DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjarbaru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang yang terdiri atas 21 Bab dan 31 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Wilayah Kota Banjarbaru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan TeraJTera Ulang;

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metroiogi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3193);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hulrum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3247)~ 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3821);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3822);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
11.Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5601); 3
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3329);
15.Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Di Tera danj'atau Di Tera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi UTTP(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3283);
17.Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161); 4
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
21.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor90);
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTIP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor2010);
23.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M DAG/PER/I0/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/I0/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
24.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M DAG/PER/12/2012 tentang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya Asal Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor39);
25.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/IO/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemeterologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
26.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
27.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor202);
28.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719); 5
29.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26JM DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
32.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARBARU dan WALIKOTABANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANANTERA/TERAULANG. RETRIBUSI BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru. 6
5.Dinas Perdaganganadalah Dinas Perdagangan KotaBanjarbaru.
6.Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
7.Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTPadalah UTTPyang wajibditera dan tera ulang.
8.Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau rnernberikanketerangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTPyang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
9.Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTPyang telah ditera. 10.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. 11.Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 12.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan urnum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 13.WajibRetribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongretribusi tertentu. 14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajibretribusi untuk memanfaatkanjasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 15.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formuliratau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh KepalaDaerah. 16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnyan disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah LebihSayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 19.Pemeriksaanadalah serangkaian kegiatan menghimpundan mengolahdata, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi danj'atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah. 7 BABII NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI

(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian UITP.
(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakarr/memperoleh pelayanan jasa pengujian UITP. BABIV MASARETRIBUSIDANSAATRETRIBUSITERUTANG Pasal 6

(1)Masa Retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.
(2)Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tidak berlaku apabila UITP mengalami perubahan fisik dan non fisik sebingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

BAB III

GOLONGANRETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 7

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan. BABV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UITP, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan. 8 BABVI PRINSIPDANSASARANDALAMPENETAPANTARIFRETRIBUSI

Pasal 9

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, serta biaya modal.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasall1
(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(1)Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan. 9
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4)Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BABIX TATA CARA PEMBAYARAN Pasa114
(1)Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRDr
(2)Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-Iambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. Pasa115
(1)Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/Iunas saat pelayanan berlangsung atau untuk jenis pelayanan terhadap U'ITP di tempat pakai/ terpasang atau yang memerlukan perhitungan yang cermat dapat dibayar paling lama 7 (tujuh) hari sesudah pelayanan.
(2)Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
(4)Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasa116
(1)Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran.
(2)Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Bukti Penerimaan.
(3)Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BABX PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 17
(1)Penagihan retribusi terutang menggunakan STRDatau dokumen lain yang dipersamakan dan didahului dengan surat teguran. 10
(2)Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(3)Dalamjangka waktu 7 (tujuh)hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajibretribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(4)Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(5)Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BABXI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18
(1)Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2)Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objekRetribusi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Walikota.
(1)Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikotaatau pejabat yang ditunjuk atas SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatandiajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)bulan sejak tanggal SKRDditerbitkan, kecualijika WajibRetribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Keadaandi luar kekuasaannya sebagaimanadimaksud pada ayat (3)adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. 11 Pasal 20
(1)Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
(3)Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak,atau menambah besarnya Retribusiyang terutang.
(4)Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)telah lewat dan WaIikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

KEBERATAN Pasal 19

Pasal 21

(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau selurubnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. BABXIII PENGEMBALIAN KELEBlHAN PEMBAYARAN Pasal 22
(1)Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
(2)Walikotadalamjangka waktu paling lama 6 (enam)bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
(3)Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalamjangka waktu palinglama 2 (dua)bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)Jika pengembaliankelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua)bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. 12
(7)Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Walikota. BABXIV KEDALUWARSA PENAGlHAN Pasal 23
(1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga)tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecualijika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2)Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
1. a.diterbitkan Surat Teguran; atau
2. b.ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4)Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

