PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2009 ΤΕNTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR;
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Pembiayaan pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Intan Banjar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah. Pasal II... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 18 Desember 2024 WALI KOTA BANJARBARU, ttd M. ADITYA MUFTI ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 18 Desember 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU, ttd MUHAMMAD FARHANIE LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 12 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (13-112/2024) PENJELASAN… PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR I. UMUM Dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui kegiatan investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah mengambil langkah dan kebijakan daerah melalui penyertaan modal kepada PTAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dari itu Pemerintah Daerah juga memandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana PTAM, peningkatan cakupan layanan air bersih dan/atau air minum, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja PTAM guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk merealisasikan kebijakan Pemerintah Daerah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 144
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Daerah (Perda)