DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjarbaru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kota sehat yang terdiri atas 9 Bab dan 16 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, a, dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Kota Sehat;

b.bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kota Sehat perlu dukungan kualitas fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
a.bahwa dalam rangka pelaksanaan otonorni daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kota perlu menyelenggarakan Kota Sehat; WALIKOTABANJARBARU, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANKOTASEHAT TENTANG PERATURANDAERAHKOTABANJARBARU NOMOR 2 TAHUN2018 WALIKOTABANJARBARU PROVINSIKALIMANTANSELATAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. 5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan kota sehat.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANGPENYELENGGARAAN KOTASEHAT. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARBARU dan WALIKOTABANJARBARU

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaterr/Kota Sehat;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2

(2)Penyelenggaraan Kota Sehat bertujuan untuk tercapainya kondisi Kota Banjarbaru yang tertib, indah, bersih dan aman untuk dihuni penduduk dan sebagai tempat kerja dengan cara terlaksananya berbagai program kesehatan dan sektor lain sehingga meningkatkan sarana dan produktifitas perekonomian masyarakat melalui beberapa tatanan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat bersama Pemerintah Daerah.
(1)Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat dimaksudkan untuk:
1. a.memberdayakan dan menata seluruh potensi yang dimiliki pemerintah ..daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan kota sehat;
2. b.menata kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 2

6.Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang melalui terselenggarannya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
7.Tatanan adalah sasaran Kota Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan.
8.Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan pontesial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompokusaha dan Pemerintah Daerah.
9.Pembina Forum Kota Sehat adalah Tim yang diberi tanggungjawab oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan. 10.Forum Kota Sehat yang selanjutnya disingkat FORKOHATadalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada Tingkat Kota Banjarbaru. 11.Forum Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKS adalah organisasi yang menyelenggaraan program Kota Sehat pada tingkat kecamatan. 12.KelompokKerja Kelurahan yang selanjutnya disingkat Pokja Kelurahan adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada tingkat Kelurahan Sehat. 3

(2)7 (tujuh) tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
(1)Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyakarat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 7 (tujuh)tatanan KotaSehat.

BAB II

MAKSUD,TUJUANDANSASARAN

Pasal 5

BagianKesatu Umum BABN PENYELENGGARAAN Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penyelenggaraan;
b.Sekretariat;
c.Pembinaan;
d.Peran serta masyarakat; dan
e.Pendanaan.

Pasal 4

BABIII RUANG LINGKUP Sasaran Penyusunan Peraturan Daerah ini:

a.terlaksananya Program Kesehatan dan Sektor Terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan Forum dan KelompokKerjayang disepakati masyarakat.
b.terbentuknya Forum dan Kelompok Kerja yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan;
c.terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial, dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di KotaBanjarbaru secara mandiri; dan
d.terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Pasal 3

(2)Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.merumuskan kebijakan, pembinaan, standar indikator Kota Sehat dan melaksanakan koordinasi perencanaan antar sektor.
(1)Untuk kelancaran PenyelenggaraanKota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibentuk Tim Pembina Kota Sehat yang bertanggungjawabKepadaWalikota.

Pasal 6

(9)Tata cara dan Teknis pemilihan Forum dan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(8)Masa bakti kepengurusan Forum dan Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
1. a.Forum Kota Sehat selama 3 (tiga)tahun;
2. b.Forum Kecamatan Sehat selama 3 (tiga)tahun; dan
3. c.Pokja Kelurahan Sehat selama 3 (tiga)tahun.
(7)Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibentuk oleh masyarakat di lingkungan Kelurahan yang terdiri dari unsur masyarakat Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(6)Forum Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibentuk oleh masyarakat di lingkungan Kecamatan yang terdiri dari unsur masyarakat Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(5)Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibentuk oleh masyarakat di lingkungan Kota Banjarbaru yang terdiri dari unsur masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dalam 3 (tiga)tingkatan yaitu :
1. a.untuk tingkat Kota bemama Forum Kota Sehat;
2. b.untuk tingkat Kecamatanbemama Forum Kecamatan Sehat; dan
3. c.untuk tingkat Kelurahan Sehat bemama PokjaKelurahan Sehat.
(3)Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum dan Pokja.
1. c.Kawasanindustri dan perkantoran sehat;
2. d.Kawasanpariwisata sehat;
3. e.Ketahanan pangan dan gizi;
4. f.Kehidupan masyarakat yang mandiri;dan
5. g.Kehidupan sosial yang sehat. 5
(1)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program __ t_ ! _______ _1! 1 .. - ....

Pasal 9

(2)Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Satuan KeIja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
(1)Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus Forum Kota Sehat.

Pasal 8

Paragraf2 Tugas Pokok, Fungsi Dan Program Kerja

g.Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
h.unsur-unsur lain yang dianggap perlu.
a.pemerintah;
b.masyarakat;
c.swasta;
d.tokoh masyarakat;
e.perguruan tinggi;
f.media massa;

(2)Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
(1)Susunan Keanggotaan Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dengan melibatkan berbagai unsur.

Pasal 7

(4)Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
1. d.Anggota Kepala Bappeda Kota Banjarbaru Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kepala SKPD yang membidangi 7 (tujuh) tatanan Kota Sehat.
2. a.Ketua
3. b.WakilKetua
4. c.Sekretaris
(3)Susunan Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 6 DalampenyelenggaraanProgramKotaSehat, masyarakat dapat:
1. a.memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kegiatan penyelenggaraanKotaSehat;
2. b.menjaga keberlanjutan program KotaSehat; dan
3. c.menaati peraturan perundang-undangan berdasarkan rezulasi tatanan Pasal 13 Dalampenyelenggaraanprogram KotaSehat masyarakat berhak:
4. a.memperolehinformasitentang rencana program dan kegiatan;
5. b.ikut serta dalam setiap pelaksanaan kegiatan program Kota Sehat secara partisipatifdalam rangka pemberdayaanmasyarakat; dan
6. c.yang dimaksud ikut serta secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimanadimaksud pada huruf b adalah pelibatan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan program kegiatan.

Pasal 12

BABVI PERAN SERTA MASYARAKAT

(2)Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tatanan yang dipilih. operasionalpembinaan(1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraanKotaSehat.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…