DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar dengan perubahan pada Pasal 3A dan Pasal 7.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 71 ayat

(9)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusa.h.aan Daerah Air Minum Intan Banjar; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~822);
3.Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355J;
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
7.Undang-UndangNomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587J sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4490);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4503);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575); 2
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintrah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor5261);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5533);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor5801);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem PenyediaanAir Minum (LembaranNegaraRepublik Indoensia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5802J;
20.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6173); 3
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar;
24.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARBARU dan WALIKOTABANJARBARU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURANDAERAHKOTABANJARBARUNOMOR7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHANPENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA PERUSAHAAN DAERAHAIRMlNUMINTANBANJAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah : 4

a.Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Derah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor l lTambahan LembaranDaerah KotaBanjarbaru Nomor10);
b.Nomor5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan ModalPemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (LembaranDaerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor5, Tambahan LembaranDaerah KotaBanjarbaru Nomor21); diubah sebagaiberikut :
1. 1.Ketentuan pada Pasal 3Adiubah, sehingga keseluruhan Pasal 3Aberbunyi sebagai berikut : Pasa13A

(1)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada PDAM lntan Banjar sampai denganTahun Anggaran2017 menjadi Rp.72.677.142.444,00(tujuh puluh duamilyarenam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagaiberikut:
1. a.Penyertaan Modal berbentuk aset sebesar Rp. 14.677.142.444,00 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah); dan
2. b.Penyertaan Modalberbentuk uang sebesar Rp. 58.000.000.000,00 (lima puluh delapan milyarrupiah). (2J Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan Penambahan Penyertaan Modalkepada PDAMIntan Banjar pada Tahun Anggaran2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tigapuluh lima milyarrupiah) dengan rincian sebagaiberikut :
3. a.Tahun 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
4. b.Tahun 2020 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan
5. c.Tahun 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(3)Proyek fisik yang diinvestasikan sampai Tahun 2017 sebesar Rp. 45.503.769.500,00 (empat puluh lima milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagaiberikut:
1. a.Tahun 2013 : Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa pada Kecamatan se Kota Banjarbaru Rp. 3.188.327.000 (tigamilyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
2. b.Tahun 2014 : Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa pada Kecamatan se Kota Banjarbaru Rp. 4.054.927.600 (empat milyar lima puluh empatjuta Sembilanratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). 5
3. c.Tahun 2015 sebesar Rp. 6.297.770.000 (enam milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Rp. 2.706.079.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  2. 2.Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Bersih Rp. 2.496.925.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
  3. 3.Rehabilitasif Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum : Rp. 1.094.766.000,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
4. d.Tahun 2016 sebesar Rp. 22.879.124.200,- (dua puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Rp. 3.537.824.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  2. 2.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum Rp. 1.083.059.000,00 [satu milyar delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah); dan
  3. 3.Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Bersih Rp. 18.258.241.200,00 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
5. e.Tahun 2017 sebesar Rp. 9.083.620.700,- (Sembilan milyar delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Rp. 4.250.095.700,00 (empat milyar dua ratus lima puluh juta Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
  2. 2.Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum Rp. 3.204.804.500,00 (tiga milyar dua ratus empatjuta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah); dan
  3. 3.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum Rp. 1.628.720.500,00 [satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
(4)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru kepada PDAMIntan Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3) sampai dengan Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp. 153.180.911.944,00 (Seratus lima puluh tiga milyar seratus delapan puluh juta Sembilan ratus sebelas ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

2.Ketentuan pada Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemerintah Kota Banjarbaru berhak atas bagi hasil laba/ deviden sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 6 PasallI Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal eliundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan eli Banjarbaru pada al 14 :Jese<:Jer 2018 w Diundangkan eli Banjarbaru pada tanggal 14 Dese ber 2012018 SEKRETARIS DAERAH, DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR ... 2.. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALI TAN SELATAN ( 120/2018) 7 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KOTABANJARBARU NOMOR 12 TAHUN2018 TENTANG PERUBAHANKETIGAATASPERATURANDAERAHKOTABANJARBARU NOMOR7 TAHUN2009 TENTANGPENAMBAHANPENYERTAAN MODALPEMERINTAHKOTABANJARBARU PADAPERUSAHAANDAERAHAIRMINUMINTANBANJAR I. UMUM Dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui kegiatan investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah mengambil langkah dan kebijakan daerah melalui penyertaan modal kepada PDAMIntan Banjar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dari itu Pemerintah Daerah juga memandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana PDAM Intan Banjar, peningkatan cakupan layanan air bersih dan Iatau air minum, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja PDAMIntan Banjar guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal berkenaan. Untuk merealisasikan kebijakan Pemrintah Daerah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. II. PASALDEMIPASAL Pasal I Cukup Jelas.

Pasal 3A

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas. Pasal II Cukupjelas TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTABANJARBARUNOMOR.J~9.. 8

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…