(1)Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota. BABXV PEMERIKSAAN Pasal 25
(1)Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. 13
(2)WajibRetribusi yang diperiksa wajib:
1. a.memperlihatkan dan! atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
2. b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan! atau
3. c.memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. BABXVI INSENTIFPEMUNGUTAN Pasal 26
(1)SKPDyang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentifatas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, BABXVII SANKSIADMINISTRASI Pasa127 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(1)Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik PegawaiNegeriSipil Daerah.
(2)WewenangPenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Iaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi Iebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 14
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
4. d.memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
7. g.menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
9. i.memanggilorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BABXIX KETENTUANPIDANA Pasal 29
(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelanggaran. BABXX KETENTUANPERALIHAN Pasal 30
(1)Penarikan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah berlaku efektifpada 1 Januari 2018.
(2)Sebelum pemberlakuan secara efektif Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mempersiapkan infrastruktur, sumber daya manusia, sosialisasi dan persiapan lainnya. 15 BABXXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 24 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH, N DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 5 NOM OR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (48/ 2018) LAMPlRAN: PERATURANDAERAHKOTABANJARBARU NOMOR 5 TAHUN2018 TANGGAL: 24 Juli 2018 JENIS DANTARIFRETRIBUSIPELAYANANTERA/TERAULANG DIKOTABANJARBARU NO JENIS RETRIBUSI SATUAN TARIF 1 2 3 4 1 Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal dan Tera Ulang Sah Dan Tera Ulang BaW di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per buah) :

1.Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; meter meja dari logam; tongkat duga; meter saku dari baja; ban ukur; depthtape) :

