DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Banjarbaru, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Bentuk dan Materi Produk Hukum Daerah; c. Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah; d. Penyusunan Produk Hukum; e. Pengesahan, Penomoran, Pengundangan, dan Autensifikasi; f. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; g. Pembatalan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; h. Penyebarluasan; i. Partisipasi Masyarakat; j. Pembiayaan; k. Pengawasan dan Penegakan; l. Ketentuan Lain-Lain; m. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan produk hukum bagi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik dan transparan,maka perlu ditata mengenai pembentukan produk hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan;
c.bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, a, huruf b, huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Banjarbaru; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); 2 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU DAN WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA BANJARBARU 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
6.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru.
7.Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
8.Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
9.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan , pengundangan dan penyebarluasan.
10.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota atau DPRD dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
12.Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Peraturan Walikota adalah produk hukum yang berbentuk peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13.Peraturan Bersama Kepala Daerah, yang selajutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
14.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
15.Peraturan DPRD adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD .
16.Keputusan Walikota adalah produk hukum berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
18.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 4
20.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kota Banjarbaru yang disusun secara terencana,terpadu dan sistematis.
21.Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap,dibentuk dalam rapat peripurna DPRD.
22.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kota Banjarbaru
23.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Kota Banjarbaru sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
25.Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagaian bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan /atau lampiran materi muatan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
26.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan /atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
27.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dam kepercayaan, ras, antar golongan , dan gender.
28.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

BAB II

BENTUK DAN MATERI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

(1)Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbentuk:
1. a.peraturan; dan
2. b.penetapan.
(2)Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Peraturan Daerah;
2. b.Peraturan Walikota; dan
3. c.Peraturan Bersama Kepala Daerah.
(3)Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa Keputusan Walikota. 5

Pasal 3

Bentuk Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh DPRD, terdiri atas:

a.Peraturan DPRD;
b.Keputusan DPRD;
c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 4

(1)Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Materi muatan Peraturan Walikota meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau diamanatkan dalam Pelaksanaan Peraturan Peraturan Daerah serta yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (penjelasan pasal)
(3)Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
(4)Materi muatan Keputusan Walikota meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau setingkat dan berbentuk penetapan.

Pasal 5

(1)Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk peraturan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
(2)Materi muatan Keputusan DPRD meliputi seluruh materi yang berbentuk penetapan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat hasil dari rapat paripurna atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
(3)Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
(4)Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk penetapan dalam rangka menyelenggarakan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang melanggar peraturan DPRD. 6

BAB III

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 6

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Propemperda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3)Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 7

(1)Walikota memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
(2)Dalam menyusun Propemperda, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan menerima usulan Propemperda dari SKPD pengusul.
(3)SKPD pengusul menyampaikan rencana Propemperda disertai Rancangan Peraturan Daerah, dengan alasan yang memuat:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang diatur; dan
4. d.jangkauan serta arah pengaturan.
(4)Penyusunan Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(5)Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 8

(1)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(2)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikut sertakan apabila sesuai dengan :
1. a.kewenangan;
2. b.materi muatan;atau
3. c.kebutuhan dalam pengaturan.
(3)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga memperhatikan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. 7
(4)Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 10

(1)Penyusunan Perencanaan Propemperda di Lingkungan DPRD dikoordinasikan dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
(2)Dalam penyusunan Propemperda, Bapemperda menerima usulan rencana Propemperda dari anggota DPRD, Komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Rancangan Perda dengan alasan yang memuat:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang diatur; dan
4. d.jangkauan serta arah pengaturan.

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…