DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021

Nomor: 01
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batam

regulasi_utama

Ringkasan

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menerangkan bahwa Nomenklatur Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota menerangkan bahwa Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk sebagai Dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintahan lainnya serta disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
9.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
10.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM dan WALIKOTA BATAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bina marga dan sumber daya air;
4. 4.Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan air minum, air limbah, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa kontruksi dan penataan ruang;
5. 5.Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan pemukiman serta pertamanan;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
7. 7.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana;
8. 8.Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
9. 9.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian;
12. 12.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
13. 13.Dinas Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
14. 14.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan persampahan;
15. 15.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
16. 16.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. 17.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
18. 18.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
19. 19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
20. 20.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahaan bidang kepemudaan dan olah raga;
21. 21.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
22. 22.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
23. 23.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Belakang Padang dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Batu Ampar dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Sekupang dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Nongsa dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Bulang dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Lubuk Baja dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Sungai Beduk dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Galang dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Bengkong dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Batam Kota dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Sagulung dengan Tipe A; dan
12. 12.Kecamatan Batu Aji dengan Tipe A.
13. 2.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pejabat yang lama tetap menjalankan tugas, fungsi dan dibayarkan hak keuangannya sampai dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah dan ayat (2) Pasal 17 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1. a.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47);
2. b.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);
3. c.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 49);
4. d.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
5. e.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 91);
6. f.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 92);
7. g.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 96). Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam. Ditetapkan di Batam pada tanggal 26 Maret 2021 WALIKOTA BATAM, dto MUHAMMAD RUDI Diundangkan di Batam pada tanggal 26 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM dto JEFRIDIN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU ( 1,7/2021) Salinan sesuai dengan aslinya An. Sekretaris Daerah Kota Batam Ub Plt. Kepala Bagian Hukum DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19671224 199403 1 009

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menerangkan bahwa Nomenklatur Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota menerangkan bahwa Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk sebagai Dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintahan lainnya serta disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
9.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
10.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM dan WALIKOTA BATAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bina marga dan sumber daya air;
4. 4.Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan air minum, air limbah, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa kontruksi dan penataan ruang;
5. 5.Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan pemukiman serta pertamanan;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
7. 7.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana;
8. 8.Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
9. 9.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian;
12. 12.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
13. 13.Dinas Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
14. 14.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan persampahan;
15. 15.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
16. 16.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. 17.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
18. 18.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
19. 19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
20. 20.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahaan bidang kepemudaan dan olah raga;
21. 21.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
22. 22.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
23. 23.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Belakang Padang dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Batu Ampar dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Sekupang dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Nongsa dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Bulang dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Lubuk Baja dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Sungai Beduk dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Galang dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Bengkong dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Batam Kota dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Sagulung dengan Tipe A; dan
12. 12.Kecamatan Batu Aji dengan Tipe A.
13. 2.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pejabat yang lama tetap menjalankan tugas, fungsi dan dibayarkan hak keuangannya sampai dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah dan ayat (2) Pasal 17 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1. a.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47);
2. b.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);
3. c.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 49);
4. d.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
5. e.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 91);
6. f.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 92);
7. g.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 96). Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam. Ditetapkan di Batam pada tanggal 26 Maret 2021 WALIKOTA BATAM, dto MUHAMMAD RUDI Diundangkan di Batam pada tanggal 26 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM dto JEFRIDIN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU ( 1,7/2021) Salinan sesuai dengan aslinya An. Sekretaris Daerah Kota Batam Ub Plt. Kepala Bagian Hukum DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19671224 199403 1 009