DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjarbaru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan yang terdiri atas 11 Bab dan 46 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Lampiran Angka I Huruf Z Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
c.babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3822);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209};
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Vndang-Vndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Vndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 'rahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 90, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 2
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114J Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
14.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
15.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
16.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARBARU dan WALIKOTABANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTARUSAHA KEPARIWISATAAN.

BAB II

ASAS,FUNGSIDAN TUJUAN Pasa12 Usaha kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani,rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 5 Pasal 4 Usaha Pariwisata diselenggarakan bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.mengatasi kemiskinan;
d.mengatasi pengangguran;
e.melestarikan alam,lingkungan dan sumber daya;
f.memperluas dan memeratakan kesernpatan berusaha dan lapangan kerja;
g.memajukan kebudayaan;
h.mengangkat citra daerah;
i.memperkuat kearifan lokal;
j.memupuk rasa cinta tanah air;
k.menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi;
1. 1.menjamin adanya kepastian hukum ; dan
m.memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa. BABIII PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasa15 Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :
a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
b.mcnjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan intemasional dalam bidang pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6 BABIV WEWENANG PEMERINTAH KOTA Pasal 6 Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan kepariwisataan berwenang:
a.menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Kota;
b.menetapkan destinasi pariwisata Kota;
c.menetapkan daya tarik wisata Kota;
d.melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
e.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan ;
f.memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
g.memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
h.menyeJenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
i.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
j.menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
k.mengalokasikan anggaran kepariwisataan. BABV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap orangj masyarakat berhak :

a.memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
h.melakukan usaha pariwisata;
c.menjadi pekeIjajburuh pariwisata; danj atau
d.berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan Pasal 8 Setiap wisatawan berhak memperoleh :
a.informasi mengenai daya tarik dan potensi wisata;
b.pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
c.perlindungan hukum dan keamanan;
d.pelayanan kesehatan;
e.perlindungan hak pribadi; dan
f.perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata beresiko tinggi. 7 Pasal 9 Setiap pengusaha pariwisata berhak :
a.mendapatkan kesempatan yang sarna dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
b.membentuk dan menjadi anggota asosiasi;
c.mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
d.mendapatkan fasilitas perundang-undangan. sesuai dengan ketentuan peraturan Pasalll Setiap orang/ masyarakat berkewajiban :
a.menjaga dan melestarikan daya tarik dan potensi wisata; dan
b.membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperila1ru santun dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 12

Setiap wisatawan berkewajiban :

a.menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b.memelihara dan melestarikan lingkungan;
c.turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
d.turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 13

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

a.menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat;
b.memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
c.memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
d.memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
e.memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
f.mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan; 8
g.mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
h.meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
1. 1.berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; J. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum eli lingkungan tempat usahanya;
k.memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
1. 1.memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
m.menjaga citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan; dan
n.menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BABVI BIDANGDANJENIS USAHA PARIWISATA
a.usaha daya tarik wisata;
b.usaha kawasan pariwisata;
c.usaha jasa transportasi;
d.usaha jasa peIjalanan wisata;
e.usahajasa makanan dan minuman;
f.usaha penyedian akomodasi;
g.usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h.usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
1. 1.usaha jasa informasi pariwisata;
j.usaha jasa konsultan pariwisata;
k.usaha jasa. prrunuwisata;
1. 1.usaha wisata tirta; dan m.spa.

(1)Jenis usaha daya tarik wisata terdiri dari:
1. a.daya tarik wisata alam;
2. b.daya tarik wisata budaya; dan 9
3. c.daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
(2)Jenis daya tarik wisata selain dimaksud pada ayat U), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini a.kan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

