DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dengan perubahan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah; 3. Ketentuan ayat (2),ayat (3)dan ayat (4)Pasall0 diubah; 4. Ketentuan Pasal 13 dihapus; 5. Ketentuan Pasal 29 dihapus; 6. Ketentuan Pasal 30 dihapus; 7. Ketentuan Pasal 31 huruf a diubah, huruf d, huruf e dihapus; 8. Ketentuan Pasal 37 diubah; 9. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah; 10. Ketentuan Pasal 43 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat; 11. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 51 diubah; 12. Ketentuan ayat (3),ayat (4)dan ayat (5)Pasal 53 diubah; 13. Ketentuan ayat (4) Pasal 58 diubah; 14. Ketentuan huruf c Pasal 62 dihapus; 15. Ketentuan Pasal 65 dihapus; 16. Ketentuan Pasal 66 di hapus; 17. Ketentuan Pasa167 diubah; 18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 74 diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat H Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38221;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);.
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); II I
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4496);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 3
15.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3)
20.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran. Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran. Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwskilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
7.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru.
8.Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru.
9.Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kota Banjarbaru.
10.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru.
11.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian , kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
12.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal, Non formal dan Informal.
13.Pengelola Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyakarat, dam satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14.Penyelenggaraaan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
15.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
16.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan. Masyarakat (Dikmas) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut balk melalui jalur pendidikan formal serta jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 5
17.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau berbentuk lain yang sederajat.
18.Sekolah Dasar, yang selanjutnya diangkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
19.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dan SD atau bentuk lain yang sederajat.
20.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi din melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, jenis dan satuan pendidikan.
21.Pendidik adalah Tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan;
22.Pendidikan khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
23.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan;
24.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak-raudhotul athfal (TK/ RA), taman kanak- kanak luar biasa (TKLB),sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD / MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs).
25.Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi paneial di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
26.Biaya operasional adalah bagian dan dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dan berkelanjutan.
27.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 6
28.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
29.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/ atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
30.Agen Pembelajaran adalah kegiatan seorang guru untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas pembelajaran antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.
31.Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
32.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
33.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wall peserta didik, komunitas sekolah, setta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
34.Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
35.Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warganegara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
36.Kantor Kementerian Agama adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan agama di Daerah.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pengelolaan dan Penyelenggaraan satuan pendidikan daerah dilakukan berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan daerah.
(2)Kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) serta Pendidikan Dasar.
(3)Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan lebih mengedepankan dan menjunjung tinggi azas desentralisasi pendidikan sebagai landasan terselenggaranya Manajemen Berbasis Sekolah pada setiap satuan pendidikan.
(4)Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. 7

3.Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Jenis perizinan penyelenggaraan satuan pendidikan meliputi :
1. a.pemberian perizinan; dan
2. b.pencatatan perizinan (registrasi).
(2)Perizinan untuk PAUD dan Dikmas, SD, dan SMP, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, ditetapkan oleh Walikota. ( 3) Perizinan pengembangan PAUD dan Dikmas, SD dan SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, ditetapkan oleh Walikota.
(4)Perizinan pengembangan PAUD dan Dikmas, SD dan SMP, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi Sekolah Unggulan ditetapkan oleh Kementerian. ( 5) Tata cara pemberian dan pencatatan izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

4.Ketentuan Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dihapus 5, Ketentuan Pasal 29 dihapus,sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dihapus

6.Ketentuan Pasal 30 dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1)Dihapus
(2)Dihapus

7.Ketentuan Pasal 31 huruf a diubah, huruf d, huruf e dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu dan kualitas, relevansi dan daya swing serta tata kelola dan peningkatan pencitraan publik, transparan dan akuntabel, jumlah peserta didik bare yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

a.jumlah peserta didik pada TK/RA sederajat dalam satu rombongan belajar atau ruang kelas adalah 15 - 20 orang;
b.jumlah peserta didik pada SD/MI sederajat dalam satu rombongan belajar atau ruang kelas adalah 20 - 32 orang; 8
c.jumlah peserta didik pada SMP/ MTs sederajat dalam satu rombongan belajar atau ruang kelas adalah 20 - 36 orang;
d.Dihapus;
e.Dihapus.
1. 8.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1)Pembinaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler melalui pendidikan yang berkarakater dan kearifan budaya lokal.
(2)Pengaturan pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler melalui pendidikan yang berkarakater dan kearipan budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

9.Ketentuan. ayat (2) Pasal 41 diubah,sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) harus mempunyai Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2)Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) serta pendidikan dasar meliputi :
1. a.kompetensi pedagogik;
2. b.kompetensi kepribadian;
3. c.kompetensi Sosial;
4. d.kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal. 43 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat sehingga , sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1)Pengangkatan dan penempatan guru hams disesuaikan dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
(2)Perbandingan jumlah guru dan peserta didik SD/MI, dan SMP/MTs minimal 1:20.
(2a)Perbandingan jumlah guru dan peserta didik TK/RA minimal 1:15. I II 9

11.Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…