DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043,Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Ruang lingkup; Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah; Rencana struktur ruang wilayah; Rencana pola ruang wilayah; Kebijakan pengembangan kawasan strategis; Arahan pemanfaatan ruang wilayah; Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; Kelembagaan; Hak, kewajiban dan peran masyarakat; Rencana detail tata ruang; Pendanaan; Ketentuan penyidikan; Ketentuan pidana; Ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan penataan ruang merupakan upaya untuk menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru;
d.bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan akan ruang dan pembangunan yang terjadi di Kota Banjarbaru, sehingga perlu diganti;
e.bahwa... SALINAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2024-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang...
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14.Undang-Undang...
14.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18.Undang-Undang...
18.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
19.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
20.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
21.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentungan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
22.Undang-Undang...
22.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
23.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
24.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
25.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
26.Undang-Undang...
26.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
27.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
28.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5574);
33.Peraturan Pemerintah...
33.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
41.Peraturan Pemerintah...
41.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
47.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
48.Peraturan Pemerintah...
48.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
49.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
50.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
51.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
52.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
53.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
54.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
55.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
56.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
57.Peraturan Menteri...
57.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
58.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
59.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
60.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
61.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1159);
62.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
63.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
64.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
65.Peraturan Menteri...
66.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 136);
67.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
68.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
6.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7.Struktur...
7.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
8.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11.Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Tertib Tata Ruang.
14.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
16.Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Banjarbaru, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan penjabaran RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Banjarbaru.
19.Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan yang mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
20.Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan Pola Ruang wilayah kota.
21.Rencana...
21.Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
22.Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota atau regional.
23.Sub Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani Bagian Wilayah Perkotaan.
24.Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial atau administrasi lingkungan permukiman pada skala pelayanan kecamatan, kelurahan dan rukun warga.
25.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
26.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengairan air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
27.Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
28.Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang memberikan gambaran Pemanfaatan Ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
29.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi Daya.
30.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.
31.Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.
32.Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah kumpulan air yang besarnya, antara lain, bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya, curah hujan, suhu dan sebagainya, misalnya sungai, rawa, danau, laut dan samudra.
33.Kawasan...
33.Kawasan Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya yang selanjutnya disebut Kawasan PTB adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan gambut.
34.Kawasan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Kawasan HL adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
35.Kawasan Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Kawasan PS adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
36.Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
37.Rimba Kota yang selanjutnya disebut RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Rimba Kota oleh pejabat yang berwenang.
38.Taman Kota yang selanjutnya disebut RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
39.Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
40.Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
41.Taman RW yang selanjutnya disebut RTH-5 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga Masyarakat, serta kegiatan Masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
42.Taman RT yang selanjutnya disebut RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
43.Pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
44.Jalur...
44.Jalur Hijau yang selanjutnya disebut RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA) sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
45.Badan Jalan yang selanjutnya disingkat BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama.
46.Kawasan Pertanian yang selanjutnya disebut Kawasan P adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
47.Kawasan Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Kawasan P-1 adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
48.Kawasan Hortikultura yang selanjutnya disebut Kawasan P-2 adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
49.Kawasan Perkebunan yang selanjutnya disebut Kawasan P-3 adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
50.Kawasan Peternakan yang selanjutnya disebut Kawasan P-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
51.Kawasan Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disebut Kawasan IK-2 adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana dan sarana umum yang ada.
52.Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Kawasan PTL adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
53.Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Kawasan KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana Tata Ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54.Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kawasan W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
55.Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kawasan PM adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
56.Kawasan...
56.Kawasan Perumahan yang selanjutnya disebut Kawasan R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
57.Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Kawasan FUS adalah Fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan Kawasan komersial.
58.Kawasan Infrastruktur Perkotaan yang selanjutnya disebut Kawasan IR adalah Kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasum fasos, ruang terbuka non hijau dan tempat evakuasi bencana).
59.Kawasan Campuran yang selanjutnya disebut Kawasan C adalah Kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal 3 (tiga) fungsi (campuran hunian dan nonhunian) dengan luas 0,5-60 hektare, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan Kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
60.Kawasan Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Kawasan K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, dan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
61.Kawasan Perkantoran yang selanjutnya disebut Kawasan KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, pelayanan publik dan perkantoran swasta sebagai tempat bekerja, tempat berusaha, dan dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial pendukungnya.
