DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraaan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 2

! !

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota] DPfD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tun~angan keluarga; I
  3. 3.tunjangan beras; I
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan; ;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRDyang bersangkutan, meliputi ~
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1(1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

{1} Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1}huruf a angka 1diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2)Uang representasi ketua DPRDsetara dengan gaji pokok Walikota.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uangrepresentasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

(I) Tunjangan keluarga dan tunjangan !beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sarna dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara :sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan. 5 Pasal 6 ! t Tunjangan jabatan sebagaimana dim~SUdi dalam Pasal 2 ayat (I) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada pim~inan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima ~rsel) dari uang representasi yang bersangkutan. ! I I i

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan! tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasall2 aiat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpin~ dan Anggota DPRDyang duduk dalam badan musyawarah, komisi, bad anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kele gkapan lain. I !
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan I tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh kama llima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persenj,
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat petlsen);dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persenj] dari tunjanganjabatan ketua DPRD.! ! (3} Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat I kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. ' Pa~8
(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD~
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. ,
(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRDterdiri atas :
1. a.jaminan kesehatan; ,
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRDdisediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan '
3. c.belanja rumah tangga. I I
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat AnggotaDPRDdapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi. I I i 6
(1), Pasalil0 i
(1)Jaminan kesehatan sebagaimana d~~ud dalam Pasal 9 ay.at (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepadg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan! +an peraturan perundang- undangan. i
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dib~sud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentufm ~eraturan perundang-undangan. (3}Selain jaminan kesehatan.sebagaim~a.~imaksud pada ayat [I], Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan Idihltarcakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. I ~
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) ka1i dalam 1 [satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak, Pasal i.l l Jaminan kecelakaan ketja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c .diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan ketja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ; Pasal :12
(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)huruf' d terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harlan disediakan 2!(dua] pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan I (satu) pasang dalam } (satu) tahun;
3. c.pakaian sipi1lengkap disediakan ~ (dua) pasang dalam 5 (lima)tahun;
4. d.pakaian dinas harlan lengan panjang .disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan :
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah .disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu] tahun. !
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. :
(3)standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal i13 ;
(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7: I I! I
(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan begi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Pemakaian rumah negara dan perlbnJ,apannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud p~d*a ..at (I) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagai ana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pera. an perundang-undangan. I
(4)Pemeliharaan rumah negara dan perlen kapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud paqa a: at (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya seb~' a dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD. i ; !
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti a;u berakhir masa bakti, rumah negara dan p.erlengkap.annya sertja. endaraan d.inas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik] ke ada Pemerintah Daerah paling lambat I (satu] bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. ;
(6)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat Ii (satu] bulan sejak tanggal berhenti atau berakhimya masa bakti. Pasal :14
(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, danl atau diubah status hukumnya.
(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)itidak dapat diubah. Pasal !IS
(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
(3)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat [I] diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. .
(4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota:DPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. 8
(5)Bagi suami dan!atau istri yang niend~duki jabatan sebagai Pimpinan danfatau Anggota DPRD pada DPRp Yig sarna hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. _ _ !
(6)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRDi yarlg suami atau istrinya menjabat sebagai Walikotaj WakilWalikotatidak 1berikantunjangan perumahan.
(7)Bagi Pimpinan danf atau Anggota p..P~ yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan d I tunjangan transportasi. pasal161 Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~3~rta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dUn.. ud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan AnggotaiDP D secara bersamaan. ! Pasal_17
(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan.. kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan. standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, .kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. _
(3)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD,tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
(4)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
(5)Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan An~ota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan AnggotaDPRDprovinsi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

(1)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)huruf c disediakan dalam rangka menunjang _pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRU. '
(2)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 9. I _ I
(3)Kebutuhan minimal rumah tangga II Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD. . ! : I
(4)Ketentuan mengenai standar kebutlman minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (31:dia~r dalam Peraturan Walikota.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRDtidak menggunakan fasilitas rumah negara dan p~rlengkapannya~ tidak diberikan p_ elafda rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) h~ c : I Bagian Keti~a Uang Jasa Pengabdian Pim~int dan Anggota DPRD Pasal :19 I
(1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
(2)Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan: .
1. a.masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uangjasa pengabdian sebesar 1,(satu) bulan uang representasi;
2. h.masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
3. c.masa bakti sampai dengan 3 (tiga] tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 [tiga]bulan uang representasi;
4. d.masa bakti sampai dengan 4,(empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
5. e.masa bakti sampai dengan 5: (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima)bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang_representasi.
(3)Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
(4)Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(5)Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
(1)Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRDberupa :
1. a.program, yang terdiri atas :
  1. 1.penyelenggaraan rapat;
  2. 2.kunjungan kerja;
  3. 3.pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
  4. 4.peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; 10
  5. 5.koordinasi dan konsultasi II kegiatan kemasyarakatan; dan
  6. 6.program lain sesuai dengan fungsi, ligaS, dan wewenang DPRDi
2. b.dana operasional Pimpinan DPRD;
3. c.pembentukan kelompok pakar atau . I ahli alat kelengkapan DPRD;
4. d.penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
5. e.belanja sekretariat fraksi. (2t Belanja penunjang kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang dite pkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pemerintahan dan Pasa121 20 ayat (1) huruf a diuraikan ke etentuan peraturan perundang- Program sebagaimana dimaksud dalam Pa dalam beberapa kegiatan sesuai dengan undangan.

