DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahan sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 21 Pasal 1 dihapus dan diantara ketentuan angka 14 dan angka 15 disisipkan 2 angka, yakni angka14 a dan 14 b; 2. Ketentuan Pasal 3 huruf n dihapus dan ditambah 2 huruf yakni huruf r dan s; 3. Lampiran huruf F diubah; 4. Lampiran ditambah 2 huruf yakni huruf J dan K.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah agar keberadaanya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah perlu mengatur kembali retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); t
5.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 8) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 ) diubah sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 21 Pasal 1 dihapus dan di antara Ketentuan angka 14 dan angka 15 disisipkan 2 angka, yakni angka 14 a dan 14 b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. •••-nt
5.Diras/Instansi Teknis adalah Dinas yang melaksanakan tugas pokok dap fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang .....2gfribentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di 4/ lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6.SK'D adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis aerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 1114Ltai. 1.
7.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian kewenangan atau yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10.Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11.Bendahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
12.Kekayaan Daerah adalah berupa tanah, bangunan, ruangan/gedung untuk acara, kendaraan angkutan/ bus dan kendaraan alat-alat berat/alat-alat besar milik Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk menguasai maupun memiliki sesuai ketentuan yang berlaku.
13.Tanah atau sarana fasilitas olah raga/ hiburan dan fasilitas lainnya milik Pemerintah Daerah adalah asset kekayaan Daerah berupa tanah, sarana fasilitas olahraga maupun hiburan serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk dikuasai dan dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14.Mat Berat Milik Daerah adalah alat berat yang bentuknya khusus dan dirancang untuk dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan proyek dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. 14a.Genset (generator) adalah perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik. 14b.Kolam pemancingan Ikan adalah fasilitas hiburan milik Pemerintah Kota Banjarbaru berupa kolam ikan yang digunakan untuk usaha koiiersial/hoby untuk pemancingan.
5.Ker araan Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk emudi atau yang beratnya lebih dan 3.500 (tiga ribu lima ratus) k l / c . 1 am.
16.Ke • araan Bus milik Daerah adalah kendaraan angkutan bus yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk dikuasai dan dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
18.Gudang Transito adalah gudang milik Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang tertutup maupun yang terbuka yang disediakan sebagai tempat penyimpanan barang oleh orang atau badan hukum pengguna jasa.
19.Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan/perorangan/PT/UPTD melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/ atau pihak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan.
20.Kendaraan Penyedot Tinja adalah kendaraan bermotor berupa mobil tangki yang berfungsi untuk menyedot tinja dan bak/septiktank yang dilengkapi dengan peralatan teknis penyedot tinja.
21.Dihapus.
22.Kolam /Pondok Lesehan Bina Wisata adalah fasilitas hiburan milik Pemerintah Kota Banjarbaru berupa kolam ikan dan lesehan tempat makan, yang disewakan atau dikontrakan. 22a.Toilet bergerak adalah fasilitas tempat pembuangan kotoran manusia yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya dan dapat dipindahtempatkan dengan ditarik oleh mobil. 22b.Toilet Portable adalah fasilitas tempat pembuangan kotoran manusia yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya dan dirancang dengan sistem portable atau dapat dibongkar pasang dalam waktu singkat.
23.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan/atau badan.
24.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain berupa pemakaian tanah, sarana fasilitas olahraga maupun hiburan bangunan, -• ruangan/gedung, kendaraan angkutan / bus, kendaraan alat berat/alat besar dan fasilitas lainnya yang dikuasai dan dimiliki Daerah sesuai k4tentuan yang berlaku. sa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan betas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah. sa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh P merintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan tunum to dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong.
29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang dan tidak seharusnya terutang.
32.Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
33.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
34.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf n dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf r dan huruf s ,sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

a.pemakaian tanah;
b.pemakaian fasilitas lapangan stadion mini;
c.pemakaian taman/panggung idaman /vandervilj;
d.pemakaian Gedung Olah Raga (GOR);
e.pemakaian lapangan tenis;
1. 1.pemakaian lapangan Aspal Dr.Murjani ;
g.pemakaian kolam renang idaman/Panggung dan fasilitas lainnya;
h.pemakaian Bus Milik Daerah;
i.pemakaian that berat;
j.pemakaian dan pemanfaatan Gudang Transito;
k.pemakaian kendaraan penyedotan tinja; ipemakaian WC/Toilet Umum;
m.makaian Gedung Bina Satria dan Aula Gedung Widyatama; o. apus; makaian kolam dan Pondok Lesehan Bina Wisata; emakaian toilet bergerak dan toilet portable; makaian lapangan Sepakbola Dr.Murjani; emakaian genset; dan makaian kolam pemancingan ikan.
