DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan, Yang Berisi II Pasal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jenis hasil produksi usaha daerah bidang perikanan terus meningkat dan bertambah sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perikanan di Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang… SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
15.Peraturan Daerah… 3
15.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Instansi Yang Ditunjuk adalah Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
5.Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar yang selanjutnya disingkat UPT Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Banjarbaru yang merupakan tempat penghasil benih, calon induk/induk ikan air tawar serta tempat pembinaan dan pemantauan penerapan teknik perbenihan, distribusi benih, pengendali mutu benih dan pelestarian sumberdaya ikan di wilayah kota Banjarbaru.
6.Bendahara Penerimaan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7.Dihapus... 4
7.Dihapus.
8.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Dihapus.
11.Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik (berdarah dingin) yang hidup di air dan bernafas dengan insang.
12.Benih Ikan adalah semua jenis anakan ikan baik air tawar, air payau maupun air asin dalam keadaan hidup yang akan dibudidayakan/dikembangkan.
13.Induk Ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
14.Calon Induk Ikan adalah calon induk ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
15.Induk Penjenis atau Great Grand Parent Stock untuk selanjutnya disingkat GGPS adalah induk ikan yang dihasilkan oleh dan dibawah pengawasan penyelenggaraan pemulia.
16.Induk Dasar atau Great Parent Stock untuk selanjutnya disingkat GPS adalah induk ikan keturunan pertama dan Induk dasar atau induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk pokok
17.Induk Pokok atau Parent stock untuk selanjutnya disingkat PS adalah Induk Ikan Keturunan pertama dari dan Induk Dasar atau Induk Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk Pokok.
18.Ikan konsumsi adalah semua jenis ikan baik air tawar, air payau maupun air asin yang mencapai ukuran tertentu untuk dikonsumsi.
19.Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan penjualan benih ikan melalui transaksi.
20.Pembudidayaan Ikan adalah orang atau badan yang melakukan budidaya benih ikan dan konsumsi baik di kolam, sawah dan perairan umum (keramba dan jaring apung).
21.Unit Pembenihan Rakyat yang selanjutnya disingkat UPR adalah kelompok yang melakukan pembenihan/penangkaran benih ikan untuk dapat menghasilkan ukuran tertentu.
22.Usaha Pembesaran Ikan adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan pembesaran ikan untuk dapat menghasilkan jenis ikan dengan ukuran untuk konsumsi.
23.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disebabkan oleh sektor swasta.
25.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
26.Masa Retribusi... 5
26.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
29.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
30.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan retribusi daerah.
31.Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dipungut retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah bidang perikanan budidaya berupa induk, calon induk dan benih ikan air tawar.

3.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan, Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah khususnya Induk, Calon Induk dan Benih Ikan Air Tawar.
(2)Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
(3)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan.

4.Ketentuan BAB IV dan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

TATA KELOLA BUDIDAYA PEMBENIHAN IKAN

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Budidaya Pembenihan Ikan secara teknis diatur dengan Peraturan Walikota.

5.Ketentuan... 6
5.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah, ukuran, berat berdasarkan pada jenis komoditi Produksi Bidang Perikanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Struktur Retribusi digolongkan berdasarkan 2 (dua) kategori yaitu:
1. a.untuk Benih berdasarkan jenis komoditas dan ukuran Benih; dan
2. b.untuk Calon Induk/Induk berdasarkan jenis Ikan dan kelas Ikan (GPS dan PS).
(2)Besarnya Retribusi ditetapkan berdasarkan dengan harga Induk, Calon Induk dan Benih Ikan yang berlaku di Daerah.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : NAMA BENIH,... 7 NAMA BENIH, CALON INDUK DAN INDUK IKAN AIR TAWAR SATUAN TARIF (Rp) 1 2 3