a.Sampai dengan 2 m Buah Rp. 5.000,00
b.Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m Buah Rg. 10.000,00
c.Lebih panjang dari 10 m, setiap m Buah Rp. 2.000,00
d.Ukuran panjangjenis : 1) Salib ukur Buah Rp. 8.000,00 2) Balok ukur Buah Rp.9.000,00 3) Mikrometer Buah Rp. 10.000,00 4) Jangka sorong Buah Rp. 10.000,00 5) Alat ukur tinggi orang Buah Rp. 10.000,00 6) Counter meter Buah Rp. 20.000,00 7) Rol tester Buah Rp. 15.000,00 8) Komparator Buah Rp. 50.000,00 9) Dial indicator Buah Rp. 60.000,00 10) Meter taksi Buah Rp. 20.000,00
1. 2.Alat Ukur Permukaan Cairan (LevelGauge) a) Mekanik Buah Rp. 150.000,00 b) Elektronik Buah Rp. 200.000,00
2. 3.Takaran (basah/kering) : 1J Sampai dengan 2 L Buah Rp. 3.000,00 2) Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L Buah Rp. 5.000,00 3) Lebih dari 25 L Buah Rp. 10.000,00
3. 4.Alat Ukur dari Gelas : 1) Labu ukur, buret, _pipet,gelas ukur Buah Rp. 35.000,00 2) Alat suntik Buah Rp. 100,00
4. 5.Bejana Ukur : 1) Sampai dengan 50 L Buah Rp. 50.000,00 2) Lebih besar dari 50 L sId 200 L Buah Rp. 75.000,00 3) Lebih besar dari 200 L sJd 500 L Buah Rp. 100.000,00 4) Lebih besar dari 500 L sId 1000 L Buah Rp. 150.000,00 5) Lebih dari 1000 L, biaya pada huruf 4 huruf Buah Rp. 25.000,00 ini ditambah tiap 1000 L Bagian dari 1000 L dihitung 1000 L
5. 6.Tangki Ukur Mobil : 1) Kap_asitassampai dengan 5 kL Buah Rp. 300.000,00 2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb: a} 5 kL pertama Buah Rp. 300.000,00 bJ Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Buah Rp. 30.000,00 Bagian dari kL dihitung satu kL 2 Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau Iebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur
6. 7.Timbangan penunjukan bukan otomatis : 1) Neraca emas atau obat Buah Rp. 50.000,00 2) Neraca Biasa Buah Rp. 10.000,00 3) Dacin : a) Sampai dengan 25 kg Buah Rp. 5.000,00 b) Lebih dari 25 kg Buah Rp. 10.000,00 4) Sentisimal : a) Sampai dengan 150 kg Buah Rp. 20.000,00 b) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg Buah Rp. 50.000,00 c) Lebih dari 500 kg Buah Rp. 100.000,00 5) Desisimal dan Milisimal Buah Rp. 20.000,00 6) Bobot lngsut : a) Sampai dengan 150 kg Buah Rp. 20.000,00 b) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg Buah Rp. 50.000,00 cl Lebih dari 500 kg Buah Rp. 100.000,00 7) Timbangan Meja Buah Rp. 5.000,00 8) Pegas : a) Sampai dengan 25 kg Buah Rp. 10.000,00 b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150kg Buah Rp. 20.000,00 c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg Buah Rp. 50.000,00 d) Lebih dari 500 kg Buah Rp. 100.000,00 9) Cepat . e a) Sampai dengan 25 kg Buah Rp. 10.000,00 b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150kg Buah Rp. 20.000,00 c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg Buah Rp. 50.000,00 d) Lebih dari 500 kg Buah Rp. 100.000,00 10) Elektronik (kelas III dan 1111) . . a) Sampai dengan 25 kg Buah Rp. 5.000,00 b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150kg Buah Rp, 10.000,00 c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg Buah Rp. 25.000,00 d} Lebih dari 500 kgsampai dengan 1000 kg Buah Rp. 50.000,00 e) Lebih dari 1000 kg Buah Rp. 150.000,00 Elektronik (kelas II) . a) Sampai dengan 1 kg Buah Rp. 50.000,00 b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg Buah Rp.75.oo0-,,00 c) Lebih dari 25 kg sam{)_aidengan 100 kg Buah Rp. 100.000,00 d) Lebih dari 100 kg samp_aidengan 1000 kg Buah Rp. 150.000,00 e) Lebih dari 1000 kg Buah Rp. 200.000,00 Elektronik (kelas I) Buah Rp. 400.000,00
7. 8.Anak Timbangan: I} Ketelitian sedang dan biasa (M2 dan M3) a) Sampai dengan 1 kg Buah Rp.400,00 .. b) Lebih dari 1 kg sId 5 kg Buah Rp.500,00 c) Lebih dari 5 kg sId 10 kg Buah Rp. 1.000,00 d) Lebih dari 10 kg, setiap kg Buah Rp.500,00 2) Ketelitian halus (F2 dan Ml) a). Samj>ai dengan 1 kg Buah Rp. 2.500,00 b} Lebih dari 1 kg sId 5 kg Buah Rp. 5.000,00 c} Lebih dari 5 kg sId 10 kg Buah Rp. 12.500,00 d) Lebih dari 10 kg, setiap kg Buah Rp. 1.000,00 3) Ketelitian khusus (E2 dan Fl ) a) Sampai dengan 1 kg Buah Rp. 20.000,00 b) Lebih dari 1 kg sId 5 kg Buah Rp. 35.000,00 3 c) Lebih dari 5 kg sid 10 kg Buah Rp. 50.000,00 d) Lebihdari 10 kg, setiap kg Buah Rp. 1.500,00
8. 9.Manometer: 1) Sampai dengan 100 kg/ cm-' Buah Rp. 25.000,00 2) Lebih dari 100 kg/cm2 sid 1000 kg/cm2 Buah Rp. 50.000,00 3) Lebih dari 1000 kg/cm2 Buah Rp. 100.000,00
9. 10.Tensimeter Buah Rp. 10.000,00
10. 11.Meter Bahan Bakar Minyak : 1) Meter arus volumetrik, untuk setiap media uji: a) Meter Induk : 1) Sampai dengan 25 m3/jam Buah Rp. 150.000,00 2) Lebihdari 25 m3/ jam dihitung sebagai berikut a) 25 m3/jam pertama Buah Rp. 150.000,00 b) Selebihnya dari 25 m3/jam sampai Buah Rp. 6.000,00 dengan 100 m3/ jam, setiap m3/ jam c) Selebihnya dari 100 m3/jam sampai Buah Rp. 3.000,00 dengan 500 m3/ jam, setiap m3/jam d) Selebihnya dari 500 m3/ jam, setiap Buah Rp. 1.500,00 m3/jam Bagian dari m3/jam dihitung satu m3/jam b) Meter kerja : 1) Sampai dengan 15 m3/jam Buah Rp. 150.000,00 2) Lebihdari 15 m3/jam dihitung sebagai berikut al15 m3Jjam pertama Buah Rp. 150.000,00 b) Selebihnya dari 15 m3/jam sampai Buah Rp. 4.000,00 dengan 100 m3/jam, setiap m3/jam c) Selebihnya dari 100 m3/jam sampai Buah Rp. 2.000,00 dengan 500 m3/jam, setiap m3/jam d) Selebihnya dari 500 m3/jam, setiap Buah Rp. 1.000,00 m3/jam 2) Meter arus turbin , untuk setiap media uji: a) Meter Induk : 1) Sampai dengan 25 m3/jam Buah Rp. 200.000,00 2) Lebih dari 25 m3/jam sid 100 m3/jam Buah Rp. 500.000,00 3) Lebih dari 100 m3/jam Buah Rp. 1000.000,00 b) Meter kerja : 1) Sampai dengan 25 m3/ jam Buah Rp. 100.000,00 2) Lebihdari 25 m3/jam sid 100 m3/jam Buah Rp. 150.000,00 3) Lebih dari 100 m3/jam Buah Rp. 200.000,00 3) Meter air dingin: a) Meter Induk : 1) Sampai dengan 15 m3/jam Buah Rp. 50.000,00 2) Lebihdari 15m3/jams/d 100m3/jam Buah Rp. 75.000,00 3) Lebih dari 100 m3/jam Buah Rp. 100.000,00 b) Meter keria : 1) Sampai dengan 15 m3/jam Buah Rp. 25.000,00 2) Lebihdari 15m3/jams/d 100m3/jam Buah Rp_..50.000,00 3) Lebih dari 100 m3/jam Buah Rp. 75.000,00 c) Meter air rumah tangga Buah Rp. 2.500,00
11. 12.Meter kWh 1 fase Buah Rp. 3.500,00
12. 13.Meter kWh 3 fase Buah Rp. 4.000,00
13. 14.Pemaras Buah Rp.500,00
14. 15.Pencap kartu Buah Rp. 5.000,00 4
15. 16.Automatic temperature gravity Buah Rp. 100.000,00
16. 17.Automatic temperature compensator Buah Rp. 100.000,00
17. 18.CMOSTemperature compensator Buah Rp. 100.000,00
18. 19.Plat orifice Buah Rp. 100.000,00
19. 20.Pembatas arus listrik Buah Rp. 1.500,00
20. 21.Pembatas arus air Buah Rp. 10.000,00
21. 22.Pressure recorder Buah Rp. 10.000,00
22. 23.Differential pressure recorder Buah Rp. 10.000,00
23. 24.Temperature recorder Buah Rp. 10.000,00
24. 25.Pressure Transmitter Buah Rp. 10.000,00
25. 26.Differential pressure Transmitter Buah Rp. 10.000,00
26. 27.Temperature Transmitter Buah Rp. 10.000,00
27. 28.Alat ukur limbah industri Buah Rp. 50.000,00
28. 29.Alat ukur polusi udara Buah Rp. 50.000,00
29. 30.Meter kadar air setiap komoditi Buah Rp. 15.000,00 2 Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal dan Tera Ulang Sah Dan Tera Ulang Batal di Tempat pakai atas dasar permintaan pemilik/ pemakai (per buah) :
30. 1.Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; meter meja dari logam; tongkat duga; meter saku dari baja; ban ukur; depthtape] :
a.Sampai dengan 2 m Buah Rp. 50.000,00
b.Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m Buah Rp. 100.000,00
c.Lebihp_anjanKdari 10 m, setiap m Buah Rp. 10.000,00
d.Ukuran p~jangjenis : 1) Salib ukur Buah Rp. 40.000,00 2) Balok ukur Buah Rp. 45.000,00 3) Mikrometer Buah Rp. 50.000,00 4) .Jangka sorong Buah Rp. 50.000,00 5)_ Alat ukur tinggi orang Buah Rp.50.000,00 6} Counter meter Buah Rp. 100.000,00 7) Rol tester Buah Rp. 75.000,00 8) Komparator Buah Rp. 300.000,00 9} Dial indicator Buah Rp. 300.000,00 10} Meter taksi Buah Rp. 100.000,00
1. 2.Alat Ukur Permukaan Cairan (LevelGauge) a) Mekanik Buah Rp. 750.000,00 b) Elektronik Buah Rp. 1.000.000,00
2. 3.Takaran (basah/kering) : 1) Sampai dengan 2 L Buah Rp. 15.000,00 2) Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L Buah Rp. 25.000,00 3) Lebih dari 25 L Buah Rp. 50.000,00 4) Takaran pengisi Buah Rp. 100.000,00 4) Alat Ukur darl Gelas : 1) Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur Buah Rp. 175.000,00 2) Alat suntik Buah R_p.500,00 5) Bejana Ukur : 1) Sampai dengan 50 L Buah Rp. 250.000,00 2) Lebih besar dari 50 L sJd 200 L Buah Rp. 375.000,00 3) Lebih besar dari 200 L sJd 500 L Buah R_p.500.000,00 4) Lebih besar dari 500 L sJd 1000 L Buah Rp. 750.000,00 5) Lebih dari 1000 L, biaya pada huruf 4 huruf Buah Rp. 125.000,00 ini ditambah tiap 1000 L Bagian dari 1000 L dihitung 1000 L 6) Tang_kiUkur Mobil : 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL Buah Rp. 1.500.000,00 5 2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb: a) 5 kL pertama Buah Rp. 1.500.000,00 b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Buah Rp. 150.000,00 Bagian dari kL dihitung satu kL Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur 7) Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Buah Rp. 7000.000,00 8) Tangki Ukur Tetap Silinder Datar Buah Rp. 3000.000,00 9) Tangki Ukur Tetap Bola Buah Rp_.10.000.000,00 ~o) Tangki Ukur Tetap speroidal Buah Rp. 10.000.000,00 11) Tangki Ukur wagon setiap kompartemen Buah Rp. 500.000,00 ~2) Tangki Ukur Tonzkanz setiap kompartemen Buah Rp. 500.000,00 13) Timbangan penunjukan bukan otomatis: 1) Neraca emas atau obat Buah Rp. 250.000,00 2) Neraca Biasa Buah Rp. 50.000,00 3) Dacin: a) Sampai dengan 25 kg Buah Rp. 25.000,00 b) Lebih dari 25 kg Buah Rp. 50.000,00 4) Sentisimal : a) Sampai dengan 150 kg Buah Rp. 100.000,00 b) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg Buah Rp. 250.000,00 c) Lebih dari 500 kg Buah Rp. 500.000,00 5) Desisimal dan Milisimal Buah R_p.100.000,00 6) Bobot Ingsut ; a) Sampai dengan 150 kg Buah Rp. 100.000,00 b) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg_ Buah Rp. 250.000,00 cl Lebih dari 500 kg Buah Rp. 500.000,00 7) Timbangan Meja Buah Rp. 25.000,00 8) Pegas : a}·Sampai dengan 25 kg Buah Rp. 50.000,00 bl Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg Buah Rp. 100.000,00 c} Lebih dari 150 ~g sampai dengan 500 kg Buah Rp. 250.000,00 d) Lebih dari 500 kg Buah Rp. 500.000,00 9) Cel?_at . . al Sam2_aiden_gan25 kg Buah Rp. 50.000,00 b) Lebih dari 25 k_gsam_paidengan 150 kg Buah Rp. 100.000,00 c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg Buah Rp. 250.000,00 d) Lebih dari 500 kg Buah Rp. 500.000,00 10) Elektronik (kelas III dan 1111): a) Sampai dengan 25 kg Buah Rp. 25.000_t_00 b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg Buah Rp. 50.000,00 c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg Buah Rp. 125.000,00 d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg Buah Rp. 250.000,00 e) Lebih dari 1000 kg Buah Rp. 750.000,00 Elektronik (kelas II) : a) Sampai dengan 1 kg Buah Rp. 250.000,00 b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg Buah Rp. 375.000,00 c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg Buah Rp. 500.000,00 d) Lebih dari 100 kg sam_paidengan 1000 kg Buah Rp. 750.000,00 e) Lebih dari 1000 kg Buah Rp. 1.000.000,00 Elektronik (kelas I) Buah Rp. 2.000.000,00 14) Timbangan ban berjalan Buah Rp. 2.000.000,00 ~5) Timbangan pengisian Buah Rp. 300.000,00 16) Timbangan pengecek dan penyortir Buah Rp. 250.000,00 ~7) Timbangan semi otomatis Buah Rp. 250.000,00 6 ~8) Timbangan Jembatan 1) Sampai dengan 20 ton Buah Rp. 2.000.000,00 2) Lebih dari 20 ton, dihitung sebagai berikut : a) 20 ton pertama Buah Rp. 2.000.000,00 b) Selebihnya dari 20 ton, setiap kg Buah Rp.l00,00 Bagian dari kg dihitung 1 (satu) kg ~9lAnak Timbangan: 1) Ketelitian sedangdan biasa (M2dan M3) a) Sampai dengan 1 kg Buah Rp. 2.000,00 b) Lebih dari 1 kg e] d 5 kg Buah Rp. 2.500,00 c) Lebih dari 5 kg sid 10 kg Buah Rp. 5.000,00 d) Lebih dari 10 kg, setiap kg Buah Rp. 2.500,00 2) Ketelitian halus (F2 dan M1) a) Sampai dengan 1 kg Buah Rp. 12.500,00 b) Lebih dari 1 kg sid 5 kg Buah Rp. 25.000,00 c) Lebih dari 5 kg sid 10 kg Buah Rp. 62.500,00 d) Lebih dari 10 kg, setiap kg Buah R_p.5.000,00 3) Ketelitian khusus (E2 dan Fl ) a) Sampai dengan 1 kg Buah Rp. 100.000,00 b) Lebih dari 1 kg sId 5 kg Buah Rp. 175.000,00 c) Lebih dari 5 kg sid 10 kg Buah Rp. 250.000,00 dl Lebih dari 10 kg, setiap kg Buah Rp.7.500,00
3. 20.Manometer: 1) Sampai dengan 100 kg/ cm2 Buah Rp. 125.000,00 2) Lebih dari 100 kg/cm2 sid 1000 kg/cm2 Buah Rp. 250.000,00 3) Lebih dari 1000 kg/ cm2 Buah Rp. 500.000,00
4. 21.Tensimeter Buah Rp. 50.000,00
5. 22.Meter Bahan Bakar Minyak : 1) Meter arus volumetrik, untuk setiap media uji: a) Meter Induk : 1) Sampai den_gan25 m3/jam Buah Rp. 750.000,00 2) Lebihdari 25 m3/jam dihitung sebagai berikut a) 25 m3/jam pertama Buah Rp. 750.000,00 b) Selebihnya dari 25 m3/jam sampai Buah Rp. 30.000,00 dengan 100 rn3fjam, setiap rn3Jjam c) Selebihnya dari 100 m3/jam sampai Buah Rp. 15.000,00 dengan 500 rn3/jam, setiap rn3/jam d) Selebihnya dati 500 rn3/jam, setiap Buah Rp.7.500,00 m3/jam Bagi_andari m3Jjam dihitung satu m3/jam b) Meter keIja : 1) Sampai dengan 25 m3/ jam Buah Rp. 750.000,00 2} Lebihdari 25 m3/jam dihitung sebagai berikut a) 25 rn3/jam pertama Buah Rp. 750.000,00 b) Selebihnya dari 25 rn3/jam sampai Buah Rp. 20.000,00 dengan 100 m3/jam, setiap m3/jam c) Selebihnya dari 100 rn3/jam sampai Buah Rp. 10.000,00 dengan 500 m3/jam, setiap_m3/jam d) Selebihnya dari 500 rn3/jam, setiap Buah Rp. 5.000,00 rn3Jjam Bagian dari m3/jam dihitung satu m3/jam c) Pompa ukur bahan bakar minyak Nozzle Rp. 150.000,00 2} Meter arus turbin , untuk setiap media uji: 7 a) Meter Induk : 1) Samp_aidengan 25 m3/jam Buah Rp. 1.000.000,00 2) Lebih dari 25 m3/jam sId 100 m3/jam Buah Rp. 2.500.000,00 3) Lebih dari 100 m3/jam Buah Rp. 5.000.000,00 b) Meter keria : 1j Sampai dengan 25 m31jam Buah Rp. 500.000,00 2) Lebih darl 25 rn3Jjam sId 100 rn3Jjam Buah Rp. 750.000,00 