DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 196

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Hak dan Kewajiban Penduduk Dibidang Administrasi Kependudukan; 3. Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan Dan Instansi Pelaksana; 4. Pendaftaran Penduduk; 5. Pencatatan Sipil; 6. Pembetulan Dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil; 7. Data Dan Dokumen Kependudukan; 8. Pembetulan dan/atau Pembatalan KK dan KTP-el; 9. Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan; 10. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Terjadi Keadaan Darurat dan Luar Biasa; 11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 12. Perlindungan, Penyimpanan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Data Pribadi Penduduk; 13. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural; 14. Pelaporan; 15. Pembiayaan; 16. Penyidikan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Banjarbaru telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbru Nomor 4);
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang bare;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotatnadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); ••• I II
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomoe 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6.Peraturan. Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1028);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1134); 3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan. Menteri Dalan Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Indetitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
16.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan. melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 4
6.Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah yang selanjutnya dapat disebut penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.
7.Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8.Instansi Pelaksana adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan adminitrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaksanakan pencatatan peristiwa penting yang dialarni oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
11.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12.Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi dibawah kecamatan.
13.Lurah adalah kepala kelurahan di Kota Banjarbaru.
14.Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas pencatatan nikah, dan rujuk bagi pendudukan yang beragama islam.
15.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
16.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan. sipil.
17.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang ada Kota Banjarbaru dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
18.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19.Orang Asing yang selanjutnya dapat disebut WNA adalah orang yang bukan Warga Negera Indonesia.
20.Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
21.Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang. r II 5
22.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
23.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
24.Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat lahir.
25.Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
26.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Indentitas Penduduk yang bersifat unik atau khas,tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
27.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Indentitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluargam serta indentitas anggota keluarga.
28.Kartu Tanda Penduduk Elektronik disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29.Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga itu, orang yang bertempat tinggal seorang diri, kepala kesatriaan, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
30.Perubahan Alamat adalah berubahnya alamat penduduk, tanpa diikuti perpindahan fisik penduduk, sebagai akibat pemekaran/pengabungan wilayah dan/atau pergantian nama tempat.
31.Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama dan datang ketempat yang barn.
32.Domisili adalah tempat kediaman yang sah (resmi) berdasarkan dokumen kependudukan.
33.Mutasi Data adalah perubahan data akibat perubahan status warga negara, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak,pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
34.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
35.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir coati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 6
36.Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak.
37.Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat buktti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan akta.
38.Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
39.Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
40.Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan pelayanan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang telah dicatatkan diluar negeri.
41.Perubahan Data/Status Kewarganegaraan/Ganti Nama adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil.
42.Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dan kegiatan penyelenggaraan pendaftaraan penduduk yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaraan Penduduk Tetap, Surat Keterangan Pendaftaraan Penduduk Sementara, Surat Keterangan Rekomendasi Ganti Nama, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan lain-lain.
43.Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah Bentuk Keluaran sebagai hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk yang meliputi Surat Keterangan Penolakan, Surat Keterangan Belum Kawin dan lain-lain.
44.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregrat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
45.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang hasil untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
46.Izin Tinggal Tetap adalah Izin Tingal yang diberikan kepada orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
47.Lahir matt adalah adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukan tanda-tanda kehidupan.
48.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
49.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencara serta mengumpulkan bukti yang dengan bukan bukti itu membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. 1 7
50.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
51.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. BAB H HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DIBIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 2

(1)Setiap Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan mempunyai hak untuk memperoleh:
1. a.dokumen kependudukan;
2. b.pelayanan yang sama dalarn pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. c.perlindungan atas data pribadi;
4. d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
5. e.informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluargannya;
6. f.pemulihan nama baik dan perbaikan sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
(2)Penduduk Rentan Adminduk berhak mendapatkan pelayanan khusus berupa pendataan dan pencatatan dokumken kependudukan. ( 3 ) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian KK, KTP dan Kutipan kedua Akta Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Ketentuan mengenai pemulihan nama baik dan pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1)Setiap penduduk Daerah wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk.
(2)Setiap penduduk Daerah wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Penduduk Daerah yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan tata cara dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8

BAB III

PENYELENGGARA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 5

Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di daerah adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Sebagai penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mempunyai kewenangan:
1. a.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya menangani urusan bid ang Administrasi Kependudukan;
3. c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
6. f.pelimpahan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan asas tugas pembantuan;
7. g.pengelolaan dan penyajian data kependudukan berska la Kota berasal dan data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan. oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
8. h.pelaksanaan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Walikota melalui Instansi Pelaksana mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah non Kementerian dan koordinasi internal antar Perangkat Daerah.
(2)Koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 9
(3)Koordinasi internal antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
(4)Koordinasi internal antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat pengambilan keputusan dan kebijakan penting, dipimpin oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya pejabat struktural setara eselon II.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2)huruf c, Walikota menerbitkan peraturan walikota tentang teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Walikota melalui Instansi Pelaksana mengadakan:

a.koordinasi dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah non Kementerian dan koordinasi internal antar Perangkat Daerah;
b.kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
c.sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
d.komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Walikota melalui Instansi Pelaksana menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk di Daerah.

Isi peraturan

Teks196PDFHirarki

Memuat teks peraturan…