DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Pertokoan.

Isi peraturan

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar danretribusi Pasar Pertokoan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar Tradisional dan penyediaan Fasilitas Pasar Grosir/Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

3.Ketentuan ayat (2) pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Objek retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas Pasar berupa Pelataran/Lapak, Los/Bak, Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang.
(2)Objek Retribusi Pasar Pertokoan adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir/Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Dikecualikan dari Objek retribusi Pelayanan Pasar dan retribusi Pasar Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihka swasta.

4.Ketentuan ayat (1) pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pendirian, penghapusan dan pemindahan pasar baik pasar Daerahdan pasar Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tata cara pendirian, penghapusan, dan pemindahan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

5.Ketentuan Pasal 16...
5.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Klasifikasi pasar sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) di bagi atas 5 (lima) tipe, yaitu :
1. a.Pasar Kelas A :
  1. 1.Pasar Kelas A Harian;
  2. 2.Pasar Kelas A Mingguan;
2. b.Pasar Kelas B;
  1. 1.Pasar Kelas B Harian;
  2. 2.Pasar Kelas B Mingguan
3. c.Pasar Kelas C;
  1. 1.Pasar Kelas C Harian;
  2. 2.Pasar Kelas C Mingguan.
4. d.Pasar Kelas D
  1. 1.Pasar Kelas D Harian;
  2. 2.Pasar Kelas D Mingguan; dan
5. e.Pujasera.
(3)Pasar Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasional setiap hari, dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 750 orang.
(4)Pasar Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasional 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu.
(5)Pasar Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasional setiap hari, dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 400 sampai dengan 750 orang
(6)Pasar Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 merupakan pasar minguan yang beroperasional 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu.
(7)Pasar Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasional setiap hari, dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 150 sampai dengan 400 orang.
(8)Pasar Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasional 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.
(9)Pasar Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasional setiap hari dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 1 sampai dengan 150 orang.
(10)Pasar Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ankga 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
(11)Pujasera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan sebuah bangunan ataupun lahan milik pemerintah terdiri dari gerai- makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif.
(12)Ketentuan Pengklasifikasian Pasar diatur dalam Peraturan Walikota.

6.Ketentuan pada...
6.Ketentuan pada Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Retribusi dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerima atau petugas yang ditunjuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur dalam Perturan Walikota.

7.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa kuitansi, karcis, kupon, dan kartu langganan.
(2)Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis yang ditunjuk.
(3)Pembayaran Retribusi secara elektronik dilakukan melalui juru pungut dengan menggunakan mesin M-Post.
(4)Penerimaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercatat secara online pada bank penyimpan kas Daerah
(5)Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke kas Daerah melalui bendahara penerimaan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Walikota.

8.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Setiap pembayaran Retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi, dokumen yang sah sebagai bukti pembayaran atau print out mesin M-Post kartu E- Retribusi.

9.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Pedagang dilarang :

a.Tidak melakukan aktivitas jual beli pada Ruko/ Toko/ Kios/ Los/ Bak/ Lapak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 60 ( enam puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
b.memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan;
c.memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d.memindahtangankan maupun menyewakan Ruko/ Toko/ Kios/ Los/ Bak/ Lapak kepada pihak lain;
e.mengalihfungsikan kios atau los atau lapak;
f.melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lapak atau lahan pasar yang bukan haknya.
g.menginap...
g.menginap dan /atau bertempat tinggal;
h.melakukan praktik rentenir;
i.melakukan praktik percaloan;
j.menggelandang, mengemis, mengamen;
k.meletakkan dan/ atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
l.menjual barang pasokan secara eceran;
m.melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
n.melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
o.melakukan kegiatan yang melanggar tata tertib.
p.menumpuk barang dagangan secara vertikal ke atas yang dapat menghalangi / menutupi lapak sekitarnya.
q.membuang sampah sembarangan dan diharuskan mengumpulkan dan memasukkan sampah dagangannya kedalam kantong plastik dan meletakkannya di dalam areal Tempat Pembuangan Sampah;
r.membuat keributan atau gangguan baik kepada sesama pedagang ataupun kepada pengunjung pasar;
s.menjaminkan Ruko/Toko/Kios/Los/Bak/Lapak kepada pihak ke III tanpa sepengetahuan/persetujuan Dinas Teknis.
1. 10.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1)Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
(3)Besaran jumlah insentif dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentua peraturan perundang-undangan.
(4)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan wali Kota berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan.

11.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan, menggunakan, menyewa (mengontrak) toko, ruko, kios, los/bak, lapak, dan fasilitas Pasar tidak melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Walikota atau Pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk atau melanggar ketentuan dalam Pasal 34 huruf a, huruf d huruf s dan yang merugikan keuangan daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

12.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan penggunaan Lapangan Murjani
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Lapangan Murjani diatur dengan Peraturan Walikota.

13.Ketentuan pasal...
13.Ketentuan pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Pada saat Peraturan Perubahan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan, wajib dilunasi oleh wajib Retribusi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
(2)Tarif Retribusi Klasifikasi Pasar kelas A pada Pasar Bauntung dipungut terhitung sejak pasar dipindahkan.

14.Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini
15.Ketentuan Lampiran II dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru Pada tanggal 26 April 2021 WALI KOTA BANJARBARU, TTD M. ADITYA MUFTI ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru Pada tanggal 26 April 2020 SEKRETARIS DAERAH, TTD SAID ABDULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 5 Lampiran... Lampiran : Peraturan Daerah Kota banjarbaru Nomor : 5 Tahun 2021 Tanggal : 26 April 2021 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR (Panjang x Lebar) No Tempat/Lokasi Jenis Pasar Kelas A Rp Pasar Kelas B Rp Pasar Kelas C Rp Pasar Kelas D Rp Pujasera Ket 1 2 3 4 5 6 7 8
1.Pemanfaatan Wilayah Pasar A. Pengelolaan Pasar Rakyat Harian
1.Ruko
2.Toko/Kios
3.Bak / Los Basah
4.Bak / Los Kering
5.Bak / Los Penggilingan
6.Warung B. Pengelolaan Pasar Rakyat Mingguan
1.Toko / Kios
2.Bak dan Los 55.000 45.000 75.000 60.000 55.000 55.000 3.000 2.500 - 21.000 15.000 15.000 15.000 15.000 2.500 2.000 - 15.000 13.000 13.000 13.000 12.000 2.000 1.500 - 12.000 10.000 10.000 10.000 7.500 1.500 1.000 - 18.500 15.000 15.000 15.000 10.000 - - per M2 per bulan per M2 per bulan per M2 per bulan per M 2 per bulan per M 2 per bulan per M 2 per bulan per hari per hari 2.
3.Warung
4.Halaman C. Sewa Tempat Usaha
1.Penggunaan Tempat / Tanah Kosong dalam wilayah pasar
2.WC / 1 pintu Jasa Administrasi A. Pemindahan Hak (Balik Nama)
1.Ruko
2.Toko/Kios
3.Bak dan Los
4.Warung
5.Pujasera 2.000 1.500 75.000 2.000 / Org 250.000 200.000 100.000 150.000 - 1.500 1.000 20.000 100.000/ Bln - 150.000 100.000 150.000 - 1.000 750 16.000 70.000/ Bln - 100.000 75.000 75.000 750 700 15.000 30.000/ Bln - 100.000 75.000 50.000 - 1.000 - - 150.000 100.000 75.000 per hari per hari Per M2 per hari Per M2

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…