DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penghijauan Kota, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Penyelenggaraan Penghijauan Kota; 4. Penyelenggaraan Perlindungan Tanaman Penghijauan; 5. Perizinan; 6. Kewajiban Pemegang Izin Penebang Pohon; 7. Keringanan; 8. Larangan; 9. Pengendalian Dan Pengawasan; 10. Anggaran; 11. Sanksi Administrasi; 12. Ketentuan Penyidikan; 13. Sanksi Pidana; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penghijauan Kota oleh Pemerintah Daerah diperlukan peningkatan penataan kota yang lebih baik agar menjadi kota yang teduh, rapi, aman, dan nyaman;
c.bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah dan menampung kondisi khusus daerah, perlu ada ketentuan yang mengatur penghijauan kota untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghijauan Kota. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LembaranNegara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4.Undang-Undang... SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);
12.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13); Dengan... 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGHIJAUAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
3.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan , perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4.Penghijauan Kota adalah kegiatan Penghijauan di wilayah perkotaan dalam kewenangan Pemerintah Kota.
5.Perlindungan pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
6.Tanaman Penghijauan adalah semua tanaman yang ditanam, dipelihara, dikuasai Pemerintah Kota Banjarbaru yang terdiri dari tanaman kayu, tanaman perdu, dan tanaman savana atau rumput-rumputan yang tumbuh pada lokasi jalur hijau, daerah milik jalan, taman kota, lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, dan fasilitas publik lainnya, sehingga kelihatan asri.
7.Perlindungan tanaman adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi tanaman.
8.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9.Pemangkasan adalah memotong dahan, ranting, cabang dan daun dari pohon/tanaman yang bertujuan untuk perapian.
10.Penebangan adalah perbuatan menebang, memotong pohon dengan cara apapun yang berakibat pohon tersebut rusak atau mati secara permanen.
11.Izin adalah izin yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon penghijauan dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon, sesuai peraturan yang berlaku.
12.Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas permukaan tanah.
13.Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama dengan ketinggian 1-3 meter.
14.Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu dengan ketinggian 50-100 centimeter.
15.Rerumputan adalah tanaman dengan ketinggian 20-50 centimeter.
16.Swasta... 4
16.Swasta adalah berdiri sendiri bukan milik pemerintah salah satu bagian dalam ekonomi suatu Negara yang terdiri dari kegiatan di bidang usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai oleh pemerintah.
17.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18.Orang adalah orang perseorangan.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan , perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Penghijauan Kota yang diatur dalam peraturan daerah ini dimaksudkan :
1. a.Memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pelaksanaan Penghijauan Kota;
2. b.Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Penghijauan Kota secara terencana, sistematis, dan terpadu;
3. c.Menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan dan mengendalikan Penghijauan Kota serta pelestarian lingkungan dalam berbagai aspek;
4. d.Meningkatkan peran dan tanggung jawab serta masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam melaksanakan Penghijauan Kota;
(2)Penyelenggaraan Penghijauan Kota yang diatur dalam peraturan daerah ini bertujuan :
1. a.Melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga untuk terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah;
2. b.Menjaga keberadaan, keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup;
3. c.Menjaga keserasian, keseimbangan dan kualitas ekosistem lingkungan di Daerah;
4. d.Menciptakan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen dari seluruh pihak, baik dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Penghijauan Kota.
(2)Penyelenggaraan Penghijauan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang tata lingkungan.
(3)Pelaksanaan Penghijauan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGHIJAUAN KOTA

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Penghijauan Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan:
1. a.pohon;
2. b.perdu;
3. c.semak; dan
4. d.rerumputan.
(2)Penggunaan jenis Tanaman Penghijuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis tanaman daerah.
(3)Penetapan jenis tanaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Pemilihan pohon yang akan ditanam memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.bertajuk jelas, tidak mudah tumbang, tidak mudah menggugurkan daun dan ranting;
b.mudah tumbuh di lokasi penanaman;
c.berumur panjang, tahan terhadap kekurangan air dan gangguan fisik;
d.penghasil bunga, buah, biji yang bernilai ekonomis dan estetika.
e.memiliki manfaat lain.

Pasal 6

Pemilihan Perdu, semak, dan rerumputan yang akan ditanam memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.Tidak mudah menggugurkan daun dan ranting;
b.mudah tumbuh di lokasi penanaman;
c.berumur panjang, tahan terhadap kekurangan air dan gangguan fisik;
d.penghasil bunga, buah, dan/atau biji yang bernilai ekonomis dan estetika;
e.memiliki manfaat lain.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan penanaman merupakan teknik penanaman untuk memenuhi fungsi yang direncanakan dengan teknik untuk mengurangi pencemaran udara, keindahan, kenyamanan, keharmonisan dan tidak mengabaikan faktor keselamatan, serta memperhatikan benih atau bibit tanaman.
(2)Kegiatan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang jelas yang meliputi :
1. a.Lokasi penanaman;
2. b.Jenis tanaman yang akan ditanam;
3. c.Cara penanaman;
4. d.Cara pemeliharaan;
5. e.Peralatan; dan
6. f.Rencana biaya serta jadwal/ waktu.
(3)Perencanaan... 6
(3)Perencanaan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan gambar, peta, foto dan daftar yang menunjukkan lokasi dan daerah-daerah jalan yang akan ditanami dan jenis tanaman.
(4)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penghijauan kota sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

(1)Pemeliharaan dilakukan dalam tahapan :
1. a.Pemeliharaan pasca tanam; dan
2. b.Pemeliharaan rutin.
(2)Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penyiraman;
2. b.Pendangiran dan penyiangan;
3. c.Pemangkasan;
4. d.Pemupukan; dan
5. e.Penggantian tanaman/ penyulaman.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan jenis, penanaman, pemeliharaan tanaman penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TANAMAN PENGHIJAUAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan pohon di Daerah.
(2)Pelaksanaan Perlindungan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Swasta dan Masyarakat.
(3)Penyelenggaraan Perlindungan Pohon di Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap area yang menjadi milik atau dikuasai orang dan/atau Badan.
(4)Swasta dan masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan pohon pada area yang menjadi milik atau dikuasai oleh orang/badan yang bersangkutan dan/atau area yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
(5)Penyelenggaraan Perlindungan Pohon di Daerah yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Swasta dan Masyarakat dilakukan secara terkoordinasi oleh Wali Kota.
(6)Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan pohon, Pemerintah Daerah melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon yang ada di daerah.
(7)Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah dapat mengasuransikan pohon secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan. 7

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…