DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Yang Berisi II Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya penghapusan barang milik Daerah yang menyebabkan kekayaan Daerah tersebut tidak dapat lagi menjadi Obyek Retribusi dan terdapat kekayaan Daerah yang berpotensi menjadi Objek Retribusi;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang… SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
13.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 62); Dengan Persetujuan… 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 23 ) ;
b.Nomor 16 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 62 ) diubah sebagai berikut: diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Dinas/Instansi Teknis adalah Dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
7.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian kewenangan atau yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Sewa adalah… 4
9.Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10.Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11.Bendahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
12.Kekayaan Daerah adalah berupa tanah, bangunan, ruangan/gedung untuk acara, kendaraan angkutan/bus dan kendaraan alat-alat berat/alat-alat besar milik Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk menguasai maupun memiliki sesuai ketentuan yang berlaku.
13.Tanah atau sarana fasilitas olah raga/ hiburan dan fasilitas lainnya milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut kekayaan Daerad adalah asset kekayaan Daerah berupa tanah, sarana fasilitas olahraga maupun hiburan serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk dikuasai dan dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14.Alat Berat Milik Daerah adalah alat berat yang bentuknya khusus dan dirancang untuk dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan proyek dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
15.Genset atau generator adalah perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik.
16.Kolam pemancingan Ikan adalah fasilitas hiburan milik Pemerintah Kota Banjarbaru berupa kolam ikan yang digunakan untuk usaha komersial/hoby untuk pemancingan.
17.Kendaraan Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
18.dihapus.
19.Kendaraan Bus Wisata adalah kendaraan bermotor angkutan orang/ umum yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk supir yang diperuntukan sebagai angkutan pengujung yang melayani rute tujuan wisata di kota Banjarbaru.
20.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
21.Gudang Transito adalah gudang milik Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang tertutup maupun yang terbuka yang disediakan sebagai tempat penyimpanan barang oleh orang atau badan hukum pengguna jasa.
22.Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan/perorangan/Perseroan Terbatas/Unit Pelaksana Teknis Daerah melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan.
23.Kendaraan… 5
23.Kendaraan Penyedot Tinja adalah kendaraan bermotor berupa mobil tangki yang berfungsi untuk menyedot tinja dari bak/septiktank yang dilengkapi dengan peralatan teknis penyedot tinja.
24.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah instalasi pengolahan air Limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja Yang berasal dari Sub-Sistem Pengolahan setempat.
25.Dihapus
26.Kolam /Pondok Lesehan Bina Wisata adalah fasilitas hiburan milik Pemerintah Kota Banjarbaru berupa kolam ikan dan lesehan tempat makan, yang disewakan atau dikontrakan.
27.Toilet bergerak adalah fasilitas tempat pembuangan kotoran manusia yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya dan dapat dipindahtempatkan dengan ditarik oleh mobil.
28.Toilet Portable adalah fasilitas tempat pembuangan kotoran manusia yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya dan dirancang dengan sistem portable atau dapat dibongkar pasang dalam waktu singkat.
29.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan/atau badan.
30.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
31.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain berupa pemakaian tanah, sarana fasilitas olahraga maupun hiburan bangunan, ruangan/gedung, kendaraan angkutan/bus, kendaraan alat berat/alat besar dan fasilitas lainnya yang dikuasai dan dimiliki Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
32.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
33.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
34.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong.
35.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang dan tidak seharusnya terutang.
38.Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
39.Pemeriksaan… 6
39.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
40.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi yag selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pemakaian terhadap :

a.tanah;
b.taman/panggung idaman /vandervilj;
c.Gedung Olah Raga;
d.lapangan tenis;
e.lapangan Aspal Dr.Murjani;
f.kolam renang idaman/Panggung dan fasilitas lainnya;
g.alat berat;
h.Gudang Transito;
i.kendaraan penyedotan tinja;
j.Toilet Umum;
k.Gedung Bina Satria dan Aula Gedung Widyatama;
l.kolam dan Pondok Lesehan Bina Wisata;
m.Toilet Bergerak dan Toilet Portable;
n.lapangan Sepakbola Dr.Murjani;
o.genset;
p.kolam pemancingan ikan;
q.kendaraan bus wisata; dan
1. 3.Pasal 11 dihapus.
2. 4.Lampiran Peraturan Daerah ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf L, sehingga berbunyi sebagai berikut: L. Tarif Retribusi… 7 L. Tarif Retribusi Atas Pemakaian Kendaraan Bus Wisata Kota Banjarbaru No Tujuan Tarif Bus (Rp) Jarak Tempuh (pp) Waktu Perjalanan 1 2 3 4 5
3. 1.Line 1 (Jarak Dekat) 15.000,-/Orang 25 Km 60 Menit Balai Kota Banjarbaru Hutan Pinus Mess L Museum Lambung Mangkurat Bundaran Simpang Empat Menara Pandang 33 Kampung Pejabat Photo Shoot + Wisata Edukasi 15 Menit Taman Islami Al Munawarah Kampung Pelangi Kolam Renang Idaman
4. 2.Line 2 (Jarak Jauh) 20.000,-/ Orang 35 Km 90 Menit Balai Kota Banjarbaru Museum Lambung Mangkurat Bundaran Simpang Empat Menyusuri Cempaka Tugu Intan Trisakti Amanah Borneo Park Kampung Purun Photo Shoot + Wisata Edukasi 15 Menit Kebun Raya banua Kantor Gubernur Kampung Pejabat 1 2 3 4 5
5. 3.Tarif Sewa Bus Wisata Kota Banjarbaru 800.000,- / Unit 6 Jam Kab Banjar 800.000,- / Unit 6 jam Kelebihan waktu dikenakan sebesar Rp.100.000,- per jam per kendaraan Catatan : Aturan Pemakaian Bus Milik Pemerintah Kota Banjarbaru
6. 1.Pembayaran tarif bus wisata dilakukan melalui pembayaran elektronik, kecuali fasilitas pembayaran elektronik belum tersedia, maka dapat dilakukan pembayaran secara langsung dengan uang tunai.
7. 2.Walikota dapat memberikan keringanan atau pembebasan biaya tarif bus wisata Transbatour kepada pihak-pihak tertentu pada waktu-waktu tertentu. Pasal II… 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2019 WALIKOTA BANJARBARU, ttd NADJMI ADHANI Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH ttd SAID ABDULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 13 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR ( 14,110 /2019 ) PENJELASAN… 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. UMUM Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian dan pemanfaatan kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Banjarbaru, maka perlu adanya pengaturan dalam rangka melindungi asset (kekayaan daerah) milik pemerintah kota Banjarbaru sehingga dalam kelangsungan pengelolaan dan pemeliharaanya sejalan dengan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pemakai. Asset kekayaan Daerah merupakan potensi yang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi daerah sebagai sumber pendapatan Daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka berdasarkan hasil inventarisasi terdapat asset kekayaan Daerah yang dapat menjadi Obyek Retribusi serta terdapat juga beberapa asset yang sudah dihapuskan sehingga tidak lagi dapat menjadi Obyek Retribusi. Untuk memberikan payung hukum terhadap Obyek Retribusi yang telah dihapuskan dan Obyek Retribusi baru yang dapat dipungutan retribusi maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kota Banjarbaru. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 97

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…