DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjarbaru

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya terhadap jenis pajak tertentu yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh wajib pajak (self assessment);
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum mengatur Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3.Undang-Undang... SALINAN
3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Menteri...
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
15.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam pengelolaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Wajib Pajak...
6.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
10.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
11.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
12.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
13.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
14.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
15.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
16.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
17.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
19.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
21.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
22.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
23.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
24.Tahun Pajak...
24.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26.Surat Setoran Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota secara elektronik
27.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran Pajak Daerah.
28.Lembaga Keuangan Lain adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk kerjasama dalam menerima setoran Pajak Daerah.
29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
30.Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi jumlah pembayaran dan yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak termasuk transaksi melalui virtual account.
31.Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
32.Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan Pajak Daerah.
33.Penyetoran adalah Pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah.
34.Daring adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik, terintegrasi, dan waktu nyata.
35.Sistem Informasi Elektronik Daring yang selanjutnya disebut Sistem Daring adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, merekam, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik secara Daring yang digunakan dalam pengelolaan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
36.Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.
37.Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari wajib pajak kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.
38.Informasi...
38.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
39.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
40.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
41.Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau biaya.
42.Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antarkantor penyelenggara yang sama.
43.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
44.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
45.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
46.Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah diselenggarakan berdasar asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.proporsionalitas;
d.profesionalitas;
e.keterbukaan; dan
f.akuntabilitas.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem Daring untuk Pajak Daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam setiap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah untuk mewujudkan perlindungan kepentingan umum yang proporsional, profesional, terbuka dan akuntabel; dan
b.memberikan kemudahan dan transparansi Data Transaksi Usaha dalam melaksanakan Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.jenis pajak;
b.penyelenggaraan teknologi informasi dan perekaman data;
c.Pelaporan Data Transaksi Usaha;
d.Pembayaran dan Penyetoran pajak;
e.pelaksanaan;
f.informasi elektronik dan dokumen elektronik Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah;
g.hak dan kewajiban;
h.peran serta Subjek Pajak;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.larangan;
k.pendanaan;
l.ketentuan penyidikan; dan
m.ketentuan pidana.

BAB IV

JENIS PAJAK

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah yang meliputi:

a.PBB-P2;
b.BPHTB;
c.PBJT;
1. 1.Makanan dan/atau Minuman;
2. 2.Tenaga Listrik;
3. 3.Jasa Perhotelan;
4. 4.Jasa Parkir; dan
5. 5.Jasa kesenian...
6. 5.Jasa kesenian dan hiburan;
d.Pajak Reklame;
e.PAT;
f.Pajak Sarang Burung Walet;
g.Opsen PKB; dan
h.Opsen BBNKB.

BAB V

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEREKAMAN DATA

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.
(2)Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
(3)Dalam menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain.
(4)Mekanisme dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama.

Pasal 8

(1)Wali Kota atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara Daring.
(2)Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Data Transaksi:
1. a.pelayanan Hotel yang dikenakan Pajak Daerah;
2. b.pelayanan Restoran yang dikenakan Pajak Daerah;
3. c.penyelenggaraan hiburan yang dikenakan Pajak Daerah; dan
4. d.penyelenggaraan parkir yang dikenakan Pajak Daerah.
(3)Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha untuk ditempatkan pada akses Pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, front office maupun bac office yang diterima dari Subjek Pajak.
(4)Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah, bersifat rahasia, dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Data Transaksi...
(5)Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan Data Transaksi Usaha yang menjadi data pembanding dalam perhitungan Pajak Daerah termasuk transaksi melalui virtual account.
(6)Data Transaksi Usaha yang seharusnya dibayar meliputi Pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara gratis dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga yang berlaku pada saat itu.
(7)Wajib Pajak yang menolak penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pemasangan tulisan penolakan pada tempat usaha pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(3), merekam setiap transaksi Pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara waktu nyata dalam Masa Pajak.

