DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 167

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Riset Dan Inovasi Daerah,Dengan Sistematika: Ketentuan Umum; Asas dan Prinsip; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup: Penyelanggaraan riset dan inovasi di daerah; Riset; Inovasi daerah; Koordinasi dan sinkronisasi; Ekosistem riset dan inovasi di daerah; Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; Kerja sama; Diseminasi dan publikasi; Komersialisasi dan pelindungan hasil riset dan inovasi daerah; Penghargaan; Pembinaan dan pengawasan; Sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; Sistem informasi riset dan inovasi di daerah; Pengukuran dan penilaian; Pendanaan; Peran serta masyarakat; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melakukan riset dan inovasi di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tinggkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3.Undang-Undang... SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10.Peraturan Bersama...
10.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);
11.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 380);
15.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
16.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Daerah...
3.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
16.Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
18.Pengembangan...
18.Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
19.Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
20.Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
21.Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
22.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
23.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
24.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
25.Diseminasi adalah proses interaktif penyebaran dalam penyampaian inovasi yang pada akhirnya dapat mengubah pola pikir dan perilaku orang.
26.Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
27.Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
28.Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
29.Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah.
30.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
31.Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.
32.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
33.Inovator adalah orang yang memperkenalkan gagasan, metode dan sebagainya yang baru.
34.Lembaga Pendidikan adalah tempat orang-orang berhak memperoleh pendidikan dalam rentang usia tertentu, termasuk prasekolah, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi serta lembaga ini menyediakan bermacam-macam variasi lingkungan belajar dan ruang belajar.
35.Peraturan...
35.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
36.Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
37.Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan asas;
1. a.keadilan;
2. b.kemanfaatan;
3. c.profesional;
4. d.akuntabel;
5. e.keterbukaan;
6. f.efektif; dan
7. g.efisien.
(2)Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan prinsip:
1. a.peningkatan efisiensi;
2. b.perbaikan efektivitas;
3. c.perbaikan kualitas pelayanan;
4. d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
5. e.berorientasi kepada kepentingan umum;
6. f.dilakukan secara terbuka;
7. g.memenuhi nilai kepatutan; dan
8. h.dapat dipertanggungjawabkan

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan dengan maksud sebagai pedoman untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan Daerah dan hak asasi setiap orang dalam memperoleh perlindungan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, agar terpacu kreativitas Daerah dan mampu mandiri dan berdaya saing dalam penguatan keunggulan dan kearifan lokal.

Pasal 4

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan dengan tujuan:

a.memajukan dan meningkatkan kualitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan dan pembaruan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan Invensi dan Inovasi;
b.meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antar unsur Pemangku Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan Daerah berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan Masyarakat; dan
d.meningkatkan kemandirian, daya saing dan daya tarik Daerah dalam rangka kemajuan dan penguatan keunggulan dan kearifan lokal.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Riset dan Inovasi Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah;
b.Riset;
c.Inovasi Daerah;
d.koordinasi dan sinkronisasi;
e.ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
f.Rencana Induk Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
g.kerja sama;
h.diseminasi dan publikasi;
i.komersialisasi dan perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah;
j.penghargaan;
k.pembinaan dan pengawasan;
l.sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
m.sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah;
n.pengukuran dan penilaian;
o.pendanaan;
p.peran serta Masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah melalui Badan.
(2)Riset dan Inovasi di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
1. a.lembaga riset swasta;
2. b.badan usaha;
3. c.Perguruan Tinggi;
4. d.Masyarakat; dan/atau
5. e.lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disinergikan oleh Badan.

Pasal 7

(1)Bidang Bidang Risat dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pembentukan...
(2)Pembentukan Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
(3)Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembentukan Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan Rencana Induk Dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b.penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
d.penyusunan Rencana Induk Dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
e.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
f.fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
g.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
h.pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
i.koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di Daerah; dan
j.koordinasi...
j.koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah.

BAB VI

RISET

Pasal 10

(1)Riset diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau pengambilan kebijakan Daerah.

Isi peraturan

Teks167PDFHirarki

Memuat teks peraturan…