DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Jenis Limbah B3 Menurut Sumbernya;Wewenang Pemerintah Daerah;Pengendalian dan Pengelolaan Limbah B3;Perizinan;Penanggulangan dan Pemulihan;TAnggap Darurat;Pembinaan dan Pengawasan;Peran Serta Masyarakat;Sanksi Administratif;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2); 14.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
5.SKPD yang Berwenang adalah SKPD yang berwenang dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
6.SKPD Perizinan adalah SKPD yang berwenang di bidang perizinan dalam hal ini BPPT & PM Kota Banjarbaru.
7.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat PPLHD, adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD yang Berwenang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota.
8.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 4
10.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
11.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lainlain.
12.Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.
13.Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi adalah limbah B3 yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali termasuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan kimia yang kadaluarsa.
14.Pengendalian pengelolaan Limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat Limbah B3.
15.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16.Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan Limbah B3.
17.Pengelola Limbah B3 adalah orang yang melakukan pengelolaan Limbah B3.
18.Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3.
19.Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3.
20.Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
21.Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan Limbah B3 yang berizin.
22.Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang berizin. 5
23.Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan Limbah B3 yang berizin.
24.Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan penimbunan Limbah B3 yang berizin.
25.Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 berizin dengan maksud menyimpan sementara.
26.Tempat Penyimpanan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat untuk menyimpan sementara Limbah B3 dalam waktu singkat.
27.Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 skala kota.
28.Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 yang bersumber dari wilayah Daerah dalam skala kota.
29.Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun Limbah B3.
30.Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
31.Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi Limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
32.Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
33.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya dampak negatif dari pengelolaan limbah B3 pada lokasi penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 agar dapat disimpan dengan baik dan aman.
34.Izin adalah izin pengelolaan Limbah B3 yang meliputi Izin Penyimpanan Sementara, Izin Pengumpulan, atau Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3.
35.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 6
36.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
37.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
38.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
39.Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3.
40.Dokumen Limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil Limbah B3 dan pengelola Limbah B3 yang telah memiliki izin.
41.Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh SKPD yang Berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
42.Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar Limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
(2)Pengaturan pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali. 7

BAB III

JENIS LIMBAH B3 MENURUT SUMBERNYA

Pasal 3

(1)Jenis Limbah B3 menurut sumbernya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:
1. a.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
3. c.Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
(2)Penjelasan mengenai sumber limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.mudah meledak;
2. b.mudah terbakar;
3. c.bersifat reaktif;
4. d.beracun;
5. e.menyebabkan infeksi
6. f.bersifat korosif; dan
7. g.bersifat karsinogenik.
(4)Karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam limbah B3.

BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Walikota memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pengendalian dan pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menerbitkan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
2. b.menerbitkan Izin Pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas;
3. c.pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
4. d.pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; 8
5. e.pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
6. f.melakukan pengawasan pelaksanaan pengujian limbah B3.

Pasal 5

(1)Wewenang dan tanggungjawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala SKPD Perizinan.
(2)Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf c sampai dengan huruf f, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 6

(1)Subjek pengendalian Limbah B3 adalah orang perseorangan atau badan usaha, yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3.
(2)Objek pengendalian Limbah B3 adalah kegiatan pengendalian Limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi reduksi limbah B3, penyimpanan Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas.

Pasal 7

(1)Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil Limbah B3 atau penghasil Limbah B3 menyerahkan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengolah atau pemanfaat Limbah B3.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke media lingkungan hidup tanpa pengolahan terlebih dahulu. 9

Pasal 9

(1)Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian Limbah B3 paling kurang 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.
(2)Dalam hal terjadi perubahan kegiatan dan/atau proses dan/atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan/atau karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil Limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali.
(3)Pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang terakreditasi.
(4)Hasil pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang Berwenang dibidang lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar