DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjarbaru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang... SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
9.Peraturan Pemerintah... 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 395) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1843);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. Pasal I... 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, dan angka 24 diubah angka 4 dan angka 25 dihapus, ditambah 7 (tujuh) angka yaitu Angka 26 sampai dengan angka 32, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4.Dihapus
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Usaha jasa konstruksi
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah Non Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Non Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak berhubungan langsung dengan bidang usaha jasa konstruksi.
7.Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
8.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
9.Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha jasa konstruksi yang berbentuk BUMN, BUMD, atau BUMS yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, pemerintah daerah, perseorangan warga negara Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia.
10.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK badan usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
11.Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
12.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
13.Konsultasi... 5
13.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
14.Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJKN yang dinyatakan ahli dan dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
15.Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJKN yang dinyatakan ahli dan dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
16.Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut perusahaan adalah BUJKN atau orang pribadi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang usaha jasa konsultansi dan/atau pekerjaan konstruksi.
17.Perusahaan Cabang adalah perusahaan yang merupakan bagian perusahaan yang dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
18.Pengurus Perusahaan adalah Komisaris Perusahaan (fungsi Pengawasan) dan Direksi/ Penanggung jawab perusahaan (fungsi Operasional) sesuai dengan Akta Pendirian perusahaan atau akta perubahannya.
19.Domisili adalah tempat pendirian dan/ atau kedudukan/alamat badanusaha yang tetap dalam melakukuan kegiatan usaha jasa konstruksi.
20.Sertifikat Badan Usaha selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
21.Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
22.Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
23.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
24.Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25.Dihapus
26.Sertifikasi... 6
26.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
27.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
28.Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas suatu badan usaha Jasa Konstruksi.
29.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah tenaga ahli tetap yang bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha Jasa Konstruksi.
30.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
31.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pelaksanan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
32.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 8

(1)Wali Kota memberikan IUJK kepada badan usaha yang menjadi kewenangan Daerah dan telah memenuhi persyaratan.
(2)Wali Kota mendelegasikan pemberian IUJK sebgaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
(3)IUJK sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha jasa Konstruksi yang berdomisili di Daerah.
(4)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi diseluruh wilayah Republik Indonesia.
(5)Pelaksanaan penyelenggaraan IUJK di Daerah berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Diantara ketentuan Pasal 8 dan Ketentuan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Wali Kota memberikan IUJK yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Pelaksanaan... 7
(2)Pelaksanaan penerbitan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMTSP atas nama Wali Kota
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)DPMPTSP melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan dari BUJK.
(2)Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerbitan baru;
2. b.pergantian data; dan
3. c.pencabutan berdasarkan permohonan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiiliki SBU yang berlaku.
(2)Tenaga teknik jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
(3)Tenaga teknik harus memiliki keterampilan/ keahlian yang berkesesuaian dengan sub Kualifikasi pada SBU dan sebagai Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha.
(4)Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru.
(5)Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang-perseorangan atau badan usaha lainnya Dibidang jasa konstruksi yang sama.

6.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Tahapan penerbitan IUJK badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.pendaftaran;
b.penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen;
c.pemenuhan komitmen;
d.verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen IUJK badan usaha; dan
e.penerbitan IUJK badan usaha yang efektif.
1. 7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 8

Pasal 14

(1)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a dilakukan pemohonan melalui sistem OSS.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
1. a.nama dan kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
2. b.pernyataan pemenuhan komitmen IUJK badan usaha.
(4)Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen setelah pemohon mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen kepada DPMPTSP melalui sistem OSS.
(6)Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c untuk IUJK badan usaha dibuktikan dengan kepemilikan SBU.
(7)Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen.
(8)Dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh pemohon kepada DPMPTSP.
(9)DPMPTSP berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.
(11)DPMPTSP menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.
(12)Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPMPTSP.
(13)Lembaga OSS membatalkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon:
1. a.tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan/atau
2. b.jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
  1. 8.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 9

Pasal 15

(1)Pengajuan Pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem OSS.
(2)Pergantian data IUJK badan usaha terdiri atas:
1. a.pergantian nama BUJKN;
2. b.pergantian alamat kantor;
3. c.pergantian PJBU;
4. d.pergantian PJTBU; dan/ atau
5. e.perubahan sub Klasifikasi usaha sesuai Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
  1. 9.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pengajuan pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem OSS.
(2)Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2)huruf c dilakukan setelah pemenuhan kewajiban yang meliputi:
1. a.perpajakan;
2. b.pembayaran utang; dan
3. c.pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan IUJK badan usaha termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administrasi.
(3)Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
1. a.nama BUJKN;
2. b.NIB;
3. c.rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
4. d.surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2).
(4)DPMPTSP berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(5)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima.
(6)Pencabutan IUJK badan usaha dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi dari DPMPTSP atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

10.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan pemenuhan komitmen.
(2)Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(3)Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPMPTSP.

11.Ketentuan... 10
11.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…