62.Kawasan Transportasi yang selanjutnya disebut Kawasan TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan dan kepentingan transportasi dan perhubungan darat, laut, dan udara pada skala pelayanan nasional dan provinsi dan jasa pelayanan transportasi yang mendukung.
63.Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kawasan HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
64.Kawasan Strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber alam dan teknologi.
65.Ketentuan...
65.Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disebut KUZ adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
66.Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
67.Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
68.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
69.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
70.Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan Masyarakat.
71.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
72.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
73.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
74.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
75.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
76.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana prasarana air minum.
77.Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
78.Bahan...
78.Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kota Banjarbaru terdiri atas:

a.Ruang lingkup Wilayah perencanaan; dan
b.Ruang lingkup muatan.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi seluruh Wilayah Kota Banjarbaru yang mencakup Ruang darat dan air seluas 30.515,26 (tiga puluh ribu lima ratus lima belas koma dua enam) hektare beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
(2)Wilayah perencanaan berada pada titik koordinat 03º22’38”-03º34’11” Lintang Selatan dan 114º40’28”- 114º54’28” Bujur Timur.
(3)Batas Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
2. b.sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut;
3. c.sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar; dan
4. d.sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.
(4)Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kecamatan Landasan Ulin dengan luas 7.393,62 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma enam dua) hektare terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Syamsudin Noor;
  2. 2.Kelurahan Guntung Payung;
  3. 3.Kelurahan Landasan Ulin Timur; dan
  4. 4.Kelurahan Guntung Manggis.
2. b.Kecamatan Liang Anggang dengan luas 7.483,44 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga koma empat empat) hektare terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Landasan Ulin Barat;
  2. 2.Kelurahan Landasan Ulin Utara;
  3. 3.Kelurahan...
  4. 3.Kelurahan Landasan Ulin Selatan; dan
  5. 4.Kelurahan Landasan Ulin Tengah.
3. c.Kecamatan Cempaka dengan luas 11.453,48 (sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga koma empat delapan) hektare terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Palam;
  2. 2.Kelurahan Bangkal;
  3. 3.Kelurahan Sungai Tiung; dan
  4. 4.Kelurahan Cempaka.
4. d.Kecamatan Banjarbaru Utara dengan luas 2.687,67 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma enam tujuh) hektare terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Loktabat Utara;
  2. 2.Kelurahan Mentaos;
  3. 3.Kelurahan Komet; dan
  4. 4.Kelurahan Sungai Ulin.
5. e.Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan luas 1.497,06 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma nol enam) hektare terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Loktabat Selatan;
  2. 2.Kelurahan Kemuning;
  3. 3.Kelurahan Guntung Paikat; dan
  4. 4.Kelurahan Sungai Besar.
(5)Wilayah perencanaan Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitan skala 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Ruang lingkup muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.ketentuan umum;
b.ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
c.rencana struktur ruang wilayah;
d.rencana pola ruang wilayah;
e.kebijakan pengembangan kawasan strategis;
f.arahan pemanfaatan ruang wilayah;
g.ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
h.kelembagaan;
i.hak, kewajiban dan peran masyarakat;
j.rencana detail tata ruang;
k.pendanaan;
l.ketentuan...
l.ketentuan penyidikan;
m.ketentuan pidana;
n.ketentuan lain-lain;
o.ketentuan penutup;
p.ketentuan penutup;
q.penjelasan; dan
r.lampiran.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah mewujudkan Kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang nyaman sebagai hunian, layanan pendidikan, transportasi, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa berskala nasional dengan mengedepankan efisiensi Pemanfaatan Ruang.

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan penataan Ruang.
(2)Kebijakan penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengembangan pusat pelayanan untuk mendukung perwujudan fungsi pemerintahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan;
2. b.pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman dan fasilitas umum dilengkapi dengan sarana dan prasarana optimal untuk mendukung aktivitas Masyarakat yang nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
3. c.pengembangan dan peningkatan kegiatan pariwisata, industri dan perdagangan dan jasa sebagai penggerak perekonomian serta peningkatan investasi;
4. d.pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi dalam mendukung sistem perkotaan dan pemerataan pembangunan; dan
5. e.peningkatan upaya pengendalian fungsi Kawasan untuk tetap menjaga kelestarian dan efisiensi Pemanfaatan Ruang.

