangsa termasuk pimpinan badan- badannya dan pimpinan organisasi/lembaga internasional lainnya;
3. c.pimpinan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
4. d.direksi/pimpinan badan hukum milik pemerintah negara /negara bagian/daerah luar negeri ; atau
5. e.direksi /pimpinan perusahaan/lembaga swasta di luar negeri. 9
(4)Kewenangan penandatangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Objek Kerja Sama meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan publik.
(2)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan dan kawasan permukiman;
5. e.ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. f.sosial ;
7. g.tenaga kerja;
8. h.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. i.pangan;
10. j.pertanahan;
11. k.lingkungan hidup;
12. l.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. m.pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. n.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. o.perhubungan;
16. p.komunikasi dan informatika;
17. q.koperasi,usaha kecil dan menengah;
18. r.penanaman modal;
19. s.kepemudaan dan olah raga;
20. t.statistik;
21. u.persandian;
22. v.kebudayaan;
23. w.perpustakaan;
24. x.kearsipan;
25. y.kelautan dan perikanan;
26. z.pariwisata; aa. pertanian; bb. kehutanan (Tahura); cc. geologi (pemanfaatan panas bumi); dd. perdagangan; ee. perindustrian; dan ff. transmigrasi. 10
(3)Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.pelayanan administrasi;
2. b.pengembangan sektor unggulan; dan
3. c.penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum. perpakiran, persampahan, pariwisata dan sektor perhubungan.

Pasal 10

Pemerintah daerah dapat melakukan Kerja Sama dibidang-bidang yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Isi peraturan

Teks157PDFHirarki

Memuat teks peraturan…