DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjarbaru

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Percepatan Penurunan Stunting menjadi indikator penting dalam pembangunan kesehatan nasional guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan yang berkelanjutan;
c.bahwa Stunting perlu ditangani secara komprehensif dan kolaboratif oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna terwujudnya generasi yang sehat dan kompetitif;
d.bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah perlu pengaturan dengan peraturan daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3.Undang-Undang... SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahah Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887):
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10.Peraturan… 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
14.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
15.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembengunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2024 Nomor 553);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
21.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 16); Dengan… 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting berdasarkan asas:

a.optimal;
b.bertindak cepat dan akurat;
c.penguatan kelembagaan dan kerjasama;
d.transparansi;
e.peka budaya; dan
f.akuntabilitas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah dimaksudkan untuk:
1. a.sebagai pedoman menurunkan prevalensi Stunting di Daerah.
2. b.percepatan penurunan Stunting berdasarkan rencana aksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. c.peningkatan komitemen dan visi kepemimpinan pada Pemerintah Daerah;
4. d.peningkatan komunikasi perubahann perilaku dan pemberdayaan Masyarakat;
5. e.peningkatan konvergensi intervensi Spesifik dan intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah;
6. f.peningakatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
7. g.penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
(2)Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
1. a.perbaikan pola konsumsi makanan;
2. b.perbaikan perilaku sadar gizi;
3. c.peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;dan
4. d.peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Bagian... 7

Pasal 4

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku Masyarakat untuk mencegah Stunting;
b.meningkatkan komitmen para Pemangku Kepentingan dalam melakukan upaya Percepatan Penurunan Stunting;
c.memperkuat kolaborasi antaraktor dan antarsektor dalam Percepatan Penurunan Stunting; dan
d.mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait percepatan Penurunan Stunting secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
b.strategi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
c.kewenangan Pemerintah Daerah;
d.pendekatan;
e.penelitian dan pengembangan;
f.pemantauan dan evaluasi;
g.pencatatan dan pelaporan;
h.pendanaan;
i.penghargaan; dan
j.pembinaan dan pengawasan.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah.
(2)Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkomitmen dan konsisten dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
(3)Upaya... 8
(3)Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi komitmen Bersama seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
(4)Komitmen dan konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara mendorong, mendukung, dan menjadikan program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting menjadi program dan kegiatan prioritas Daerah.
(5)Dalam rangka Pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.penguatan Perencanaan dan penganggaran;
2. b.peningkatan kualitas pelaksanaan;
3. c.peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
4. d.peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
(6)Pelaksanaan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan Stunting meliputi:
1. a.sasaran untuk Intervensi Spesifik; dan
2. b.sasaran untuk Intervensi Sensitif.
(2)Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.remaja;
2. b.calon pengantin;
3. c.ibu hamil;
4. d.ibu menyusui; dan
5. e.anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
(3)Sasaran untuk Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Keluarga Berisiko Stunting.
(4)Target indikator sasaran Intervensi Spesifik penurunan Stunting terdiri dari:
1. a.persentase ibu hamil kurang energi kalori (yang mendapat tambahan asupan gizi;
2. b.persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah dan/atau multiple micronutrient supplements paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) tablet selama kehamilan;
3. c.persentase bayi berat lahir rendah;
4. d.persentase bayi usia kurang 6 (enam) bulan yang mendapat ASI ekslusif;
5. e.persentase anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat Makanan Pendampingan Air Susu Ibu;
6. f.persentase... 9
7. f.persentase anak berusia dibawah lima 5 (lima) tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
8. g.persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun (Balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
9. h.persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun (Balita) yang kurang gizi yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
10. i.persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun (Balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap;
11. j.persentase remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD); dan
12. k.prevalensi anemia pada calon pengantin wanita.
(5)Target indikator sasaran Intervensi Sensitif penurunan Stunting terdiri dari:
1. a.persentase pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan;
2. b.persentase kehamilan yang tidak diinginkan;
3. c.calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
4. d.persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak di lokasi prioritas;
5. e.persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman di lokasi prioritas;
6. f.penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional;
7. g.Keluarga Beresiko Stunting yang memperoleh pendampingan;
8. h.jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
9. i.persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas;
10. j.jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pangan non tunai; dan
11. k.persentase Kelurahan stop Buang Air Besar sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).

