DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dearah Kota Banjarbaru

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru telah ditetapkan dengan Peraturan. Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru;
b.bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru, maka dipandang perlu menata ulang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotarnadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan. Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan. Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310); 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan. Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan. Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan. Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU Dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1 Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf I sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
(2)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.Badan. Kepegawaian Daerah dan. Pendidikan, Pelatihan; 4
3. c.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. d.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
5. e.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
6. f.Badan Lingkungan Hidup;
7. g.Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. h.Inspektorat;
9. i.Satuan Polisi Pamong Praja;
10. j.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
11. k.RSUD;
  1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  2. 2.Setelah Bagian Kesebelas ditambah 1 (satu) bagian yaitu Bagian keduabelas serta diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 14A sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
2. b.perumusan kebijakan dalam bidang anggaran dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran;
3. c.perumusan kebijakan dalam bidang akuntansi dan evaluasi pelaksanaan akuntansi;
4. d.perumusan kebijakan dalam bidang perbendaharaan dan evaluasi penyelenggaraan perbendaharaan;
5. e.perumusan kebijakan dalam bidang aset dan evaluasi pelaksanaan/ pengelolaan aset daerah;
6. f.pengelolaan urusan kesekretariatan.
(3)Susunan Organisasi Badan terdiri dari
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan;
  3. 3.Sub Bagian. Keuangan.
3. c.Bidang Anggaran, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  2. 2.Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
4. d.Bidang Akuntansi, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Pembukuan;
  2. 2.Sub Bidang Pelaporan.
5. e.Bidang Perbendaharaan, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Perbendaharaan;
  2. 2.Sub Bidang Belanja Pegawai. 5
6. f.Bidang Aset Daerah membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Inventarisasi dan Pengelolaan Administrasi Aset;
  2. 2.Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset. g- Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal Deselber WALIKOTA BANJARBARU, 2014 H.M. RUZAIDIN NOOR Diundangkan. di Banjarbaru pada tanggal 31 Dezember 2014 Plt. SE ETARIS DAERAH, H. SAI I ABDULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARI3AR1t TAHUN 2014 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (196/ 2014) BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KEUANGAN DAN ASET NOMOR : TAHUN 2014 DAERAH KOTA BANJARBARU DAERAH TANGGAL : 2014 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIS SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN KEUANGAN r L KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG ANGGARAN BIDANG AKUNTANSI BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG ASET DAERAH SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN SUB BIDANG PEMBUKUAN SUB BIDANG PELAPORAN SUB BIDANG PERBENDAHARAAN SUB BIDANG BELANJA PEGAWA I SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI ASET SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN ASET WALIKO A BANJARBARU, H. M. RUZAIDDIN NOOR BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KEUANGAN DAN ASET NOMOR : TAHUN 2014 DAERAH KOTA BANJARBARU DAERAH TANGGAL 2014 SEKRETARIS SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN KEUANGAN r KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG ANGGARAN BIDANG AKUNTANSI BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG ASET DAERAH SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN SUB BIDANG PEMBUKUAN SUB BIDANG PERBENDAHARAAN SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI ASET SUB BIDANG PELAPORAN SUB BIDANG BELANJA PEGAWAI SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN ASET SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN WALIK TA BANJARBARU, H. M. RUZAIDDIN NOOR

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…