( 1) Untuk membantu tugas Walikota dibentuk Kelompok Staf Ahli Walikota.
(2)Kelompok Staf Ahli Walikota terdiri dari:
a.Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
b.Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
c.Staf Ahli Bidang Pembangunan;
d.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
e.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. ( 3) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Staf Ahli diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota diluar tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan standar kompetensi keahliannya.
(4)Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(5)Bagan struktur organisasi Stal Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang ticink terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran. Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 31 iDesember 2014 WALIKOTA BANJARBARU, H.M. RUZAIDIN MOOR Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 31 ic-se-lber 2014 Plt. SEKR ARTS DAERAH, H. SAI l ABDULLAH LEMB • • • DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 17 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (198/2014) BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU WALIK A BANJARBARU, KETERANGAN : : Darla Komando . Garis Koordinasi H.M. RUZAIDIN NOOR LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : 2014 SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PEMERINTAHAN BAGIAN PERTANAHAN BAGIAN ORGANISASI BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN PEMBANGUNAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN UMUM BAGIAN KEUANGAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA DAERAH SUB BAGIAN PENATA GUNAAN DAN PEMANFAATAN PERTANAHAN SUB BAGIAN KELEMBAGAAN SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN SUB BAGIAN BINA BUMD DAN KAJLkN INVESTASI SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN SANTEL SUB BAGIAN ANGGARAN SUB BAGIAN PEMBERITAAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI SUB BAGIAN FASILITASI KELOMPOK KERJA SUB BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN SUB BAGIAN PENGADAAN PERTANAHAN SUB SAGIAN TATA LAKSANA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN SUB BAGIAN MONITORING Dan EVALUASI SUB BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN VERIFIKASI SUB RAGLAN TATA USAHA PIMPINAN SUB BAGIAN EVALUASI, PELAPORAN 83PENGELOLAAN DOKUMEN SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SUB BAGIAN TATA BATAS WILAYAH SUB 'BAGAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SUB BAGIAN BINA ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAERAH SUB BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SUB BAGIAN SOSIAL DAN IBUDAYA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANOGA SUB BAGIAN PEMBUKUAN SUB RAGLAN PROTOKOL SUB BAGIAN HUKUM DAN SANGOAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TATA PEMERINTAHAN STAF AHLI WALIKOTA WALIKOTA WAKIL WALIKOTA WALIKOTA WAKIL WALIKOTA SEKRETARJS DAERAH STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK ASISTEN STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI WALIKOTA BANJARBARU LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA ANJARBARU NOMOR 1 7 TAHUN 2014 TANGGAL : 31 Desember 201 WALIKOTA BANJARBARU, H.M. RUZAIDIN OR