1.Baung

a.Larva per 100 ekor 500,-
b.Benih 1) 1 - 2 cm per ekor 140,- 2) > 2 - 3 cm per ekor 210,- 3) > 3 - 5 cm per ekor 350,- 4) > 5 - 7 cm per ekor 600,-
c.Calon Induk per Kg 25.000,-
d.Induk per Kg 40.000,-
e.Konsumsi per Kg 15.000,-
f.Induk afkir per Kg 15.000,-
1. 2.Grass Crap (Koan)
a.Larva per 100 ekor 300,-
b.Benih 1) 2 - 3 cm per ekor 100,- 2) > 3 - 5 cm per ekor 175,- 3) > 5 - 8 cm per ekor 350,- 4) > 8 - 12 cm per ekor 500,-
c.Calon Induk per Kg 25.000,-
d.Induk per Kg 32.000,-
e.Konsumsi per Kg 15.000,-
f.Induk afkir per Kg 15.000,-
1. 3.Ikan Mas
a.Larva per 100 ekor 300,-
b.Benih 1) 2 - 3 cm per ekor 40,- 2) > 3 - 5 cm per ekor 140,- 3) > 5 - 8 cm per ekor 180,- 4) > 8 - 12 cm per ekor 220,-
c.Calon Induk per Kg 25.000,-
d.Induk per Kg 40.000,-
e.Konsumsi per Kg 20.000,-
f.Induk afkir per Kg 18.000,-
1. 4.Ikan Mola
a.Benih 1) 2 - 3 cm per ekor 25,- 2) > 3 - 5 cm per ekor 60,- 3) > 5 - 8 cm per ekor 90,- 4) > 8 - 12 cm per ekor 100,-
b.Calon Induk per Kg 25.000,-
c.Induk per Kg 32.000,-
d.Konsumsi per Kg 15.000,-
e.Induk afkir per Kg 15.000,-
1. 5.Ikan Nila… 8 1 2 3
2. 5.Ikan Nila
a.Larva per 100 ekor 500,-
b.Benih 1) 1 - 2 cm per ekor 20,- 2) > 2 - 3 cm per ekor 30,- 3) > 3 - 5 cm per ekor 80,- 4) > 5 - 8 cm per ekor 120,- 5) > 8 - 12 cm per ekor 240,-
c.Calon Induk per Kg 30.000,-
d.Induk per Kg 40.000,-
e.Konsumsi per Kg 16.000,-
f.Induk afkir per Kg 14.000,-
1. 6.Kodok Lembu
a.Benih 1) Berudu (1 bulan) per ekor 100,- 2) Berudu (2 bulan) per ekor 200,- 3) Berudu (3 bulan) per ekor 300,- 4) Percil per ekor 400,-
b.Calon Induk per pasang 100.000,-
c.Induk per pasang 100.000,-
d.Kodok afkir per Kg 10.000,-
1. 7.Lele
a.Larva per 100 ekor 500,-
b.Benih 1) 2 - 3 cm per ekor 80,- 2) > 3 - 5 cm per ekor 140,- 3) > 5 - 8 cm per ekor 240,- 4) > 8 - 12 cm per ekor 400,-
c.Calon Induk per Kg 32.000,-
d.Induk per Kg 40.000,-
e.Konsumsi per Kg 11.000,-
f.Induk afkir per Kg 10.000,-
1. 8.Udang Galah
a.Benih 1) Juvenil per ekor 25,- 2) Tokolan I per ekor 50,- 3) Tokolan II per ekor 75,-
b.Calon Induk per Kg 40.000,-
c.Induk per Kg 50.000,-
d.Konsumsi per Kg 25.000,-
e.Udang afkir per Kg 25.000,-
1. 9.Gurame
a.Telur per 100 butir 1,500,-
b.Larva per ekor 25,-
c.Benih 1) 1 - 2 cm per ekor 175,- 2) > 2 - 3 cm per ekor 250,- 3) > 3 - 5 cm per ekor 350,- 4) > 5 - 8 cm per ekor 450,- 5) > 8 - 12 cm per ekor 600,-
d.Calon Induk per Kg 28.000,-
e.Induk per Kg 35.000,-
f.Konsumsi per Kg 28.000,-
g.Induk afkir per Kg 25.000,-
1. 10.Papuyu / Betok… 9 1 2 3
2. 10.Papuyu / Betok
a.Larva per 100 ekor 200,-
b.Benih 1) 1 - 3 cm per ekor 160,- 2) > 3 - 5 cm per ekor 240,- 3) > 5 - 8 cm per ekor 400,-
c.Calon Induk per Kg 40.000,-
d.Induk per Kg 64.000,-
e.Konsumsi per Kg 32.000,-
f.Induk afkir per Kg 32.000,-
1. 11.Cherax (Lobster Air Tawar)
a.Benih 1) > 2 - 3 cm per ekor 250,- 2) > 3 - 5 cm per ekor 500,- 3) > 5 - 8 cm per ekor 1.000,-
b.Calon Induk per Kg 40.000,-
c.Induk per Kg 50.000,-
d.Konsumsi per Kg 50.000,-
e.Induk afkir per Kg 50.000,-
1. 12.Patin
