DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4, 2. Ketentuan Pasal 5, 3. Ketentuan Lampiran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 serta penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, perlu ditinjau kemba1i;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye1enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4410);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionaI Tahun 2005-2025 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayab Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 48);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tabun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144);
21.Peraturan Presiden Repuhlik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan NomOI 16);
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayab Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
27.Peraturan Daerah Kota 8anjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengab Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35);
28.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota 8anjarbaru Tahun 2016 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerab Kota Banjarbaru Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARBARU dan WALIKOTABANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHNOMOR 7 TABUN 2016 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH KOTA BANJARBARUTAHUN2016-2021. Pasa!I Beberapa Ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35) diubah sebagai berikut :
1.Pada Bab err Sistematika RPJM Daerah Pasal 4 diubah,sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sistematika perubahan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, disusun sebagai berikut :

2.Diantara Pasal S dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal , yaitu Pasal SA, yang berbunyi sebagai berikut : PasalSA Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2019 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
3.Ketentuan dalam lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasaln Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 8anjarbaru. Diundangkan di Banjarbaru Pada tanggal 1 Oktl)J'--r 2018 di Banjarbaru al 1 oxto ~r 2018 ARU, SEKRETARIS DAERAH, DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR ...7.... GrSTER PERATURANDAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI AN SELATAN (93 /2018) PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTABANJARBARU NOMOR 7 TAHUN2018 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKOTABANJARBARU NOMOR 7 TAHUN2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTABANJARBARUTAHUN2016 - 2021 I. UMUM Ookumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang penyusunannya herpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD} Kota Banjarbaru Tahun 2000-2025 serta dengan memerhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kota Banjarbaru. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMDyang dapat dilakukan apabila :

a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tabun 2017; dan
c.Terjadi perubahan yang mendasar; Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 tahun 2106 tentang RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016-2021, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
a.Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD2016-2021 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
1. 1.Perumusan terhadap kebijakan RPJMD Substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan, sehingga prioritas tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPDbelum terfokus dengan jelas.
2. 2.Pelaksanaan RPJMD Penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 belum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Sebingga ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD; 3 Evaluasi hasil RPJMD Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarbaru yang dianggap belum sesuai lagi dengan kondisi saar ini, sebingga perlu dilakukan penyesuaian.
b.Terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyusunan RPJMD harus mengakomodir Peraturan Presiden Nomor29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor53 Tabun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu dilakukan :
1. 1.Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD)dengan kebijakan Perangkat Daerah (Renstra-PD);
2. 2.Sinkronisasi antar Bab dalam RPJMD;
3. 3.Sinkronisasi kebijakan jangka menengah daerah dengan kebijakan tahunan daerah.
c.Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam NegeriNomor061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk merevisi RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terse but di atas, maka RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 perIu diubah dengan Peraturan Daerah dan se1anjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk tahun 2019 sid 2021. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 cukup jelas. Angka 2 culrup jelas. Angka 3 cukup jelas. Pasal II Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR .... 2.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 7 Tahun 2016