BAB III

BELANJAPENUNJANGKEGIATANDPRD Pasal 20

Pasal 22

(1)Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRDdan wakil ketua OPRO untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRDdan wakil ketua DPRDsehari-hari.
(2)Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal -8 ayat {5}.
(3)Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut: .
1. a.ketua DPRD,dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
  1. 1.tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; .
  2. 2.sedang, paling banyak 4 (empat) kali;'
  3. 3.rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD;
2. b.wakil ketua DPRD,dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
  1. 1.tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; ,
  2. 2.sedang, paling banyak 2,5 (dua komalima] kali;
  3. 3.rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uang representasi wakil ketua DPRD.
(4)Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
1. a.80% (delapan puluh persen) diberlkan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan .
2. b.20% (dua puluh persen] diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya,
(5)Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana, dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, I
(6)Dana operasional Pimpinan DPRD tid~ digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 23

(1)Kelompok pakar atau tim ahli alat llengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruflc merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kem~puan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan f gsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan PRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. I
(2)Kelompok pakar atau tim ahli alat kFlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak ~ (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. ! I
(3)Kelompok pakar atau tim ahli alat kdlengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRDsesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan; dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari/bulan. . 11
(5)Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pengadaan kelompok pakar atau tim; ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Pasal 24

(1)Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1.(satu] orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi :dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
(3)Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 25

(1)Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat: DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRDdan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran. 12 , {3)Penyediaan sarana meliputi ruang ke~Ja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan k~tor sesuai dengan k t~Iltuan peraturan perundang undangan dan tidak termasuk sarana mo ·1 rtas.
(4)Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi y g diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRDdengan memperh tikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(1)Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, u g jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunj g kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRDyang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRDserta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. .
(2)Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 27
(1)Pimpinan atau Anggota DPRDyang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Dalam hal Pimpinan DPRDberhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD defmitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 [satu):bulan berikutnya. BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28
(1)Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikoordinasikan dengan DPRD. .
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai :berlaku, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan AnggotaDPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan: pengaturannya pada Peraturan Daerah ini. 13 .

Pasal 29

I i Peraturan Daerah ini mulai berlak.u pada ~ggaJ diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memeri tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Le baran Daerah Kota Banjarbaru. 2017 Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal ";G .A{o'ust Us 2017 SEKRETARIS DAERAH, .. DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMA TAN SELATAN ( 97/ 2017) 14 PENJELASJ ATAS ! PERATURANDAERAHKOT~BAJARBARU NOMOR5 TAHUN2017 TENTANG HAKKEUANGANDANADMINITRATIFPIMPINAN DANANGGOTADEWANPERWAKI N RAKYATDAERAH I. UMUM Undang-Undang Nomor23 Tahun 20 I 4 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelengg an pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daer yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Iyang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan marnpu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. ' Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan arnanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD.Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sarna lain. Peningkatan kerja sarna secara kelembagaan dilaksanakan : melalui keseimbangan antara mengelola dinarnika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Untuk dapat beIjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Maka dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka Pemerintah Kota Banjarbaru menindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Daerah. . II. PASALDEMIPASAL Pasall Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Tunjangan keluarga diberikan dalarn bentuk tunjangan Istri/auami dan tunjangan anak: kepada Pimpinan dan Anggota DPRDyang memiliki istri/ suarni dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukupjelas 15 Pasal 5 CukupJelas Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas PasalB CukupJelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Ayat (1) CukupJelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan" adalah medical check up. Ayat (4) CukupJelas Pasal 11 CukupJelas Pasal 12 CukupJelas Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "rumah ]negara" adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan. ' Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) CukupJelas Ayat (6) Cukup Jelas 16 Pasal 16 Yang dimaksud dengan "tidak dapat iberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDsecara bersamaan" ad ah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan di as jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…