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Strategi Penataan Ruang.
(2)Strategi pengembangan pusat pelayanan untuk mendukung perwujudan fungsi pemerintahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.menetapkan Kawasan Strategis yang menunjang fungsi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dan PKN;
2. b.mengembangkan sistem pusat pelayanan perkotaan melalui pemenuhan fasilitas umum dan sosial kota sesuai dengan skala pelayanannya;
3. c.menata dan memantapkan tiap Kawasan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing;
4. d.meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar Kawasan dan antar pusat kegiatan baik dari dalam maupun luar Kota Banjarbaru; dan
5. e.mendorong mengembangkan jasa penunjang pelayanan perkantoran dan pemerintahan skala Provinsi dan nasional.
(3)Strategi pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman dan fasilitas umum dilengkapi dengan sarana dan prasarana optimal untuk mendukung aktivitas Masyarakat yang nyaman, aman, dan seimbang pada skala pelayanan Provinsi dan nasional serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.mengembangkan Kawasan Perumahan yang nyaman dan aman bagi seluruh Masyarakat;
2. b.mewujudkan ketersediaan jaringan dan infrastruktur energi serta jaringan dan infrastruktur telekomunikasi;
3. c.mengembangkan jaringan dan infrastruktur sumber daya air yang mampu menunjang mitigasi bencana; dan
4. d.mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara optimal.
(4)Strategi pengembangan dan peningkatan kegiatan pariwisata, industri dan perdagangan dan jasa sebagai penggerak perekonomian serta peningkatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.mengembangkan daya tarik dan kegiatan kepariwisataan;
2. b.mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang mampu memenuhi kebutuhan industri besar serta industri kecil dan menengah;
3. c.mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa yang mampu memenuhi kebutuhan perdagangan dan jasa skala lokal hingga nasional;
4. d.mengatur kegiatan industri serta perdagangan dan jasa sesuai skala kegiatannya di seluruh Wilayah kota; dan
5. e.menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri.
(5)Strategi...
(5)Strategi pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi dalam mendukung sistem perkotaan dan pemerataan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.mewujudkan jaringan dan infrastruktur transportasi skala regional dan nasional;
2. b.mengembangkan jaringan dan infrastruktur transportasi skala kota; dan
3. c.mewujudkan pergantian antarmoda transportasi perkotaan yang berkesinambungan.
(6)Strategi peningkatan upaya pengendalian fungsi Kawasan untuk tetap menjaga kelestarian dan efisiensi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
1. a.mewujudkan kelestarian Kawasan Lindung;
2. b.mengatur Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara efisien melalui Ketentuan Umum Zonasi; dan
3. c.menetapkan ketentuan khusus bagi Kawasan rawan bencana, Kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kawasan pertambangan mineral dan batu bara.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Pasal 8

(1)Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota terdiri atas:
1. a.sistem pusat pelayanan; dan
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.PPK;
2. b.SPPK; dan
3. c.PPL.
(2)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai Kawasan pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa serta permukiman terletak di Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara.
(3)SPPK...
(3)SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.SPPK I berfungsi sebagai pusat kegiatan transportasi, pusat pemerintahan, industri, pendidikan, perdagangan dan jasa, serta permukiman terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin; dan
2. b.SPPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kepariwisataan, pendidikan, perdagangan dan jasa, serta permukiman terletak di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka.
(4)PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.PPL I berfungsi sebagai pusat permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
2. b.PPL II berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang;
3. c.PPL III berfungsi sebagai pusat permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang;
4. d.PPL IV berfungsi sebagai pusat permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka; dan
5. e.PPL V berfungsi sebagai pusat permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka.
(5)Sistem pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.sistem jaringan transportasi;
b.sistem jaringan energi;
c.sistem jaringan telekomunikasi;
d.sistem jaringan sumber daya air; dan
e.infrastruktur perkotaan.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014