DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Dana Cadangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota, Yang Berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan Dana Cadangan; 3. Sumber Dan Besaran Dana Cadangan; 4. Penempatan Dana Cadangan; 5. Pengeluaran Dana Cadangan; 6. Penggunaan Dana Cadangan; 7. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang… SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah… 3
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5.Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10.Rekening Dana Cadangan adalah Rekening Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai tempat penyimpanan Dana Cadangan yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Dana Cadangan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran program/kegiatan yang dianggarkan dari Dana Cadangan melalui pemindahan Rekening ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk menyediakan dana dengan tujuan membiayai penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 18.559.781.000,00 (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

BAB IV

PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 5

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Umum Kas Daerah yang atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito.
(3)Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bank Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Penerimaan bunga dari Rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menambah jumlah dana cadangan.
(5)PPKD selaku pengelola rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Walikota setiap triwulan dengan dilampiri Rekening Koran Dana Cadangan.

BAB V

PENGELUARAN DANA CADANGAN

Pasal 6

Pengeluaran Dana Cadangan dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota setelah jumlah dan besaran dana cadangan yang disisihkan tercukupi.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(3)Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja tidak langsung dan/atau belanja langsung.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah.
(2)Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah.
(3)Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan Ke Rekening Kas Umum Daerah.
(4)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh jumlah dana cadangan disertai penerimaan bunga deposito dana cadangan.
(5)Pemindahbukuan… 5
(5)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

Pasal 9

(1)Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2)Dalam hal terdapat sisa Dana Cadangan yang dicairkan pada saat kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota selesai dilaksanakan, sisa Dana Cadangan harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 11

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sehingga tidak memerlukan penggunaan Dana Cadangan, maka Dana Cadangan beserta bunga depositonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…