1. 3.Lampiran Peraturan Daerah huruf F diubah sehingga Lampiran huruf F berbunyi sebagai berikut : F. Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Milik Pemerintah Kota Banjarbaru ( Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru) No Jenis Alat Berat Besarnya Tarif (Rp) Keterangan Biaya Per Jam (Rp) Biaya Perhari (7 jam) (Rp) 1 2 3 4 5
2. 1.Roller Wheel 6-8 ton 75.000,- 375.000,- Alat Tahun 2000(Dinas PU) Alat Tahun 2006 (Dinas PU)
3. 2.Vibratory Tandem Roller 6 - 8 ton CC.222/232 VTR 100.000,- 550.000,-
4. 3.Tandem Roller 3,5-4 ton 150.000,- 750.000,- Alat Tahun 2015 (Dinas PU)
5. 4.Backhoe Loader 6-8 ton 250.000,- 1.500.000,- Alat Tahun 2015 (Dinas PU)
6. 5.Stamper Kuda - 200.000,- Penunjang alat berat (alat Tahun 2015) (Dinas PU)
7. 6.Stamper Kodok - 200.000,- Penunjang alat berat (alat Tahun 2015) Dinas PU)
8. 7.Jack Hammer - 250.000,- Penunjang alat berat (alat Tahun 2015) (Dinas PU)
9. 8.Aspalt Cutter - 250.000,- Penunjang alat berat (alat Tahun 2015) (Dinas PU)
10. 9.Genset 5 Kva - 200.000,- Penunjang alat berat (alat Tahun 2015) (Dinas PU) Catatan: _Harga sewa alat berat dan alat penunjang (Tidak termasuk Mobilisasi /Demobilisasi, Upah Operator dan Bahan Bakar dan Perawatan ringan /kerusakan ringan/berat ) di lokasi. KAaues.k3 Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Milik Pemerintah Kota Banjarbaru ( Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru) No Jenis Alat Berat Besarnya Tarif (Rp) Keterangan Biaya Per Jam (Rp) Biaya Perhari (7 jam) (Rp) 1 2 3 4 5
11. 1.Wheel Loder Komatsu WA 180-3 - 750.000,- Mat Tahun 2013 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
12. 2.Excavator Kobelco Acera Geospec SK 200 - 750.000,- Mat Tahun 2012 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
13. 3.Buldozer Coterpillor P310(1, - 500.000,- Alat Tahun 2015 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Mat Tahun 2015 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
14. 4.Excavator Mini Coterpillor 304 CR - 500.000,-
15. 5.Mobil Crane 12 Meter - 1.200.000,- Mat Tahun 2006 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
16. 6.Mobil Crane 16 meter - 1.400.000,- Alat Tahun 2014 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) 7. - — ,..... ....„-- i f i Trealer Lokasi Pemakaian Pemakaian dalam wilayah Kota Banjarbaru 1.250.000 Maksimum untuk PC 100) Pemakaian di luar Kota Banjarbaru /30 km 2.000.000 r ,Amrol Truck Pemakaian dalam Wilayah Kota Banjarabaru 750.000,- k9i 1Truck Tangki Air (4000 Ltr/ 5000 Ltr) 200.000,- /sekali jalan Catatan: Biaya tersebut diatas tidak termasuk biaya operator, mobilisasi / demobilisasi dan BBM.
17. 4.Lampiran Peraturan Daerah ditambah 2 (dua) huruf yalcrn huruf J dan huruf K, sehingga berbunyi sebagai berikut: J. Tarif Retribusi Atas Pemakaian Genset No Fasilitas Lokasi Pemakaian Besarnya Tarif Biaya per 12 Jam (Rp) Biaya per 24 Jam (Rp) 1 2 3 4 5
18. 1.Genset CSG-40KVa Khusus Dalam Wilayah Kota Banjarbaru 1.450.000,- 2.250.000,- Catatan: Biaya biaya tersebut diatas tidak termasuk biaya operator, mobilisasi / demobilisasi dan BBM. K. Tarif Retribusi Atas Pemakaian Kolam Pemancingan Ikan NO JENIS KEGIATAN TARIF RETRIBUSI (Rp) KET 1 2 3 4
19. 1.Pemakaian untuk kegiatan/ event 1.500.000,- Per hari
20. 2.Pemakaian untuk perorangan 10.000,- Per hari (tidak termasuk harga ikan) Catatan : Biaya kebersihan dan keamanan menjadi tanggung jawab pihak pemakai /penyewa khusus pada jenis kegiatan nomor 1. PAY At- L . matra3g-.; Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru pada tan al ' _ 2016 WA c,I A BANJARB U, H.NAD ANI Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 2016 SEKRETARIS DAERAH H. SAIDIABDULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR...1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR ( 193 / 2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. UMUM Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian dan pemanfaatan kekayaan daerah milk Pemerintah Kota Banjarbaru,maka perlu adanya pengaturan dalam rangka melindungi asset (kekayaan daerah) milk pemerintah kota Banjarbaru sehingga dalam kelangsungan pengelolaan dan pemeliharaanya sejalan dengan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pemakai. Asset kekayaan daerah merupakan potensi yang dapat menguntungkan dan bermanfaatn bagi daerah dalam mendukung balk tersebut perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk memberikan payung hukum sebagai dasar dalam mengelola dan mengatur asset kekayaan daerah yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kota Banjarbaru dan pungutan retribusi maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kota Banjarbaru. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR....62 pA•r. • :•••- cKpw WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARBARU, Menimbang Mengingat
a.bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah agar keberadaanya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah perlu mengatur kembali retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
1. 1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. 5.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. 10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/ PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. 12.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 8) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 ) diubah sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tatum 2011 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8) diubah sebagai berikut :
12. 1.Ketentuan angka 21 Pasal 1 dihapus dan di antara Ketentuan angka 14 dan angka 15 disisipkan 2 angka, yakni angka 14 a dan 14 b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Dinas/Instansi Teknis adalah Dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6.SKPD adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian kewenangan atau yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10.Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11.Bendahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
12.Kekayaan Daerah adalah berupa tanah, bangunan, ruangan/gedung untuk acara, kendaraan angkutan/bus dan kendaraan alat-alat berat/alat-alat besar milik Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk menguasai maupun memiliki sesuai ketentuan yang berlaku.
