DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Koleksi Perpustakaan; 3. Layanan Perpustakaan; 4. Hak, Partisipasi Masyarakat/Pemustaka dan Wewenang Pemerintah Daerah; 5. Pembentukan, Penyelenggaraan dan Jenis Perpustakaan; 6. Perpustakaan Daerah; 7. Larangan; 8. Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat; 9. Anggaran; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Pembinaan Anggota; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perpustakaan sebagai salah satu wahana belajar sepanjang hayat perlu diberikan landasan hukum agar penyelenggaraannya dapat sesuai dengan standar Perpustakaan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan, pengembangan, pengaturan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan di wilayah masing-masing;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3822);
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4301);
2. 3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. 4.Undang-Undang… SALINAN 2
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. 9.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan… 3 Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggota Perpustakaan adalah pemustaka yang terdaftar sebagai anggota dan mendapatkan kartu anggota yang memudahkan anggota dan penyelenggara dalam pelayanan.
6.Pemustaka adalah pengguna segala layanan yang disediakan perpustakaan baik berupa buku, maupun yg berupa audio, video, aplikasi dan jaringan internet, baik perorangan, maupun kelompok atau lembaga.
7.Otomasi Perpustakaan adalah penggunaan komputer, aplikasi dan jaringan internet bagi efektifitas dan efisiensi pelayanan perpustakaan secara terpadu.
8.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam berupa audio, video, aplikasi dan lain-lain yang diselenggarakan secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca.
9.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam berupa audio, video, aplikasi dan lain-lain yang diselenggarakan secara profesional dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan disajikan dalam pelayanan.
10.Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
11.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang relatif bersifat permanen.
12.Sudut Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang tidak permanen.
13.Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
14.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
15.Perpustakaan… 4
15.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
16.Perpustakaan Pribadi adalah Perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
17.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah pertama yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
18.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
19.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
20.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
21.Fasilitas Umum adalah tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, obyek rekreasi, terminal dan Kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.
22.Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan:

a.asas pembelajaran sepanjang hayat;
b.profesionalitas;
c.akuntabilitas;
d.kemitraan
e.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
f.partisipatif; dan
g.manfaat.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk:

a.dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk pembinaan Perpustakaan dan meningkatkan budaya gemar membaca Masyarakat Daerah;
b.meningkatkan kapasitas sumber daya Perpustakaan;
c.pedoman bagi Tenaga Kepustakaan untuk meningkatkan layanan Perpustakaan bagi Masyarakat di Daerah;
d.dasar hukum Masyarakat Daerah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaran Perpustakaan di Daerah; dan
e.panduan… 5
e.panduan dalam pelestarian dan pendayagunaan koleksi daerah dan Naskah Kuno yang berasal dari Masyarakat Daerah.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan ditujukan untuk :

a.memperluas wawasan Masyarakat Daerah;
b.meningkatkan minat dan dan budaya gemar membaca Masyarakat Daerah;
c.memberikan layanan yang optimal bagi Pemustaka;
d.melestarikan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno dari dari Masyarakat Daerah;
e.mewujudkan Perpustakaan di Daerah yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan; dan
f.meningkatkan Profesionalisme Pustakawan serta kapasitas sumber daya perpustakaan.

BAB II

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan menyediakan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan standar Koleksi Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
(2)Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
1. a.jenis Koleksi Perpustakaan;
2. b.jumlah judul Koleksi Perpustakaan;
3. c.pengembangan Koleksi Perpustakaan;
4. d.pengolahan Koleksi Perpustakaan, dan
5. e.pelestarian Koleksi Perpustakaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pengolahan dan pelestaraian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Banjarbaru.

Pasal 6

(1)Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari :
1. a.koleksi referensi;
2. b.koleksi umum;
3. c.koleksi… 6
4. c.koleksi berkala;
5. d.terbitan Pemerintahan Daerah;
6. e.koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
7. f.koleksi langka; dan
8. g.jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat.
(2)Jenis Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.karya tulis yang terdiri dari Koleksi literatur dan manuskrip;
2. b.karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
3. c.karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, rekaman suara; dan
4. d.karya dalam bentuk elektronik.

Pasal 7

Jenis Koleksi Perpustakaan harus mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan penyandang disabilitas.

BAB III

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 8

(1)Perpustakaan Daerah harus memberikan layanan kepada Pemustaka berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
(2)Layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan paling sedikit terdiri atas :
1. a.layanan kepada Pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi ; dan
2. b.jumlah jam pelayanan paling sedikit 8 (delapan) jam perhari.
(3)Jumlah jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
(4)Penyelenggara Perpustakaan harus mengembangkan sistem layanan Perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
(5)Pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam peningkatan layanan Perpustakaan harus terintegrasi dengan sistem layanan Perpustakaan yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
(6)Untuk mengoptimalkan layanan Perpustakaan, penyelenggara Perpustakaan dapat melakukan kerjasama antar Perpustakaan dan promosi Perpustakaan.
(7)Perpustakaan harus memberikan layanan kepada Pemustaka yang berkebutuhan khusus, yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi.

BAB IV

HAK, PARTISIPASI MASYARAKAT/PEMUSTAKA DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

(1)Masyarakat berhak untuk :
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan;
3. c.berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
(2)Layanan bagi Pemustaka yang bekebutuhan khusus sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan, serta terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Pasal 10

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perpustakaan:

a.memelihara dan mengembangkan Koleksi Perpustakaan;
b.menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya Perpustakaan dan lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan dan/atau menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007