DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam No. 03 Tahun 2016 Tahun 2016

Nomor: 03 Tahun 2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batam

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kota Batam TA 2016

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimoksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah len tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KOla Batarn Tahun Anggaran 2016.

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersarna antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 bulan Desember 2015; : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (I) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, KepaJa Daerah menyusun dan mengajukan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama; WALIKOTA BATAM. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2016 TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR3TAHUN 2016 WALIKOTA BATAM PROV1NSl KEPULAUAN RIAU Mengingal Menirnbang
1. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negaray Daerah (LernbaranNegara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor83. Tambahan LernbaranNegara Republik IndonesiaNomor4738):
2. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 len lang Pembagian Urusan Pemerintahan Amara Pemeriruah, Pemeriniahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatenj Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran xegara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. 9.Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Neg"ra Repuhlik lndoneeia nomor 4090);
5. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
7. 126.Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. 3.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 temang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut: (I) Pendapatan Daerah sejumlah Rp.2.399.911.759.453,21

(2)Belanja Daerah sejumlah Re.2.590.361.396.250.00

Pasal 1

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANO A:-IOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANOOARAN 2016 MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM dan WALIKOTA BATAM Dengan Persetuj uan Bersarna

17.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batarn Tahun 2015 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
16.Peraturan Daerah Kota Batarn Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah KOla Batam Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 76); IS. Peraturan Daerah KOla Batam Nomor I Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah KOla Satam Tahun 2010 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah KOla Batam Nomor 67);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 903);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Lelah diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi ?enyelenggaraan ?emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 824.512.165.312,66 32.971.000.000.00 4.651.020.000,00 1.716.454.845,00 3.000.000.000.00 Rp. Rp. Rp Rp Rp

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Hibah sejumlah
3. c.Belanja Bantuan SosiaJ sejumlah
4. d.Belanja Bantuan Keuangan
5. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah (I) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
6. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 866.850.640.157,66
7. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.723.510.756.092,34 78.902.882.000,00 40.405.162.000.00 Rp. Rp. 4.153.500.000,00Rp. Rp. 372.028.796.622.68 1.000.000.000,00Rp. Rp. 285.224.388.321,00 Rp. 576.930.71 1.000,00 Rp. 149.347.840.000,00 Pasal 3
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapaian Hibah sejumlah
2. b.Dana Bag; Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
3. c.Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS-Dsejumlah
4. d.Dana Tunjangan Profcsi Guru PNS-Dsejumlah
5. e.Dana lnsentif Daerah sejumlah
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah 11.807.314 .693.00 126.244.064.545,00 673.439.368.401.00 80.427.731.870,53 Rp. Rp. Rp. Rp.
(2)Pendapatan AsHDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah
2. b.Retribusi Daerah sejumlah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah
4. d.Lain-lain Pendapatan AsHDaerah yang Sah sejumlah (I) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dan:
5. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 891.918.479.509,53
6. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.011.502.939.321,00
7. c.Lain-lain Pendapatan yang Sah sejumlah Rp. 496.490.340.622,68 Rp. (190.449.636.796,79) Rp. 190.449.636.796,79 RD' Q,OQ RD' 190.449.636.796.79 Rp. 0,00 Pasal 2 Pembiayaan Netto Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Defisit
(3)Pembiayaan Daerah :
1. a.Penerimaan sejumlah
2. b.Pengeluaran sejumlah
  1. 9.Larnpiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Oaerah;
  2. 8.Larnpiran VIII Daftar Penyertaan Modal [lnvestasi] Daerah;
  3. 7.Lampiran VII Daftar Piutang Oaerah:
  4. 6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:
  5. 5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah unruk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Perneriruahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara:
  6. 4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja rnenurui Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasi SKPD,Program, dan Kegiatan:
  7. 3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Org=is:lsi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pernbiayaan: Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD:
  8. 2.Lampiran 11 Ringkasan APBD;I. Lampiran I Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian yang udak terpisahkan dari Peraruran Daerah mi, terdiri dari :

Pasal 5

0,00Rp. ayat (I) huruf b terdiri dari jenis(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pembiayaan :

a.Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah sejumlah

(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pernbiayaan : a, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)sejumlah Rp. 181 949.636.796,79
1. b.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 8.500.000.000,00
(1)Pernbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :
1. a.Pencrimaan sejumlah Rp. 190,449.636.796,79
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 0,00 Pasal 4 446.942.087.751,70 639.383.148.388,16 637.185.519.952.48 Rp. Rp. Rp.
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah DEM! HASFINUL NASUTION. SH, :\!.Si Pembina Tk. I NIP. 19671224 199403 1 009 SaJinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kota Batam u.b. Kepala Sagian Hukum LEMSARAN DAERAH KOTA SATAM TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SATAM. PROPINSI KEPULAU",,'I RJAU : ( 01 /2016) Diundangkan di Batarn Pada tanggaJ 29 Januari 2016 SEKRETAR!S DAERAH dto AGUSSAHIMAN WAllKOTA BATAM dto AHMAD DAHlAN Ditetapkan di Salam Pada tangga! 29 Januan 2016 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya daJam lembaran Daerah Kota Salam. Walikota Satam rnenetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kcta Salam sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Pasa! 6

13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah: dan Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya:
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Selum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembah dalam Tahun Anggaran Ini;
10.Lampiran X

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…