DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas Terpadu, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Jaringan Utilitas Terpadu; Perencanaan Penyelenggaraan Jaringan Utilitas; Pelaksanaan Penempatan dan Relokasi Jaringan Utilitas; Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; Jaminan Pelaksanaan; Perizinan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Larangan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kota Banjarbaru sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan fasilitas utilitas, telah mendorong pembangunan jaringan utilitas terpadu sehingga untuk menjamin kenyamanan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan maka perlu keterpaduan dalam penempatan jaringan utilitas di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan pengaturan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas Terpadu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. 3.Undang-Undang... SALINAN
3. 3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. 5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. 8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252;
9. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. 11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
12. 12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
14. 14.Peraturan Pemerintah...
15. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
19. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21. 20.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
22. 21.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 4);
23. 22.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13);
24. 23.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 6);
25. 24.Peraturan Daerah...
26. 24.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGRAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
7.Jaringan Utilitas adalah jaringan pendukung utilitas yang terletak diatas dan/atau dibawah permukaan tanah.
8.Jaringan Utilitas Terpadu adalah hasil koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penempatan jaringan utilitas dan pemanfaatan sarana jaringan utilitas
9.Instansi Penempatan Jaringan Utilitas Jaringan Terpadu yang selanjutnya disebut Instansi adalah badan yang melakukan penempatan jaringan utilitas dalam jaringan utilitas terpadu di daerah.
10.Penempatan adalah batasan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan utilitas di atas tanah dan di bawah tanah.
11.Penempatan...
11.Penempatan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi dalam rangka membangun dan/ atau menempatkan jaringan utilitas.
12.Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
13.Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
14.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
15.Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
16.Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
17.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah berdasarkan asas:

a.kelestarian dan keterpaduan;
b.keberlanjutan;
c.keberdayagunaan dan kebersamaan;
d.kepastian hukum dan keadilan; dan
e.keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan berdasarkan prinsip :

a.berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
b.mengutamakan kepentingan umum;
c.kesesuaian dengan RTRW Daerah;
d.kelestarian lingkungan;
e.keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
f.estetika.

Pasal 4

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah meliputi perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

a.penataan Jaringan Utilitas di daerah;
b.penyediaan sarana Jaringan Utilitas terpadu yang berkelanjutan; dan
c.mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas terpadu di Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Jaringan Utilitas Tepadu;
b.perencanaan penyelenggaraan Jaringan Utilitas;
c.pelaksanaan penempatan dan relokasi Jaringan Utilitas;
d.penyediaan sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
e.jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan;
f.pemanfaatan sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
g.perizinan;
h.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
i.larangan;
j.penghargaan;
k.peran serta masyarakat;
l.pendanaan;
m.sanksi administratif;
n.ketentuan penyidikan; dan
o.sanksi pidana.

Pasal 7

Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengatur penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.

BAB II

JARINGAN UTILITAS TEPADU

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
(2)Penyelenggaraan...
(3)Penyelenggaraaan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.pelayanan publik;
2. b.lingkungan hidup;
3. c.kesesuaian RTRW Daerah;
4. d.keamanan, ketertiban dan ketentraman umum; dan
5. e.kearifan lokal.
(4)Pelaksanaan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
(2)Perencanaan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
(3)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Penyusunan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RTRW Daerah.
(3)Dalam penyusunan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
1. a.perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.perhubungan;
3. c.perumahan dan kawasan permukiman;
4. d.lingkungan hidup;dan
5. e.komunikasi dan informatika

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…