DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 3. Bantuan Hukum; 4. Pemberi Bantuan Hukum; 5. Penerima Bantuan Hukum; 6. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; 7. Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum; 8. Peran Serta Masyarakat; 9. Pembinaan Dan Pengawasan; 10. Pendanaan; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa orang miskin dan kelompok orang miskin merupakan kelompok rentan sosial, termasuk dalam menghadapi permasalahan hukum, sehingga pemerintah daerah perlu memberikan bantuan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
c.bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu untuk dibuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822;
3.Undang-UndangNomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-UndangNomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5.Undang-Undang... SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4967);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-UndangNomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
12.Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5421);
13.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
14.Peraturan Menteri...
14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU Dan WALIKOTABANJARBARU, MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Seketariat Daerah adalah Sekretariat Kota Banjarbaru
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Warga Miskin adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya / mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum sedangkan secara relatif mereka masih dibawah rata rata pendapatan masyarakat yang ada disekitanya.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orangmiskin.
9.Orang atau sekelompok orang miskin adalah penduduk Kota Banjarbaru yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yangdibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
10.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturanperundang-undangan.
11.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12.Pengadilan...
12.Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
13.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum Tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
17.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
18.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
19.Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.
20.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD Kota Banjarbaru untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Banjarbaru.
22.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.Perlindungan terhadap hak Asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektivitas;dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau sekelompok orang miskin dalam menghadapi perkara;
b.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
c.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
d.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah;
e.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
f.menjamin...
f.menjamin terfasilitasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi perkara.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Litigasi ; dan/atau
2. b.Non Litigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi ;
3. c.mewakili;
4. d.membela, dan/atau
5. e.melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.hak atas pangan;
2. b.sandang;
3. c.layanan kesehatan;
4. d.layanan pendidikan;
5. e.pekerjaan dan berusaha, dan/atau
6. f.perumahan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUANHUKUM

Pasal 6

(1)Pemerintah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin di Daerah berpedoman dengan Ketentuan Perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2)Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan BantuanHukum berdasarkan peraturan perundang-undanganterkait;
2. b.menyusun rencana anggaran BantuanHukum;
3. c.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan danakuntabel;
4. d.mengawasi...
5. d.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerahini;dan
6. e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru setiap akhir tahunanggaran; dan
7. f.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan Hukum kepada Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III

BANTUAN HUKUM

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
(2)Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.bantuan Hukum secara Litigasi;dan/ atau
2. b.bantuan Hukum secara Non Litigasi.
(3)Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; dan/atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan Tata Usaha Negara.
(4)Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, diberikan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan;dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM Pasal 10...

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki Program Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…