Pasal 10

Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memberikan informasi transaksi secara waktu nyata kepada Wali Kota dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya terhadap jenis pajak tertentu yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh wajib pajak (self assessment);
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum mengatur Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3.Undang-Undang... SALINAN
3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Menteri...
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
15.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam pengelolaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Wajib Pajak...
6.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
10.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
11.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
12.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
13.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
14.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
15.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
16.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
17.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
19.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
21.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
22.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
23.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
24.Tahun Pajak...
24.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26.Surat Setoran Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota secara elektronik
27.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran Pajak Daerah.
28.Lembaga Keuangan Lain adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk kerjasama dalam menerima setoran Pajak Daerah.
29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
30.Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi jumlah pembayaran dan yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak termasuk transaksi melalui virtual account.
31.Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
32.Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan Pajak Daerah.
33.Penyetoran adalah Pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah.
34.Daring adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik, terintegrasi, dan waktu nyata.
35.Sistem Informasi Elektronik Daring yang selanjutnya disebut Sistem Daring adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, merekam, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik secara Daring yang digunakan dalam pengelolaan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
36.Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.
37.Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari wajib pajak kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.
38.Informasi...
38.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
39.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
40.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
41.Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau biaya.
42.Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antarkantor penyelenggara yang sama.
43.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
44.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
45.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
46.Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah diselenggarakan berdasar asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.proporsionalitas;
d.profesionalitas;
e.keterbukaan; dan
f.akuntabilitas.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam setiap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah untuk mewujudkan perlindungan kepentingan umum yang proporsional, profesional, terbuka dan akuntabel; dan
b.memberikan kemudahan dan transparansi Data Transaksi Usaha dalam melaksanakan Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.jenis pajak;
b.penyelenggaraan teknologi informasi dan perekaman data;
c.Pelaporan Data Transaksi Usaha;
d.Pembayaran dan Penyetoran pajak;
e.pelaksanaan;
f.informasi elektronik dan dokumen elektronik Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah;
g.hak dan kewajiban;
h.peran serta Subjek Pajak;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.larangan;
k.pendanaan;
l.ketentuan penyidikan; dan
m.ketentuan pidana.

BAB IV

JENIS PAJAK

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah yang meliputi:

a.PBB-P2;
b.BPHTB;
c.PBJT;
1. 1.Makanan dan/atau Minuman;
2. 2.Tenaga Listrik;
3. 3.Jasa Perhotelan;
4. 4.Jasa Parkir; dan
5. 5.Jasa kesenian...
6. 5.Jasa kesenian dan hiburan;
d.Pajak Reklame;
e.PAT;
f.Pajak Sarang Burung Walet;
g.Opsen PKB; dan
h.Opsen BBNKB.

BAB V

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEREKAMAN DATA

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.
(2)Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
(3)Dalam menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain.
(4)Mekanisme dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama.

Pasal 8

(1)Wali Kota atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara Daring.
(2)Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Data Transaksi:
1. a.pelayanan Hotel yang dikenakan Pajak Daerah;
2. b.pelayanan Restoran yang dikenakan Pajak Daerah;
3. c.penyelenggaraan hiburan yang dikenakan Pajak Daerah; dan
4. d.penyelenggaraan parkir yang dikenakan Pajak Daerah.
(3)Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha untuk ditempatkan pada akses Pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, front office maupun bac office yang diterima dari Subjek Pajak.
(4)Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah, bersifat rahasia, dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Data Transaksi...
(5)Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan Data Transaksi Usaha yang menjadi data pembanding dalam perhitungan Pajak Daerah termasuk transaksi melalui virtual account.
(6)Data Transaksi Usaha yang seharusnya dibayar meliputi Pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara gratis dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga yang berlaku pada saat itu.
(7)Wajib Pajak yang menolak penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pemasangan tulisan penolakan pada tempat usaha pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(3), merekam setiap transaksi Pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara waktu nyata dalam Masa Pajak.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023