(1)Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari :
1. a.daya tarik wisata alam sungai;
2. b.daya tarik wisata alam danau; dan
3. c.daya tarik wisata kawasan pemancingan.
(2)Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri dari :
1. a.daya tarik wisata budaya museum;
2. b.daya tarik wisata budaya monument;
3. c.daya tarik wisata budaya atraksi budaya;
4. d.daya tarik wisata budaya tarian;
5. e.daya tarik wisata budaya adat istiadat; dan
6. f.daya tarik wisata budaya rumah ibadah.
(3)Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri dari :
1. a.daya tarik wisata buatan theme park;
2. b.daya tarik wisata buatan landscape;
3. c.daya tarik wisata buatan water boom/park; dan
4. d.daya tarik wisata buatan kids station.
(4)Jenis daya tarik wisata selain dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Paragraf2 Usaha Kawasan Pariwisata Pasal 17
(1)Jenis usaha kawasan pariwisata terdiri dari :
1. a.kawasan wisata alam;
2. h.kawasan wisata budaya;
3. c.kawasan agro wisata;
4. d.kampung wisata, dan
5. e.ekowisata.
(2)Jenis usaha kawasan pariwisata selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 10
(1)Jenis usahajasa transportasi wisata terdiri dari :
1. a.Angkutan darat; dan
2. b.Angkutan udara.
(2).Jenis usaha jasa transportasi Wisata selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(1)Jenis usahajasa perjalanan wisata terdiri dari :
1. a.Biro perjalanan wisata;
2. h.AgenpeIjalanan wisata;
3. c.Biro perjalanan haji dan umrah; dan
4. d.Gerai tiketj'hotel.
(2)Jenis usaha jasa perjalanan selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(1)Jenis usahajasa makanan dan minuman terdiri dari :
1. a.Restoran;
2. b.Cafe;
3. c.Rumah makan;
4. d.Warung kopi;
5. e.Kantin;
6. f.Catering;
7. g.Pusat penjualan makanan (memilikistan makanan/minuman); dan
8. h.Jasa boga (tokoroti, donat, kue, dan makanan lainnyaJ.
(2)Jenis usaha jasa makanan dan minuman selain dimaksud pada ayat (1), dan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 11 Paragraf6 Usaha Penyedian Akomodasi

Pasal 21

(1)Jenis usaha penyedia akomodasi terdiri dari :
1. a.Hotel;
2. b.Penginapan;
3. c.Pondok wisata;
4. d.Cottage;
5. e.Villa;
6. f.Wisma;
7. g.Perkemahan; dan
8. h.Persinggahanj caravan.
(2)Jenis usaha penyecliaakomodasi selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Paragraf7 Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensidan Pameran (MICE) Pasa122
(1)Jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran (MICE) terdiri dari :
1. a.pertemuan (meetingJ;
2. b.perjalanan insentif (incentive);
3. c.konfrensi (convention); dan
4. d.pameran (exhibftiori).
(2)Jenis usaha jasa penyelenggaraan perternuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran (MICE) selain dimaksud pada ayat (I), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Paragraf8 Usaha Jasa Informasi Pariwisata Pasal 23
(1)Jenis usahajasa informasi pariwisata terdiri dari :
1. a.penyedia berita kepariwisataan;
2. b.penyedia data photo video kepariwisataan; dan
3. c.usaha lain yang belum disebutkan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
(2)Jenis usaha jasa informasi pariwisataselain dimaksud pada ayat (1).. dan belum ditetapkan dalam. Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 12 Paragraf9 Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Pasal 24
(1)Jenis usaha jasa konsultan pariwisata menyediakan dan rnemberikan saran atau rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di hidang kepariwisataan terhadap:
1. a.usaha jasa pariwisata;
2. b.pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
3. c.usaha sarana pariwisata;
4. d.promosipariwisata;
5. e.pelatihan kepariwisataan;
6. f.penyusunan RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah); dan
7. g.penelitian kawasan pariwisata.
(2)Jenis usahajasa Konsultan Pariwisata selain dimaksud pada ayat (1),dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(1)Jenis usaha Jasa Pramuwisata terdiri dari :
1. a.pramuwisata muda;
2. h.pramuwisata madya; dan
3. c.pramuwisata khusus.
(2)Jenis usaha Pramuwisata selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(1)Jenis usaha wisata Tirta terdiri dari :
1. a.wisata dayung;
2. h.usaha marina; dan
3. c.sepeda air.
(2)Jenis usaha wisata tirta selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 13
1. a.skala besar;
2. b.skala menengah;
3. c.skala kecil.
(2)Jenis usaha spa selain dimaksud pada ayat (I) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Umum Pasal 28
(1)Setiap orang atau badan hukum sebagai pelaku yang menyelenggarakan usaha bidang, jenis dan/ atau sub jenis usaha pariwisata wajib terlebih dahulu mendaftarkan usaha pariwisata kepada Pemerintah Kota.
(2)Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memperolehTDUP.
(3)Tahapan Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
1. a.Persyaratan dan permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
2. b.pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
3. c.penerbitan TDUP;dan
4. d.pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
(4)Tata cara dan persyaratan permohonan pendaftaran us aha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(5)Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa dipungut biaya, 14
(1)TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifkasi usaha pariwisata. (2} TDUP yang diberikan kepada pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen diberikan dalam 1 (satu) dokumen TDUP.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang Penertiban TDUPdiatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 31

TDUPberlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

(1)Pengusaha Pariwisata wajih mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk pemutakhiran TOUP.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang pemuktahiran TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasa133 Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran TOUP dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang.
(1)Setiap orang atau badan mengajukan permohonan penggantian TOUP apabila TOUPhilang atau rusak.
(2)Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Duplikat TOUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(1)Masa berlaku TDUPselama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan. 15
(2)Setiap TOUP berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola dan 1 (satu) kegiatan usaha.
(3)Tnup tidak dapat dipindahtangankan. Pasa136 TOUP tidak berlaku apabila :
1. a.pemilik TOUP menghentikan usaha./kegiatannya;
2. b.pemilik TOUP melakukan perubahan usaha/kegiatan tanpa mengajukan permohonan pemutakhiran data Kepada Pejabat yang ditunjuk;
3. c.dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. d.perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk usaha/ kegiatan. BABIX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
5. a.melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
6. b.membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
7. c.mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
8. d.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
9. e.diikutsertakan dalam promosi kepariwisataan sesuai kemampuan daerah.
(1)Pemilik TOUP berkewajiban :
1. a.menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. b.memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. c.memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. d.memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
5. e.memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
6. f.mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
7. g.meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; 16
8. h.berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
  1. 1.menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali melalui SKPD yang membidangi pariwisata;
9. j.memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan;
10. k.turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
  1. 1.memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
11. m.menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
12. n.menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. o.meletakan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
14. p.mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;
15. q.memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum dan kolam renang; r, memiliki sertifIkat laik hygiene sanitasi bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga; dan
16. s.memiliki sertifikat penggolonganusaha hotel bagi usaha hoteL
(2)Dikecualikan Pemilik TDUP Usaha Mikro dan Kecil tidak berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf n, huruf r dan huruf s.
1. a.menyelenggarakan usaha yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam TDUP;
2. b.tidak menyelenggarakan usaha pariwisata secara terus menerus selama 6 (enam) bulan;
3. c.memindahtangankan TDUPkepada pihak lain kecuali atas izin Walikota;dan
4. d.melanggar hal-hal lain yang sudah diatur dengan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan izin usaha hiburan yang berlaku. BABX PENGAWASAN DAN MONITORING Pasal 40
(1)Walikota membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Monitoring penyelenggaraan usaha pariwisata. 17
(2)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata.
(3)Tata cam pelaksanaan Pengawasandan Monitoringpenyelenggaraanusaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Walikota. (41 Susunan Tim Terpadu Pengawa.san dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BABXI PENGANGGARAN Pasal 41 Segala Pembiayaan pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Setiap Pengusaha Pariwisatayang melanggar ketentuan Pendaftaran dan ketentuan larangan dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif; dan/ atau
8. h.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
(2)Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Walikota.
(1)Pejabat PegawaiNegeriSipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kotadiberi wewenangkhusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana yang berlaku. 18
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
3. e.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
4. d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tanda Deiter Usaha Pariwisata;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
7. g.menyuruh berhenti danj atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  1. 1.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J. menghentikan Penyidikan; dan
9. k.melalrukan tindakan lain yang perlu untuk kelanearan penyidikan tindak pidana di bidang Tanda Daftar usaha menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). BABIX KETENTUAN PIDANA Pasal 44
(1)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, (dua puluh liroajuta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelanggaran. 19

BAB X

KETENTUANPERAL~

Pasal 45

(1)Pelaku usaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. (2} Pelaku usaha yang memiliki izin tetep pariwisata dan belum memiliki tanda daftar pariwisata diwajibkan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru pada tan al 7 D~se_b,r 2018 Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal I .JeseJ.ber 2018 SEKRETARIS DAERAH, DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR.. :J. GISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI TAN SELATAN (119/2018) 20 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR '1 TAHUN2018 TENTANG PENYELENGGARAANTANDA DAFfAR USAHA KEPARIWlSATAAN I. UMUM Pariwisata eli Kota Banjarbaru dewasa ini tumbuh dengan pesat dan berimbas pada peningkatan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemberdayaannya. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pariwisata dalam proses pembangunan daerah berupa pendapatan daerah maupun pendapatan msyarakat, pengembangan sosial budaya dan pembentukan citra daerah. Pariwisata merupakan kegiatan multisektor dan tanpa batasan, yang berarti bahwa pariwisata berkaitan dengan bermacam macam sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan budaya dalam berbagai skala, misalnya perhotelan, perdagangan, transportasi, jasa dan lain-lain. Pesatnya pertumbuhan pariwisata tersebut berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha dibidang kepariwisataan. Dalam mensikapi perkembangan tersebut, diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha bidang kepariwisataan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui sektor perizinan. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan melindungi objek-objektertentu. Pemerintah Daerah terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha bidang pariwisata menuju pelayanan prima, dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pelayanan prima tersebut perlu dukungan regulasi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha. Namun demikian pada hakikatnya pendaftaran usaha pariwisata sejalan dengan prinsip-prinsip perizinan, yaitu dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata. Berkaitan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang PenyelenggaraanTanda Daftar Usaha Pariwisata. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2

Culrup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…