3) Lebih dari 100 m3/jam Buah Rp. 1.000.000,00 ~3. Meter arus pengukur massa secara langsung Buah Rp. 1.000.000,00 ~4. Meter air dingin: 1) Meter Induk : 1) Sampai dengan 15 m3/jam Buah Rp. 250.000,00 2) Lebih dari 15 m3Jjam sId 100 m3/jam Buah Rp. 375.000,00 3) Lebih dari 100 m3/jam Buah Rp. 500.000,00 2) Meter kerja : 1) Sampai dengan 15 rn3/jam Buah Rp. 125.000,00 2) Lebih dari 15 m3/jam sId 100 m3/jam Buah Rp. 250.000,00 3) Lebih dari 100 m3jjam Buah Rp. 375.000,00 3) Meter air dingin rumah tangga Buah R_p.12.500,00 4) Meter air panas rumah tangga Buah Rp. 25.000,00 25.Meter prover Buah R_p.500.000,00 26.Ultrasonic liquid flowmeter Buah R_p.500.000,00 27.Meter kWh 1 fase Buah Rp. 3.500,00 28.Meter kWh 3 fase Buah Rp. 4.000,00 29.Pemaras Buah Rp.500,00 30.Pencap kartu Buah Rp. 5.000,00 31.Autornatic temperature gravity Buah Rp. 100.000,00 32.Autornatic temperature compensator Buah Rp. 100.000,00 33.CMOSTemperature compensator Buah Rp. 100.000,00 34.Plat orifice Buah Rp. 100.000,00 35.Pembatas arus listrik Buah Rp. 15.000,00 36.Pembatas arus air Buah Rp. 10.000,00 37.Pressure recorder Buah Rp. 10.000,00 38.Differential pressure recorder Buah R_Q_.10.000,00 39.TeDlperature recorder Buah Rp. 10.000,00 40.Pressure Transmitter Buah Rp. 10.000,00 41.Differential pressure Transmitter Buah Rp. 10.000,00 42.Temperature Transmitter Buah Rp. 10.000,00 43.Alat ukur limbah industri Buah Rp. 50.000,00 44.Alat ukur polusi udara Buah Rp. 50.000,00 45.Meter kadar air setiap komoditi (setiap jenis item Buah Rp. 15.000,00 komoditil Selain U'ITP tersebut diatas, atau bendaj'barang Buah Rp. 50.000,00 bukan U'ITP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang. Maka setiap jam dan bagian dari 1jam dihitung 1jam 8 NO JENIS RETRIBUSI SATUAN TARIF 1 2 3 4 Sertiftkasi dan tabel :
a.Biaya sertifikasi / surat keterangan Lembar Rp. 25.000,00
b.Biaya Tabel : I} Sampai dengan 500 kL BukU Rp. 250.000,00 2) Diatas 500 kL Buku Rp. 550.000,00 WAL PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTABAJARBARU NOMOR 5 TAHUN2018 TENTANG RETRIBUSI PEAYANANTERA/TERA ULANG I. UMUM Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. Bahwa jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/ tera ulang kepada orang pribadi atau badan. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kota Banjarbaru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah. II. PASALDEMIPASAL Pasall Dalam pasal ini memuat pengertianydefinia/Istilah yang bersifat teknis dan sudah baku digunakan di bidang retribusi daerah dengan maksud menghindari terjadinya kekeliruan/ salah penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal sehingga dapat memudahkan hak, melaksanakan kewajiban secara penuh atas retribusi daerah.

BAB XVIII

KETENTUANPENYIDIKAN Pasal 28

Pasal 2

Cukup jelas. Pasa13 Cukup jelas. Pasa14 Cukup jelas. Pasa15 Yang dimaksud dengan "Retribusi Jasa Umum" adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Pasa16 Cukup jelas.

Pasal 7

Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa kelengkapan administrasi untuk media penagihan dan /atau pembayaran yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasa18 Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas. Pasall0 Cukup jelas. Pasalll Ayat 1 Cukup jelas. Ayat2 Cukup jelas. Ayat3 Dalam hal tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/ atau besarnya tarif tidak efektiflagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut,Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…