DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

KEOLAHRAGAAN dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT; TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB; PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN; PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN; KEJUARAAN OLAHRAGA; PELAKU OLAHRAGA; PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA; INDUSTRI OLAHRAGA; DATA DAN INFORMASI; KERJASAMA DAN KEMITRAAN; PENDANAAN; PENGHARGAAN; LARANGAN; PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan keolahragaan yang mudah diakses, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, memberikan apresiasi terhadap prestasi keolahragaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru maka diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman seluruh unsur yang terlibat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang, dan ketentuan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terencana, terpadu, sistematis dan bekelanjutan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tinggkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3.Undang-Undang... SALINAN
3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
9.Peraturan Pemerintah...
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah...
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Banjarbaru.
7.Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Banjarbaru.
8.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
9.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, Olahragawan, pembina Olahraga, dan tenaga keolahragaan.
11.Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
13.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
14.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.
15.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
16.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
18.Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat, dan/atau Olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau Olahragawan.
19.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
20.Olahraga...
20.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
21.Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk Kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
22.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
23.Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
24.Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
25.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau gangguan sensorik dalam jangka waktu lama.
26.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan atau tim dalam kegiatan Olahraga.
27.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau penghargaan keolahragaan.
28.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
29.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
30.Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk media elektronik dan cetak, produk barang dan/atau jasa.
31.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
32.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
33.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34.Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi Organisasi Olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dalam kegiatan Olahraga.
35.Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
36.Masyarakat...
36.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu:
1. a.mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional dan Daerah;
2. b.memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, Prestasi dan kualitas manusia;
3. c.menanamkan nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin dan optimisme;
4. d.mempererat persaudaraan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa;
5. e.memfasilitasi Masyarakat untuk membentuk budaya Olahraga;
6. f.membangun sinergi dan mengembangkan aspek ekonomi Olahraga untuk kesejahteraan Masyarakat; dan
7. g.menghasilkan dan menjamin kesejahteraan Olahragawan yang mampu bersaing dalam mendorong Prestasi pada taraf Daerah, provinsi, dan internasional secara berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban Masyarakat;
b.tugas, wewenang dan tanggungjawab;
c.pembinaan dan pengembangan;
d.pengelolaan Keolahragaan;
e.kejuaraan Olahraga;
f.Pelaku Olahraga;
g.Prasarana dan sarana Olahraga;
h.Industri Olahraga;
i.data dan informasi;
j.kerja sama dan kemitraan;
k.pendanaan;
l.penghargaan;
m.larangan;
n.Pengawasan;
o.sanksi administrasi;
p.ketentuan penyidikan; dan
q.ketentuan pidana.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.melakukan kegiatan Olahraga;
2. b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
3. c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
4. d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
5. e.menjadi Pelaku Olahraga;
6. f.mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya Daerah;
7. g.mengembangkan Industri Olahraga;
8. h.memperoleh informasi Keolahragaan;
9. i.ikut dan berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan Pengawasan kegiatan keolahragaan;
10. j.meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan; dan
11. k.mendapatkan penghargaan dalam prestasi Olahraga.
(2)Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan jenis disabilitasnya.
(3)Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Masyarakat berkewajiban untuk:
1. a.berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara prasarana dan sarana Olahraga serta lingkungan;
2. b.memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan; dan
3. c.mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan keolahragaan.
(2)Orang tua berkewajiban:
1. a.memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
2. b.menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelengaraan Keolahragaan di Daerah mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
(2)Dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
1. a.Organisasi Olahraga; dan
2. b.Pelaku Olahraga.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
2. b.mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.
(3)Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi;
2. b.pembinaan dan pengembangan Olahraga;
3. c.penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
4. d.pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
5. e.pembinaan, pengembangan, dan Pengawasan Olahraga profesional;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
7. g.pendanaan Keolahragaan;
8. h.pengambangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. i.peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
10. j.pengembangan kerjasama dan Informasi Keolahragaan;
11. k.pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
12. l.penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
13. m.pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
14. n.pemberian penghargaan; dan
15. o.pelaksanaan Pengawasan.

Pasal 8

(1)Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
(2)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(3)Koordinasi...
(3)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.rapat koordinasi Daerah; dan/atau
2. b.rapat kerja Daerah.
(4)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
1. a.hierarki intra sektoral;
2. b.fungsional lintas sektoral; dan
3. c.instansional multi sektoral.
(5)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
1. a.melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
2. b.mengatur, membina dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
3. c.mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
2. b.pembinaan dan pengembangan Olahraga;
3. c.pengelolaan Keolahragaan;
4. d.penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
5. e.pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
7. g.pendanaan Keolahragaan;
8. h.pengembangan ilmu pengatahuan dan teknologi;
9. i.peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
10. j.pengembangan kerjasama dan Informasi Keolahragaan;
11. k.pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
12. l.penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
13. m.pencegahan dan Pengawasan terhadap doping;
14. n.pemberian penghargaan;
15. o.pelaksanaan Pengawasan; dan
16. p.evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…