Pasal 8

(1)Kegiatan Intervensi Spesifik bagi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.pemberian suplemen tablet tambah darah;
2. b.penyuluhan kesehatan reproduksi remaja;
3. c.promosi gizi seimbang;
4. d.POSYANDU remaja; dan
5. e.pembentukan konselor sebaya.
(2)Kegiatan intervensi Spesifik bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pemeriksaan Kesehatan;
2. b.imunisasi… 10
3. b.imunisasi TT wanita usia subur (WUS);
4. c.skrining kesehatan; dan
5. d.pemberian tablet tambah darah.
(3)Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.pemberian konseling kesehatan dan kehamilan;
2. b.pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis dan anemia;
3. c.pemberian tablet tambah darah dan/atau multiple micronutrient supplements;
4. d.pelayanan pemeriksaan kehamilan (antenatal care/ANC) terpadu;
5. e.penanggulangan kecacingan;
6. f.perlindungan dari penyakit menular dan tidak menular;dan
7. g.kelas ibu hamil.
(4)Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.inisiasi menyusu dini;
2. b.pemberian vitamin A pada ibu nifas;
3. c.pelayanan nifas dan neonatal sesuai standar;
4. d.pemberian ASI Ekslusif pada anak usia kurang dari 6 (enam) bulan;dan
5. e.anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping asi.
(5)Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak;
2. b.pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita di fasilitas kesehatan;
3. c.pemberian suplemen vitamin A, Mikro Nutrient, zink dan obat cacing;
4. d.penatalaksanaan balita gizi buruk;
5. e.pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit;
6. f.pemberian imunisasi dasar lengkap;
7. g.pencegahan dan pengobatan diare; dan
8. h.kelas ibu balita.

Pasal 9

Kegiatan Intervensi sensitif dengan sasaran Masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.menyediakan akses air minum yang aman;
b.menyediakan akses sanitasi yang layak;
c.mengoptimalkan gerakan Masyarakat hidup sehat;
d.menyediakan akses jaminan kesehatan nasional;
e.menyediakan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana;
f.menyediakan... 11
f.menyediakan akses pendidikan anak usia dini universal;
g.menyediakan akses bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
h.menyediakan akses perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan;
i.mengoptimalkan pola pengasuhan anak melalui bina keluarga balita;
j.menyediakan bantuan pangan non tunai untuk keluarga kurang mampu;
k.menyediakan akses kawasan rumah pangan lestari;
l.menyediakan akses fortifikasi bahan pangan utama (beras, jagung, ubi kayu);
m.melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
n.pencegahan infeksi berulang; dan
o.memastikan dukungan kebijakan;dan
p.pendanaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 10

(1)Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting bertujuan:
1. a.menurunkan prevalensi Stunting;
2. b.meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. c.menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. d.memperbaiki pola asuh;
5. e.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. f.meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
(2)Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting berlandaskan 5 (lima) pilar terdiri dari :
1. a.peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah yang taat;
2. b.peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan Masyarakat yang berfokus pada kearifaan lokal;
3. c.peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif serta konsilidasi program Nasional, Provinsi dan Kota;
4. d.menjaga ketahanan pangan pada tingkat individu, keluarga dan Masyarakat; dan
5. e.Pemantauan, Evaluasi, penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 11

(1)Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
1. a.peningkatan komitmen Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; dan
2. b.peningkatan kapasitas Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan.
(2)Peningkatan... 12
(2)Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
1. a.kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan;
2. b.penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; dan
3. c.penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.
(3)Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat Daerah dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
1. a.pelaksanaan konvergensi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi; dan
2. b.pelaksanaan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.
(4)Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
1. a.pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan Masyarakat termasuk dalam keadaan bencana; dan
2. b.peningkatan kualitas fortifikasi pangan.
(5)Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
1. a.penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
2. b.pengembangan sistem data dan informasi terpadu;
3. c.penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi; dan
4. d.pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Percepatan Penurunan Stunting menjadi indikator penting dalam pembangunan kesehatan nasional guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan yang berkelanjutan;
c.bahwa Stunting perlu ditangani secara komprehensif dan kolaboratif oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna terwujudnya generasi yang sehat dan kompetitif;
d.bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah perlu pengaturan dengan peraturan daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3.Undang-Undang... SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahah Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887):
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10.Peraturan… 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
14.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
15.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembengunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2024 Nomor 553);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
21.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 16); Dengan… 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting berdasarkan asas:

a.optimal;
b.bertindak cepat dan akurat;
c.penguatan kelembagaan dan kerjasama;
d.transparansi;
e.peka budaya; dan
f.akuntabilitas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah dimaksudkan untuk:
1. a.sebagai pedoman menurunkan prevalensi Stunting di Daerah.
2. b.percepatan penurunan Stunting berdasarkan rencana aksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. c.peningkatan komitemen dan visi kepemimpinan pada Pemerintah Daerah;
4. d.peningkatan komunikasi perubahann perilaku dan pemberdayaan Masyarakat;
5. e.peningkatan konvergensi intervensi Spesifik dan intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah;
6. f.peningakatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
7. g.penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
(2)Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
1. a.perbaikan pola konsumsi makanan;
2. b.perbaikan perilaku sadar gizi;
3. c.peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;dan
4. d.peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Bagian... 7

Pasal 4

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku Masyarakat untuk mencegah Stunting;
b.meningkatkan komitmen para Pemangku Kepentingan dalam melakukan upaya Percepatan Penurunan Stunting;
c.memperkuat kolaborasi antaraktor dan antarsektor dalam Percepatan Penurunan Stunting; dan
d.mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait percepatan Penurunan Stunting secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
b.strategi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
c.kewenangan Pemerintah Daerah;
d.pendekatan;
e.penelitian dan pengembangan;
f.pemantauan dan evaluasi;
g.pencatatan dan pelaporan;
h.pendanaan;
i.penghargaan; dan
j.pembinaan dan pengawasan.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah.
(2)Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkomitmen dan konsisten dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
(3)Upaya... 8
(3)Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi komitmen Bersama seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
(4)Komitmen dan konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara mendorong, mendukung, dan menjadikan program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting menjadi program dan kegiatan prioritas Daerah.
(5)Dalam rangka Pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.penguatan Perencanaan dan penganggaran;
2. b.peningkatan kualitas pelaksanaan;
3. c.peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
4. d.peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
(6)Pelaksanaan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan Stunting meliputi:
1. a.sasaran untuk Intervensi Spesifik; dan
2. b.sasaran untuk Intervensi Sensitif.
(2)Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.remaja;
2. b.calon pengantin;
3. c.ibu hamil;
4. d.ibu menyusui; dan
5. e.anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
(3)Sasaran untuk Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Keluarga Berisiko Stunting.
(4)Target indikator sasaran Intervensi Spesifik penurunan Stunting terdiri dari:
1. a.persentase ibu hamil kurang energi kalori (yang mendapat tambahan asupan gizi;
2. b.persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah dan/atau multiple micronutrient supplements paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) tablet selama kehamilan;
3. c.persentase bayi berat lahir rendah;
4. d.persentase bayi usia kurang 6 (enam) bulan yang mendapat ASI ekslusif;
5. e.persentase anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat Makanan Pendampingan Air Susu Ibu;
6. f.persentase... 9
7. f.persentase anak berusia dibawah lima 5 (lima) tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
8. g.persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun (Balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
9. h.persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun (Balita) yang kurang gizi yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
10. i.persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun (Balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap;
11. j.persentase remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD); dan
12. k.prevalensi anemia pada calon pengantin wanita.
(5)Target indikator sasaran Intervensi Sensitif penurunan Stunting terdiri dari:
1. a.persentase pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan;
2. b.persentase kehamilan yang tidak diinginkan;
3. c.calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
4. d.persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak di lokasi prioritas;
5. e.persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman di lokasi prioritas;
6. f.penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional;
7. g.Keluarga Beresiko Stunting yang memperoleh pendampingan;
8. h.jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
9. i.persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas;
10. j.jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pangan non tunai; dan
11. k.persentase Kelurahan stop Buang Air Besar sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).

