DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjarbaru

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya menjamin kepastian hukum atas produk halal melalui pensertifikatan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengawasan Jaminan produk Halal di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4.Undang-Undang... SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 9.Undang-Undang...
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6219);
15.Peraturan Pemerinrah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
19.Peraturan…
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
20.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL DAERAH.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Asas keberlakuan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.perlindungan;
b.keadilan;
c.kepastian hukum;
d.akuntabilitas dan transparansi;
e.efektifitas dan efisiensi;
f.profesionalitas; dan
g.koordinasi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengawasan JPH yang diselenggarakan di Daerah dimaksudkan untuk menjalankan ketentuan terkait dengan Produk Halal sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Jaminan Produk Halal Daerah meliputi:

a.meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar Daerah, nasional maupun internasional melalui sertifikasi halal;
b.memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat; dan
c.menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal yang dihasilkan untuk masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup materi Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan;
d.lokasi, tempat, dan alat PPH;
e.Pelaku Usaha;
f.penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis Produk;
g.sertifikasi;
h.Label Halal dan keterangan tidak halal;
i.pembinaan;
j.peran serta Masyarakat dan dunia usaha;
k.pendanaan;
l.larangan…
l.larangan
m.sanksi administratif;
n.ketentuan penyidikan;dan
o.ketentuan pidana.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Daerah wajib bersertifikat halal.
(2)Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
(3)Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Pasal 7

(1)Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:
1. a.barang; dan/atau
2. b.jasa.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.makanan;
2. b.minuman;
3. c.obat;
4. d.kosmetik;
5. e.Produk kimiawi;
6. f.Produk biologi;
7. g.Produk rekayasa genetik; dan
8. h.barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
(3)Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
1. a.penyembelihan;
2. b.pengolahan;
3. c.penyimpanan;
4. d.pengemasan;
5. e.pendistribusian;
6. f.penjualan; dan/atau
7. g.penyajian.

Pasal 8

(1)Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah berwenang untuk:
1. a.menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan Produk Halal;
2. b.melakukan...
3. b.melakukan pendampingan atas Produk Halal di Daerah;
4. c.menfasilitasi sertifikasi Produk Halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah; dan
5. d.melakukan pemberdayaan atas Produk Halal.
(2)Pelaku Usaha dalam mengajukan pembuatan Sertifikat Halal didampingi petugas pendamping, fasilitator dan penyelia.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan fasilitasi JPH Daerah sesuai kewenangannya.
(2)Perencanaan fasilitasi JPH Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem JPH.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi :
1. a.Pelaku Usaha;
2. b.lembaga swadaya masyarakat;
3. c.Masyarakat;
4. d.perguruan tinggi dan/lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh perguruan tinggi;
5. e.MUI;
6. f.BPJPH;
7. g.LPH;
8. h.lembaga pendamping pendamping Produk Halal;
9. i.pendamping, fasilitator dan Penyelia Halal; dan/atau
10. j.pengawas obat dan makanan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan fasilitasi JPH Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Fasilitasi JPH Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi Pelaku Usaha guna memastikan tersedianya Produk Halal termasuk dalam hal PPH sesuai syariat Islam.
(2)JPH meliputi:
1. a.pengadaan Bahan baku, Bahan olahan, Bahan tambahan, Bahan penolong, dan Bahan kemasan;
2. b.proses produksi;
3. c.barang hasil produksi;
4. d.pendistribusian; dan
5. e.hak dan kewajiban pelaku usaha.
(3)JPH...
(3)JPH Daerah merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara syariat islam dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis.
(4)Persyaratan keamanan secara syariat islam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria halal sesuai syariat islam.
(5)Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri, kuman, dan bahan haram.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya menjamin kepastian hukum atas produk halal melalui pensertifikatan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengawasan Jaminan produk Halal di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4.Undang-Undang... SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 9.Undang-Undang...
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6219);
15.Peraturan Pemerinrah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
19.Peraturan…
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
20.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL DAERAH.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Asas keberlakuan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.perlindungan;
b.keadilan;
c.kepastian hukum;
d.akuntabilitas dan transparansi;
e.efektifitas dan efisiensi;
f.profesionalitas; dan
g.koordinasi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengawasan JPH yang diselenggarakan di Daerah dimaksudkan untuk menjalankan ketentuan terkait dengan Produk Halal sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Jaminan Produk Halal Daerah meliputi:

a.meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar Daerah, nasional maupun internasional melalui sertifikasi halal;
b.memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat; dan
c.menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal yang dihasilkan untuk masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup materi Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan;
d.lokasi, tempat, dan alat PPH;
e.Pelaku Usaha;
f.penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis Produk;
g.sertifikasi;
h.Label Halal dan keterangan tidak halal;
i.pembinaan;
j.peran serta Masyarakat dan dunia usaha;
k.pendanaan;
l.larangan…
l.larangan
m.sanksi administratif;
n.ketentuan penyidikan;dan
o.ketentuan pidana.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Daerah wajib bersertifikat halal.
(2)Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
(3)Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Pasal 7

(1)Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:
1. a.barang; dan/atau
2. b.jasa.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.makanan;
2. b.minuman;
3. c.obat;
4. d.kosmetik;
5. e.Produk kimiawi;
6. f.Produk biologi;
7. g.Produk rekayasa genetik; dan
8. h.barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
(3)Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
1. a.penyembelihan;
2. b.pengolahan;
3. c.penyimpanan;
4. d.pengemasan;
5. e.pendistribusian;
6. f.penjualan; dan/atau
7. g.penyajian.

Pasal 8

(1)Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah berwenang untuk:
1. a.menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan Produk Halal;
2. b.melakukan...
3. b.melakukan pendampingan atas Produk Halal di Daerah;
4. c.menfasilitasi sertifikasi Produk Halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah; dan
5. d.melakukan pemberdayaan atas Produk Halal.
(2)Pelaku Usaha dalam mengajukan pembuatan Sertifikat Halal didampingi petugas pendamping, fasilitator dan penyelia.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan fasilitasi JPH Daerah sesuai kewenangannya.
(2)Perencanaan fasilitasi JPH Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem JPH.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi :
1. a.Pelaku Usaha;
2. b.lembaga swadaya masyarakat;
3. c.Masyarakat;
4. d.perguruan tinggi dan/lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh perguruan tinggi;
5. e.MUI;
6. f.BPJPH;
7. g.LPH;
8. h.lembaga pendamping pendamping Produk Halal;
9. i.pendamping, fasilitator dan Penyelia Halal; dan/atau
10. j.pengawas obat dan makanan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan fasilitasi JPH Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Fasilitasi JPH Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi Pelaku Usaha guna memastikan tersedianya Produk Halal termasuk dalam hal PPH sesuai syariat Islam.
(2)JPH meliputi:
1. a.pengadaan Bahan baku, Bahan olahan, Bahan tambahan, Bahan penolong, dan Bahan kemasan;
2. b.proses produksi;
3. c.barang hasil produksi;
4. d.pendistribusian; dan
5. e.hak dan kewajiban pelaku usaha.
(3)JPH...
(3)JPH Daerah merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara syariat islam dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis.
(4)Persyaratan keamanan secara syariat islam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria halal sesuai syariat islam.
(5)Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri, kuman, dan bahan haram.