DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN; PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN; PENGANGGARAN DALAM APBD; PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN; VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI; PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN; PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN; PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN; KETENTUAN PERALIHAN; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan serta meningkatkan fungsi dan peran partai politik dalam kerangka sistem politik demokrasi dan sistem kepartaian yang lebih optimal dan efektif;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Pemerintah Daerah berwenang memberikan bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik, sehingga perlu dicabut;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tinggkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3.Undang-Undang... SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8.Undang-Undang...
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Inedonesia Nomor 6177);
10.Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguanaan Bantuan Keungan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguanaan Bantuan Keungan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
14.Peraturan Menteri...
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daeah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daeah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
16.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 126); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan...
7.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.
10.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan dalam Daerah Kota Banjarbaru.
11.Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
12.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
13.Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pemilu DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota DPRD.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16.Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.
17.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPD.
18.Pengurus Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik;
2. b.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan;dan
3. c.mewujudkan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik secara formil dan materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemberian bantuan keuangan;
b.perhitungan bantuan keuangan;
c.penganggaran dalam APBD;
d.pengajuan bantuan keuangan;
e.verifikasi kelengkapan administrasi;
f.penyaluran bantuan keuangan;
g.penggunaan bantuan keuangan;
h.pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan;
i.Ketentuan Peralihan;dan
j.pendanaan.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.
(2)Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun yang bersumber dari APBD.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 5

(1)Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD periode tahun berkenaan.
(2)Jumlah...
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPUD.

BAB V

PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

(1)Besaran nilai Bantuan Keuangan Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) per suara sah.
(2)Ketentuan mengenai besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Wali Kota dapat menaikkan nilai Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Besaran kenaikan nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(3)Besaran kenaikan nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Gubernur.
(4)Tata cara permohonan kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Kenaikan nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas Daerah.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kondisi kemampuan keuangan Daerah; dan
2. b.nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 9

(1)Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan diperoleh berdasarkan besaran nilai bantuan keuangan partai politik per suara sah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.
(2)Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu tahun berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sah.

BAB VI

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 10

(1)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan obyek Bantuan Keuangan Partai Politik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran hibah kepada Partai Politik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…