13.Tanah atau sarana fasilitas olah raga/ hiburan dan fasilitas lainnya milik Pemerintah Daerah adalah asset kekayaan Daerah berupa tanah, sarana fasilitas olahraga maupun hiburan serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk dikuasai dan dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14.Alat Berat Milik Daerah adalah alat berat yang bentuknya khusus dan dirancang untuk dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan proyek dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. 14a.Genset (generator) adalah perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik. 14b.Kolam pemancingan Ikan adalah fasilitas hiburan milik Pemerintah Kota Banjarbaru berupa kolam ikan yang digunakan untuk usaha komersial/hoby untuk pemancingan.
15.Kendaraan Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16.Kendaraan Bus milik Daerah adalah kendaraan angkutan bus yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk dikuasai dan dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
18.Gudang Transito adalah gudang milik Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang tertutup maupun yang terbuka yang disediakan sebagai tempat penyimpanan barang oleh orang atau badan hukum pengguna jasa.
19.Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan / perorangan / PT/ UPTD melalui pemanfaa tan gudang miliknya sendiri, dan/ atau pihak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan.
20.Kendaraan Penyedot Tinja adalah kendaraan bermotor berupa mobil tangki yang berfungsi untuk menyedot tinja dari bak/septiktank yang dilengkapi dengan peralatan teknis penyedot tinja.
21.Dihapus.
22.Kolam /Pondok Lesehan Bina Wisata adalah fasilitas hiburan milik Pemerintah Kota Banjarbaru berupa kolam ikan dan lesehan tempat makan, yang disewakan atau dikontrakan. 22a.Toilet bergerak adalah fasilitas tempat pembuangan kotoran manusia yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya dan dapat dipindahtempatkan dengan ditarik oleh mobil. 22b.Toilet Portable adalah fasilitas tempat pembuangan kotoran manusia yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya dan dirancang dengan sistem portable atau dapat dibongkar pasang dalam waktu singkat.
23.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan/atau badan.
24.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain berupa pemakaian tanah, sarana fasilitas olahraga maupun hiburan bangunan, ruangan/ gedung, kendaraan angkutan/ bus, kendaraan alat berat/ alat besar dan fasilitas lainnya yang dikuasai dan dimiliki Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
26.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah.
27.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong.
29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang dan tidak seharusnya terutang.
32.Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
33.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
34.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf n dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf r dan huruf s ,sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

a.pemakaian tanah;
b.pemakaian fasilitas lapangan stadion mini;
c.pemakaian taman/panggung idaman /vandervilj;
d.pemakaian Gedung Olah Raga (GOR);
e.pemakaian lapangan tenis;
f.pemakaian lapangan Aspal Dr.Murjani ;
g.pemakaian kolam renang idaman/Panggung dan fasilitas lainnya;
h.pemakaian Bus Milik Daerah;
i.pemakaian alat berat;
j.pemakaian dan pemanfaatan Gudang Transito;
k.pemakaian kendaraan penyedotan tinja;
1. 1.pemakaian WC/Toilet Umum;
m.pemakaian Gedung Bina Satria dan Aula Gedung Widyatama;
n.dihapus;
o.pemakaian kolam dan Pondok Lesehan Bina Wisata;
p.pemakaian toilet bergerak dan toilet portable;
q.pemakaian lapangan Sepakbola Dr.Murjani;
r.pemakaian genset; dan
s.pemakaian kolam pemancingan ikan.