Pasal 8

(1)Kegiatan Intervensi Spesifik bagi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.pemberian suplemen tablet tambah darah;
2. b.penyuluhan kesehatan reproduksi remaja;
3. c.promosi gizi seimbang;
4. d.POSYANDU remaja; dan
5. e.pembentukan konselor sebaya.
(2)Kegiatan intervensi Spesifik bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pemeriksaan Kesehatan;
2. b.imunisasi… 10
3. b.imunisasi TT wanita usia subur (WUS);
4. c.skrining kesehatan; dan
5. d.pemberian tablet tambah darah.
(3)Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.pemberian konseling kesehatan dan kehamilan;
2. b.pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis dan anemia;
3. c.pemberian tablet tambah darah dan/atau multiple micronutrient supplements;
4. d.pelayanan pemeriksaan kehamilan (antenatal care/ANC) terpadu;
5. e.penanggulangan kecacingan;
6. f.perlindungan dari penyakit menular dan tidak menular;dan
7. g.kelas ibu hamil.
(4)Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.inisiasi menyusu dini;
2. b.pemberian vitamin A pada ibu nifas;
3. c.pelayanan nifas dan neonatal sesuai standar;
4. d.pemberian ASI Ekslusif pada anak usia kurang dari 6 (enam) bulan;dan
5. e.anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping asi.
(5)Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak;
2. b.pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita di fasilitas kesehatan;
3. c.pemberian suplemen vitamin A, Mikro Nutrient, zink dan obat cacing;
4. d.penatalaksanaan balita gizi buruk;
5. e.pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit;
6. f.pemberian imunisasi dasar lengkap;
7. g.pencegahan dan pengobatan diare; dan
8. h.kelas ibu balita.

Pasal 9

Kegiatan Intervensi sensitif dengan sasaran Masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.menyediakan akses air minum yang aman;
b.menyediakan akses sanitasi yang layak;
c.mengoptimalkan gerakan Masyarakat hidup sehat;
d.menyediakan akses jaminan kesehatan nasional;
e.menyediakan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana;
f.menyediakan... 11
f.menyediakan akses pendidikan anak usia dini universal;
g.menyediakan akses bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
h.menyediakan akses perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan;
i.mengoptimalkan pola pengasuhan anak melalui bina keluarga balita;
j.menyediakan bantuan pangan non tunai untuk keluarga kurang mampu;
k.menyediakan akses kawasan rumah pangan lestari;
l.menyediakan akses fortifikasi bahan pangan utama (beras, jagung, ubi kayu);
m.melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
n.pencegahan infeksi berulang; dan
o.memastikan dukungan kebijakan;dan
p.pendanaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 10

(1)Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting bertujuan:
1. a.menurunkan prevalensi Stunting;
2. b.meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. c.menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. d.memperbaiki pola asuh;
5. e.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. f.meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
(2)Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting berlandaskan 5 (lima) pilar terdiri dari :
1. a.peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah yang taat;
2. b.peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan Masyarakat yang berfokus pada kearifaan lokal;
3. c.peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif serta konsilidasi program Nasional, Provinsi dan Kota;
4. d.menjaga ketahanan pangan pada tingkat individu, keluarga dan Masyarakat; dan
5. e.Pemantauan, Evaluasi, penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 11

(1)Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
1. a.peningkatan komitmen Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; dan
2. b.peningkatan kapasitas Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan.
(2)Peningkatan... 12
(2)Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
1. a.kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan;
2. b.penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; dan
3. c.penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.
(3)Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat Daerah dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
1. a.pelaksanaan konvergensi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi; dan
2. b.pelaksanaan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.
(4)Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
1. a.pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan Masyarakat termasuk dalam keadaan bencana; dan
2. b.peningkatan kualitas fortifikasi pangan.
(5)Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
1. a.penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
2. b.pengembangan sistem data dan informasi terpadu;
3. c.penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi; dan
4. d.pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan.