DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 185

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru ini mengatur tentang Kepemudaan, yang memuat: Ketentuan Umum; Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda; Perencanaan Pembangunan Kepemudaan; Penyelenggaraan Kepemudaan; Prasarana dan Sarana Kepemudaan; Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; Kerjasama; Penghargaan; Pendanaan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pembangunan daerah, Pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m dan huruf s angka 1 (satu) Pembagian Urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai wewenang

Menetapkan

menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan urusan Kepemudaan demi kepastian hukum sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Kepemudaan; Mengingat... SALINAN 2 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
10. 11.Peraturan Pemerintah... 3
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Paeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
14. 14.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
15. 15.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
16. 16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
17. 17.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru ( Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG KEPEMUDAAN BAB I... 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Kepemudaan yang menjadi kewenangan Daerah
5.Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Banjarbaru.
6.Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Banjarbaru.
7.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9.Kota Layak Pemuda adalah salah satu program prioritas Kemenpora dalam meningkatkan mutu standarisasi Kepemudaan di seluruh Indonesia.
10.Pemberdayaan Pemuda adalah upaya untuk meningkatkan potensi dan menggali kemampuan Pemuda dengan melibatkan komponen Kepemudaan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
12.Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
13.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
14.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
15.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
16.Pengembangan kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
17.Pengembangan kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha.
18.Pengembangan kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
19.Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
20.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
21.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Kota Banjarbaru.
22.Prasarana... 5
22.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
23.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
24.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau 5dministrat.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

a.ketuhanan yang maha esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

a.mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b.memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.peran, tanggung jawab dan hak Pemuda;
c.perencanaan Kepemudaan;
d.penyelenggaraan Kepemudaan;
e.Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
f.pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan;
g.kerjasama;
h.Penghargaan;
i.pendanaan;
j.peran serta Masyarakat;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.sanksi 5dministrative. 6

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan Daerah serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pemberdayaan, pengembangan, dan Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pemberdayaan, penyadaran, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 6

(1)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menjadi tanggung jawab Wali Kota.
(2)Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanan bidang Kepemudaan.
(3)Wali Kota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan pemberdayaan Pemuda yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menetapkan rencana strategis Kepemudaan;
3. c.menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan Kemitraan dalam pemberdayaan Pemuda dengan Masyarakat, lembaga, Pelaku Usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
4. d.mengoordinasikan program Kepemudaan;
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Kepemudaan;
6. f.menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
8. h.memfasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
9. i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. j.memberikan Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam bidang Kepemudaan; dan
11. k.memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Kepemudaan.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol... 7
3. b.kontrol sosial; dan
4. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, diwujudkan dengan :
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
3. c.meningkatkan kesadaran hukum;
4. d.meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
5. e.meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga Masyarakat;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumberdaya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap Masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 8

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan Daerah;
g.melestarikan budaya Daerah;
h.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah; dan
i.meningkatkan kerjasama antar Organisasi Pemuda.

Pasal 9

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana KePemudaaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi dari Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan;
d.akses... 8
d.akses untuk pengembangan diri;
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
f.akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan;
g.akses membentuk jejaring Kemitraan; dan
h.Penghargaan atas prestasi yang diraih.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 10

(1)Wali Kota menyusun kebijakan dan strategi pemberdayaan Pemuda.
(2)Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan Pemuda sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dituangkan ke dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
4. d.Rencana Aksi Daerah Kepemudaan; dan
5. e.Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang Kepemudaan.

Isi peraturan

Teks185PDFHirarki

Memuat teks peraturan…