DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Ringkasan

Untuk meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah perlu menetapkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pelayanan Publik

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupatan Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM Dan WALIKOTA BATAM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Batam. 10. 11. 12. 13. Menteri adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Walikota adalah Walikota Batam.3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Batam. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja, yang selanjutnya disebut SKPD/unit kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam. 7. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kota Batam berupa Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah atau badan usaha yang menerima izin usaha dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap satuan kerja/unit kerja yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik, atau badan usaha milik Pemerintah Daerah atau badan usaha lain yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik sesuai peraturan perundang- undangan. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan penyelenggara sebagai penjabaran dari vis dan misi serta strateginya yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban Pelayanan Publik adalah perwujudan kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui mekanisme pertanggungjawaban secara periodik. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan kepada Penyelenggara atau Pejabat Pembina. Pengadu adalah masyarakat yang melakukan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Penyelenggara dan Pelaksana. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan publik antara penerima layanan dengan Penyelenggara Pelayanan Publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam. Pihak lain adalah Mitra Kerjasama, di luar penyelenggara yang berdasarkan perjanjian atau penunjukan diserahi atau diberi sebagian tugas tertentu oleh penyelenggara pelayanan, kecuali yang menurut undang-undang tugas tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara.
25.Hari adalah hari kalender penanggalan masehi. - BABII MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah

a.terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,
b.terwujudnya kualitas pelayanan yang optimal, efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
c.terwujudnya kepastian hukum dan pemenuhan hak dan kewajiban dalam melindungi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, dan
d.terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan : persamaan perlakuan/non diskriminatif,

a.kepentingan umum,
b.kepastian hukum,
c.kesamaan hak,
d.keseimbangan. hak dan kewajiban,
e.keprofesionalan,
f.partisipatif, g.
h.transparansi, akuntabilitas,i ? 9 5 3 fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan: ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, . efisiensi dan efektivitas: motivasi: kewajaran dan kepatutan, dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan prinsip: a. TK PO Ao pa.. — kg

(1)
(2)keterpaduan, ekonomis, koordinasi: pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas, aksesibilitas. kesederhanaan, kejelasan, | akurasi: keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, . kemudahan akses: kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan.

Pasal 6

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi:

a.pelayanan barang publik,
b.pelayanan jasa publik, dan Cc. pelayanan administratif. Sektor-sektor pelayanan publik pada ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, k. l b. m. n. Oo.

(1)
(2)
(1)lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lainnya yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan merupakan urusan pemerintahan daerah dan sektcr-sektor strategis lainnya.

Pasal 7

Pelayanan barang publik merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelarasan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Usaha. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh SKPD/unit kerja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan dana yang bersumber atau telah menjadi kekayaan daerah:
b.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Cc. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan dana yang bersumber atau telah menjadi kekayaan daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Daerah, yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelayanan jasa publik merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, meliputi:

a.penyediaan jasa publik oleh SKPD/unit kerja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan dana yang bersumber atau telah menjadi kekayaan daerah:
b.penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Cc. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan dana yang bersumber atau telah menjadi kekayaan daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Untuk dikategorikan sebagai Penyelenggara, maka Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik.

Pasal 9

Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resrai yang dibutuhkan oleh publik, meliputi :

a.tindakan administratif Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat, dan
b.tindakan administratif oleh instansi non Pemerintah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima layanan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut rincian jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 11

(l) Walikota karena jabatannya merupakan Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah.

(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Penyelenggara. Pembina wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD dan Gubernur.

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…