Sistematika perubahan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, disusun sebagai berikut : BAB II BABllI BABIV BABV BABVI BAB VII BAB VHf BABIX PENDAHULUAN GAMBARANUMUM KOTABANJARBARU GAMBARAN KEUANGAN DAERAH PERMASALAHANDAN ISU-ISU STRATEGIS VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNANDAERAH KERANGKAPENDANAANDAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PENUTUP
2.Diantara Pasal S dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal , yaitu Pasal SA, yang berbunyi sebagai berikut :
PasalSA Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2019 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
3.Ketentuan dalam lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasaln Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 8anjarbaru. Diundangkan di Banjarbaru Pada tanggal 1 Oktl)J'--r 2018 di Banjarbaru al 1 oxto ~r 2018 ARU, SEKRETARIS DAERAH, DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR ...7.... GrSTER PERATURANDAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI AN SELATAN (93 /2018) PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTABANJARBARU NOMOR 7 TAHUN2018 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKOTABANJARBARU NOMOR 7 TAHUN2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTABANJARBARUTAHUN2016 - 2021 I. UMUM Ookumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang penyusunannya herpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD} Kota Banjarbaru Tahun 2000-2025 serta dengan memerhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kota Banjarbaru. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMDyang dapat dilakukan apabila :
a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tabun 2017; dan
c.Terjadi perubahan yang mendasar;
Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 tahun 2106 tentang RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016-2021, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
a.Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD2016-2021 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
1.Perumusan terhadap kebijakan RPJMD Substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan, sehingga prioritas tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPDbelum terfokus dengan jelas.
2.Pelaksanaan RPJMD Penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 belum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
Sebingga ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD; 3 Evaluasi hasil RPJMD Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarbaru yang dianggap belum sesuai lagi dengan kondisi saar ini, sebingga perlu dilakukan penyesuaian.
b.Terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyusunan RPJMD harus mengakomodir Peraturan Presiden Nomor29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor53 Tabun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu dilakukan :
1.Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD)dengan kebijakan Perangkat Daerah (Renstra-PD);
2.Sinkronisasi antar Bab dalam RPJMD;
3.Sinkronisasi kebijakan jangka menengah daerah dengan kebijakan tahunan daerah.
c.Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam NegeriNomor061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk merevisi RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terse but di atas, maka RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 perIu diubah dengan Peraturan Daerah dan se1anjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk tahun 2019 sid 2021. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 cukup jelas. Angka 2 culrup jelas. Angka 3 cukup jelas. Pasal II Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR .... 2.