a.Patin Siam 1) Larva per 100 ekor 400,- 2) Benih a) 1 - 2 cm per ekor 50,- b) > 2 - 3 cm per ekor 175,- c) > 3 - 5 cm per ekor 250,- d) > 5 - 8 cm per ekor 350,- 3) Calon Induk per Kg 35.000,- 4) Induk per Kg 40.000,- 5) Konsumsi per Kg 15.000,- 6) Induk afkir per Kg 10.000,-
b.Patin Lokal 1) Larva per 100 ekor 600,- 2) Benih a) 1 - 2 cm per ekor 100,- b) > 2 - 3 cm per ekor 200,- c) > 3 - 5 cm per ekor 250,- d) > 5 - 8 cm per ekor 275,- 3) Calon Induk per Kg 32.000,- 4) Induk per Kg 40.000,- 5) Konsumsi per Kg 13.000,- 6) Induk afkir per Kg 13.000,-
1. 13.Gabus
a.Larva per 100 ekor 500,-
b.Benih 1) > 2 - 3 cm per ekor 200,- 2) > 3 - 5 cm per ekor 300,- 3) > 5 - 8 cm per ekor 400,-
c.Calon Induk per Kg 32.000,-
d.Induk per Kg 40.000,-
e.Konsumsi per Kg 32.000,-
f.Induk afkir per Kg 32.000,-
1. 14.Ikan Koi… 10 1 2 3
2. 14.Ikan Koi
a.Benih 1) 1 - 3 cm per ekor 240,- 2) > 3 - 5 cm per ekor 400,- 3) > 5 - 8 cm per ekor 800,- 3) > 8 - 12 cm per ekor 1.600,-
b.Calon Induk per ekor 60.000,-
c.Induk per ekor 400.000,-
d.Induk afkir per ekor 200.000,-
1. 15.Ikan Koki
a.Benih 1) 1 - 2 cm per ekor 500,- 2) > 2 - 3 cm per ekor 1.000,- 3) > 3 - 5 cm per ekor 1.500,-
b.Calon Induk per ekor 7.500,-
c.Induk per ekor 10.000,-
d.Induk afkir per ekor 3.000,-
1. 16.Siklid
a.Benih 1) 2 - 3 cm per ekor 500,- 2) > 3 - 5 cm per ekor 1.000,- 3) > 5 - 8 cm per ekor 1.500,-
b.Calon Induk per ekor 16.000,-
c.Induk per ekor 20.000,-
1. 17.Cupang
a.Benih 1) 1 - 2 cm per ekor 250,- 2) > 2 - 3 cm per ekor 500,- 3) > 3 - 5 cm per ekor 1.000,-
b.Calon Induk per ekor 2.000,-
c.Induk per ekor 5.000,-
1. 18.Komet
a.Benih 1) 1 - 2 cm per ekor 100,- 2) > 2 - 3 cm per ekor 200,- 3) > 3 - 5 cm per ekor 300,-
b.Calon Induk per ekor 1.000,-
c.Induk per ekor 2.000,-
1. 19.Ikan Jelawat
a.Larva per 100 ekor 500,-
b.Benih 1) 2 - 3 cm per ekor 120,- 2) > 3 - 5 cm per ekor 280,- 3) > 5 - 8 cm per ekor 480,- 4) > 8 - 12 cm per ekor 640,-
c.Calon Induk per Kg 24.000,-
d.Induk per Kg 44,000,-
e.Konsumsi per Kg 20.000,-
f.Induk afkir per Kg 20.000,-
1. 20.Ikan Belida… 11 1 2 3
2. 20.Ikan Belida
a.Benih 1) 2 - 3 cm per ekor 700,- 2) > 3 - 5 cm per ekor 1.400,- 3) > 5 - 8 cm per ekor 2.100,- 4) > 8 - 12 cm per ekor 2.800,-
b.Calon Induk per Kg 30.000,-
c.Induk per Kg 50.000,-
d.Konsumsi per Kg 25.000,-
e.Induk afkir Pe r Kg 25.000,-
1. 21.Ikan Arwana
a.Arwana Silver 1) Benih a) 5 - 8 cm per ekor 35.000,- b) > 8 - 12 cm per ekor 50.000,- 2) Calon Induk per ekor 170.000,- 3) Induk per ekor 200.000,-
b.Arwana Banjar Red 1) Benih a) 5 - 8 cm per ekor 100.000,- b) > 8 - 12 cm per ekor 200.000,- 2) Calon Induk per ekor 300.000,- 3) Induk per ekor 400.000,-
c.Arwana Super Red 1) Benih a) 5 - 8 cm per ekor 500.000,- b) > 8 - 12 cm per ekor 1.500.000,- 2) Calon Induk per ekor 5.000.000,- 3) Induk per ekor 15.000.000,-
d.Arwana Jardini/Irian 1) Benih a) 5 - 8 cm per ekor 50.000,- b) > 8 - 12 cm per ekor 80.000,- 2) Calon Induk per ekor 250.000,- 3) Induk per ekor 350.000,-
1. 22.Ikan Tambakan (Kissing Gurame)
