DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Tanggung Jawab Sosial Perubahan; 5. Peran Serta Masyarakat; 6. Penghargaan; 7. Penyelesaian Sengketa; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Sanksi Administratif; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlu adanya hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan;
c.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan perlu disusun produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota.
6.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
7.Forum komunikasi TJSP adalah forum yang dibentuk untuk mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSP.
8.Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberi arah kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan din memenuhi standar internasional; dan
b.meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah adalah untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSP;
b.mensinergikan pelaksanaan TJSP dengan program pembangunan berkelanjutan di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan;
c.Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP; 4
d.sebagai upaya untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSP dengan program pembangunan pemerintah daerah.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup TJSP adalah bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/ atau peningkatan, kesehatan, pendidikan dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

Pasal 5

(1)Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa wajib melaksanakan TJSP.
(2)Pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 6

(1)Pelaksana TJSP adalah Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah atau daerah lain yang dampaknya secara langsung dan tidak langsung
(2)Setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah wajib melaksanakan TJSP (perusahaan yang terkait dengan penanaman modal, BUMN, Perseroan Terbatas yang bidang usahanya terkait dengan sumber daya alam).
(3)Setiap perusahaan yang akan melaksanakan TJSP diwajibkan koordinasi dengan forum komunikasi TJSP.
(4)Status Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSP, setiap Perusahaan wajib:

a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip TJSP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang- undangan; 5
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan; dan
c.membuat kebijakan TJSP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan.
d.setiap Perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai sanksi administratif.

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah, Walikota membentuk tim fasilitasi.
(2)Tim Fasilitasi adalah tim yang bertugas untuk memfasilitasi terbentuknya forum Komunikasi TJSP.
(3)Tim Fasilitasi terdiri dan Pemerintah Daerah dan Akademisi.

Pasal 9

(1)Untuk mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSP, dibentuk Forum Komunikasi TJSP.
(2)Forum Komunikasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan Perusahaan dan unsur Pemerintah Daerah.
(3)Pembentukan forum komunikasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
(4)Tata cara Pembentukan forum komunikasi TJSP ditetapkan dengan peraturan walikota.

Pasal 10

(1)Program TJSP meliputi:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
3. c.program langsung pada masyarakat.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…