DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dengan perubahan sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Tujuan Penambahan Penyertaan Modal; c. Penambahan Penyertaan Modal; d. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal; e. Pengawasan; f. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Invenstasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PB/2000 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 36);
20.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
21.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 6);
22.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Bank Kalsel Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 3);
23.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Bank Kalsel Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU DAN WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERITAH KOTA BANJARBARU KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
6.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya.
8.Perseroran Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Selatan .

BAB II

TUJUAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel untuk :
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. b.meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
3. c.meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan membantu di bidang permodalan; dan
4. d.meningkatkan pembangunan daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.keuntungan (profit oriented) dimaksudkan bahwa penyertaan modal daerah diarahkan untuk memberikan nilai tambah dari Bank Kalsel berupa imbalan tertentu;
2. b.sosial (social oriented) dimaksudkan bahwa penyertaan modal daerah diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. c.pembangunan dimaksudkan bahwa penyertaan modal daerah diarahkan untuk memberikan modal dalam upaya pendanaan bagi pembangunan daerah.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalsel sebesar Rp20.000.040.477,00 (dua puluh milyar empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a.Tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.040.477,00 (lima milyar empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
b.Tahun 2017 sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
c.Tahun 2018 sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Pasal 4

Jumlah penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 sebesar 50.383.250.000,00 (lima puluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 5

Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka jumlah seluruh penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarbaru ke Bank Kalsel menjadi sebesar Rp.70.383.500.000,00 (tujuh puluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penambahan penyertaan modal ke Bank Kalsel dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.
(2)Realisasi penyaluran dana penambahan peryertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada Bank Kalsel.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 12 Mei 2016 WALIKOTA BANJARBARU, TTD H.NADJMI ADHANI Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 12 Mei 2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH, TTD H.SAID ABDULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 47/ 2016 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN I. UMUM Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah dan untuk meningkatkan pertumbuhan serta pengembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat, Pemerintah Kota Banjarbaru memandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…