a.Benih 1) 2 - 3 cm per ekor 50,- 2) > 3 - 5 cm per ekor 75,- 3) > 5 - 8 cm per ekor 100,-
b.Calon Induk per Kg 24.000,-
c.Induk per Kg 32.000,-
d.Konsumsi per Kg 16.000,-
e.Induk afkir per Kg 16.000,-
1. 23.Sidat
a.Benih 1) 0,5 - 1 gram per ekor 500,- 2) > 1 - 3 gram per ekor 1.000,- 3) > 3 - 10 gram per ekor 3.000,- 4) > 10 - 50 gram per Kg 80.000,- 1 2 3 5) > 50 - 100 gram per Kg 70.000,-
b.Konsumsi per Kg 50.000,-
c.Induk afkir per Kg 40.000,-
1. 24.Sepat Siam… 12
2. 24.Sepat Siam
a.Benih 1) 1 - 3 cm per ekor 175,- 2) > 3 - 5 cm per ekor 210,- 3) > 5 - 8 cm per ekor 280,-
b.Calon Induk per Kg 24.000,-
c.Induk per Kg 32.000,-
d.Konsumsi per Kg 16.000,-
e.Induk afkir per Kg 16.000,-
1. 25.Redclaw
a.Benih 1) 2 - 3 cm per ekor 500,- 2) > 3 - 5 cm per ekor 750,- 3) > 5 – 8 cm per ekor 1.000,-
b.Induk per paket 150.000,-
c.Konsumsi per Kg 35.000,-
1. 26.Ikan Manvis
a.Benih 1) > 3 - 5 cm per ekor 1.000,- 2) > 5 - 8 cm per ekor 2.000,- 3) > 8 cm per ekor 5.000,-
b.Calon Induk per ekor 10.000,-
c.Induk per ekor 15.000,-
1. 27.Ikan Diskus
a.Benih 1) > 3 - 5 cm per ekor 2.000,- 2) > 5 - 8 cm per ekor 5.000,- 3) > 8 cm per ekor 10.000,-
b.Calon Induk per ekor 25.000,-
c.Induk per ekor 50.000,-
1. 28.Ikan Nilem
a.Larva per 100 ekor 100,-
b.Benih 1) > 1 - 2 cm per ekor 10,- 2) > 2 - 3 cm per ekor 20,- 3) > 3 - 5 cm per ekor 30,- 4) > 5 - 8 cm per ekor 50,-
c.Calon Induk per pasang 20.000,-
d.Induk per pasang 25.000,-
1. 29.Pakan Buatan Pelet per Kg 4.000,-
2. 30.Pakan Alami
a.Tubifex per Kg 20.000,-
b.Daphia per Kg 10.000,-
c.Lumbricus (cacing tanah) per Kg 30.000,-
1. 7.Ketentuan Pasal 9 dihapus. Pasal II… 13 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2019 WALIKOTA BANJARBARU, ttd NADJMI ADHANI Diundangan di Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH, ttd SAID ABDULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 14 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 15,111 /2019) PENJELASAN... 14 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN I. UMUM Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan merupakan potensi yang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi Daerah sebagai sumber pendapatan Daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut maka berdasarkan hasil inventarisasi terhadap Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan terdapat Produksi Usaha yang berpotensi untuk menjadi Obyek Retribusi serta terdapat Produksi Usaha Daerah yang tidak lagi dapat menjadi Obyek Retribusi. Untuk memberikan payung hukum terhadap Produksi Usaha Daerah yang tidak lagi dapat menjadi Obyek Retribusi serta Produksi Usaha Daerah yang menjadi Obyek Retribusi baru yang dapat dikenakan pungutan retribusi maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 98

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA KELOLA BUDIDAYA PEMBENIHAN IKAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA KELOLA BUDIDAYA PEMBENIHAN IKAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011