1. 3.Lampiran Peraturan Daerah huruf F diubah sehingga Lampiran huruf F berbunyi sebagai berikut : F. Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Milik Pemerintah Kota Banjarbaru ( Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru) No Jenis Alat Berat Besarnya Tarif (Rp) Keterangan Biaya Per Jam (Rp) Biaya Perhari (7 jam) (Rp) 1 2 3 4 5
2. 1.Roller Wheel 6-8 ton 75.000,- 375.000,- Alat Tahun 2000(Dinas PU)
3. 2.Vibratory Tandem Roller 6 - 8 ton CC.222/232 VTR 100.000,- 550.000,- Alat Tahun 2006 (Dinas PU)
4. 3.Tandem Roller 3,5-4 ton 150.000,- 750.000,- Mat Tahun 2015 (Dinas PU)
5. 4.Backhoe Loader 6-8 ton 250.000,- 1.500.000,- Mat Tahun 2015 (Dinas PU)
6. 5.Stamper Kuda - 200.000,- Penunjang alat berat (alat Tahun 2015) (Dinas PU)
7. 6.Stamper Kodok - 200.000,- Penunjang alat berat (alat Tahun 2015) Dinas PU)
8. 7.Jack Hammer - 250.000,- Penunjang alat berat (alat Tahun 2015) (Dinas PU)
9. 8.Aspalt Cutter - 250.000,- Penunjang alat berat (alat Tahun 2015) (Dinas PU)
10. 9.Genset 5 Kva - 200.000,- Penunjang alat berat (alat Tahun 2015) Dinas PU) Catatan: Harga sewa alat berat dan alat penunjang (Tidak termasuk Mobilisasi /Demobilisasi, Upah Operator dan Bahan Bakar dan Perawatan ringan /kerusakan ringan/berat ) di lokasi. Tarif Retribusi Pemakaian Mat Berat Milik Pemerintah Kota Banjarbaru ( Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru) No Jenis Alat Berat Besarnya Tarif (Rp) Keterangan Biaya Per Jam (Rp) Biaya Perhari (7 jam) (Rp) 1 2 3 4 5
11. 1.Wheel Loder Komatsu WA 180-3 - 750.000,- Alat Tahun 2013 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
12. 2.Excavator Kobelco Acera Geospec SK 200 - 750.000,- Alat Tahun 2012 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
13. 3.Buldozer Coterpillor P3KXL - 500.000,- Mat Tahun 2015 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
14. 4.Excavator Mini Coterpillor 304 CR - 500.000,- Mat Tahun 2015 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
15. 5.Mobil Crane 12 Meter - 1.200.000,- Mat Tahun 2006 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
16. 6.Mobil Crane 16 meter - 1.400.000,- Alat Tahun 2014 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
17. 7.Trealer Lokasi Pemakaian Pemakaian dalam wilayah Kota Banjarbaru 1.250.000 Maksimum untuk PC 100) Pemakaian di luar Kota Banjarbaru /30 km 2.000.000
18. 8.Amrol Truck Pemakaian dalam Wilayah Kota Banjarabaru 750.000,-
19. 9.Truck Tangki Air (4000 Ltr/5000 Ltr) 200.000,- /sekali jalan Catatan: Biaya tersebut diatas tidak termasuk biaya operator, mobilisasi / demobilisasi dan BBM.
20. 4.Lampiran Peraturan Daerah ditambah 2 (dua) huruf yakni hurufJ dan huruf K, sehingga berbunyi sebagai berikut: J. Tarif Retribusi Atas Pemakaian Genset No Fasilitas Lokasi Pemakaian Besarnya Tarif Biaya per 12 Jam (Rp) Biaya per 24 Jam (Rp) 1 2 3 4 5
21. 1.Genset CSG-40KVa Khusus Dalam Wilayah Kota Banjarbaru 1.450.000,- 2.250.000,- Catatan: Biaya biaya tersebut diatas tidak termasuk biaya operator, mobilisasi / demobilisasi dan BBM. K. Tarif Retribusi Atas Pemakaian Kolam Pemancingan Ikan NO JENIS KEGIATAN TARIF RETRIBUSI (Rp) KET 1 2 3 4
22. 1.Pemakaian untuk kegiatan/ event 1.500.000,- Per hari
23. 2.Pemakaian untuk perorangan 10.000,- Per hari ( tidak termasuk harga ikan) Catatan : Biaya kebersihan dan keamanan menjadi tanggung jawab pihak pemakai /penyewa khusus pada jenis kegiatan nomor 1. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru pada tan :al ' 2016 W. 01 A BANJARBARU, 4IP H.NA MI ADHANI Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal " 2016 SEK ARTS DAERAH H. S ABDULLAH LEMBARAN AERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR..16. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR ( 193 / 2016)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…